6 Juli 2014

APDESI Desak Presiden Baru Bentuk Kementerian Desa

GampongRT - Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia meminta presiden yang baru untuk membentuk kementerian khusus yang menangani permasalahan di tingkat desa dan kelurahan. Ketua Umum APDESI Suhardi Materei Yusuf mengatakan bahwa usulan tersebut didasari atas permasalahan di tingkat desa yang menumpuk.

"Perlu ada institusi, setingkat kementerian khusus untuk desa agar masalah di desa dapat ditangani dengan baik," kata Suhardi kepada Tempo selepas Dialog Kebangsaan bertema "Dari Desa untuk Indonesia" di Hotel Alila, Jakarta Pusat, Jumat, 27 Juni 2014. (Baca juga: Mobil Rombongan Jokowi Tabrakan Beruntun)


Suhardi mengatakan banyak permasalahan di banyak desa yang harus segera diselesaikan. Dia mencontohkan masalah agraria yang mestinya jadi fokus utama pembangunan di desa. Menurut dia, dengan adanya kementerian khusus pemerintah desa, masalah pertanian setidaknya bisa dikelola dengan baik.


Menurut Suhardi, desa merupakan penunjang pertama berkembangnya suatu negara. "Logikanya jika desa maju, kabupaten dan kota maju, dan seterusnya hingga tingkat negara," ujarnya. Karena itu, kata dia, pembentukan kementerian desa menjadi hal relevan.


Sekretaris Jenderal APDESI Ipin Arifin mengatakan banyak potensi yang dapat dikembangkan dari desa. Misalnya, kata dia, 68 persen dari 200 juta lebih penduduk Indonesia bertempat tinggal di desa. Dari jumlah tersebut, 30 persennya berasal dari usia produktif.


"Artinya, potensi sumber daya manusia di desa sangat besar dan menguntungkan jika dikembangkan," ujar Ipin. Namun, menurut dia, kenyataan yang ada malah sebaliknya. "Potensi tersebut lari ke kota karena warga menganggap tinggal di desa tak menguntungkan."


Ipin menyebutkan potensi lain yang ada di desa, yakni investasi lahan dan sumber daya alam yang sangat kaya. Namun, kata dia, pemerintah desa tak mampu mengelola potensi tersebut karena terhambat masalah kurangnya sumber daya manusia dan minim teknologi. "Oleh sebab itu, desa selalu tertinggal," kata dia.


Budiman Sudjatmiko, anggota tim sukses calon pasangan presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, mengatakan pihaknya akan mendiskusikan hal tersebut. Menurut dia, usulan tersebut masuk akal karena salah satu poin dalam visi-misi Jokowi-JK fokus pada pembangunan desa. 


"Usulan tersebut akan digodok dulu, tapi wewenang pengadaan ada di tangan Pak Jokowi jika menang nanti," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.


Kubu pasangan capres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa belum bisa dimintai tanggapan mengenai usulan ini. Ketua Umum Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya Suhardi tak membalas telepon dan pesan singkat yang dilayangkan Tempo. 


Sumber: Tempo.co

Artikel Terkait


EmoticonEmoticon