Pernyataan itu diucapkan Fahri menyusul naiknya anggaran dana desa pada 2016 menjadi Rp660juta per desa setiap tahunnya dari semula Rp250 juta, sejalan dengan naiknya APBN 2016 menjadi Rp 2.095 triliun dari Rp2.039 triliun.
"Kami akan upayakan dananya meningkat pada tahun-tahun mendatang. Desa yang selama ini hanya menjadi objek pembangunan, maka dengan sistem pendanaan ini, pembangunan bisa dimulai dari desa. Dari dan oleh masyarakat sendiri agar terjadi percepatan pembangunan," kata Fahri Hamzah, di hadapan ratusan warga Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, NTB, Jumat.
Politisi PKS ini mengatakan idealnya tiap desa di Indonesia mendapatkan dana desa sebesar Rp1 miliar per tahun agar pembangunan yang direncanakan bisa cepat terselesaikan.
"Kami di DPR mendesak agar tahun ini paling tidak Rp 1 miliar cair," papar Fahri. "Itulah sebabnya kami menolak memberikan investasi BUMN sebesar Rp 39 triliun jika dana desa belum dipenuhi sebagaimana mestinya."
Fahri mengatakan jika pemerintah sudah memiliki kemampuan APBN yang kuat maka jumlah dana desa bisa saja mencapai Rp 2 miliar per tahun.
"Bila perlu, jika ada pemimpin negara yang jago cari pemasukan untuk negara, jangankan Rp 1 miliar per desa, Rp 2 miliar per desa dengan total Rp 140 triliun per tahun pun bisa jika APBN Indonesia terus membesar," katanya.
Namun Fahri juga mengkritik jumlah dana desa Rp 660 juta yang ternyata masih di bawah dari yang dijanjikan Presiden Joko Widodo ketika kampanye sebesar Rp1,4 miliar per desa.
"Namun itu masih kurang 50 persen dari janji presiden pada kampanye sebesar Rp1,4miliar per desa," cetusnya.
Lebih lanjut Fahri meminta tiap desa yang mendapatkan dana agar produktif membangun sesuai dengan kompetensi wilayah serta untuk meningkatkan produktifitas masyarakat seperti membangun listrik desa maupun akses jalan.
Politisi PKS ini mengatakan idealnya tiap desa di Indonesia mendapatkan dana desa sebesar Rp1 miliar per tahun agar pembangunan yang direncanakan bisa cepat terselesaikan.
"Kami di DPR mendesak agar tahun ini paling tidak Rp 1 miliar cair," papar Fahri. "Itulah sebabnya kami menolak memberikan investasi BUMN sebesar Rp 39 triliun jika dana desa belum dipenuhi sebagaimana mestinya."
Fahri mengatakan jika pemerintah sudah memiliki kemampuan APBN yang kuat maka jumlah dana desa bisa saja mencapai Rp 2 miliar per tahun.
"Bila perlu, jika ada pemimpin negara yang jago cari pemasukan untuk negara, jangankan Rp 1 miliar per desa, Rp 2 miliar per desa dengan total Rp 140 triliun per tahun pun bisa jika APBN Indonesia terus membesar," katanya.
Namun Fahri juga mengkritik jumlah dana desa Rp 660 juta yang ternyata masih di bawah dari yang dijanjikan Presiden Joko Widodo ketika kampanye sebesar Rp1,4 miliar per desa.
"Namun itu masih kurang 50 persen dari janji presiden pada kampanye sebesar Rp1,4miliar per desa," cetusnya.
Lebih lanjut Fahri meminta tiap desa yang mendapatkan dana agar produktif membangun sesuai dengan kompetensi wilayah serta untuk meningkatkan produktifitas masyarakat seperti membangun listrik desa maupun akses jalan.
Sumber: ANT
Terima kasih atas komentar Anda. Sampaikan pendapat, ide dan gagasan Anda dengan baik dan sopan. Setiap komentar yang berisikan Porno, SARA dan Judi akan di SPAM!
Terima Kasih atas Perhatiannya.
EmoticonEmoticon