26 Januari 2016

Mendes Mesti Waspadai Penyaluran Dana Desa

GampongRT - Program ‎Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menciptakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pembangunan sarana transportasi hingga pelosok desa patut diapresiasi. Namun, Mendes PDTT Marwan Jafar diminta untuk waspada agar penyaluran dana desa tidak diselewengkan. 

"Programnya bagus, tapi pelaksanaannya harus diawasi supaya tidak korup di daerah. Kalau programnya 90 persen saja tidak dikorup itu sudah cakap banget," kata pengamat politik dari Universitas Indonesia, Muhammad Budyatna, saat dihubungi, Jakarta, Senin (25/1/2016).

Menurut Budyatna, menteri Marwan harus bekerjasama dengan pihak-pihak yang bisa dipercaya dalam mengawasi dana desa yang telah disalurkan. Bila kemudian, ada oknum aparat yang melenceng, juga tak perlu segan untuk menindaknya.

"Mestinya ada satu cara yang bisa dilakukan, jika ada lurah yang melenceng langsung dipecat saja. Setiap tahun lurah melaporkan ke camat, nanti dari camat melapor lagi ke kabupaten, dan itu harus dilakukan pengawasan. Sehingga program kerja menteri desa dapat berjalan baik," ujarnya.

Budyatna meyakini, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mampu mengatasi persoalan yang ada kendati menuntaskan persoalan di desa bukanlah hal yang mudah. Mendes, sambungnya, hanya perlu fokus dengan program kerja sesuai dengan cita-cita Presiden Joko Widodo.

"Soal Desa itu suatu program yang sangat rumit, karena desa itu ada puluhan ribu. Oleh sebab itu perlu pengawasan semua pihak. Menteri Desa harus fokus dengan program kerja sesuai dengan cita-cita Jokowi untuk meningkatkan perekonomian seluruh wilayah Indonesia," ujarnya.

Diketahui, program Kemendes PDTT fokus terhadap penyaluran dana desa untuk pembangunan infrastruktur, pembentukan BUMDes, transmigrasi dengan mengurangi penduduk di Pulau Jawa untuk membangun kawasan dan menciptakan lapangan kerja.

Sumber: Okezone.com

Artikel Terkait

Media Informasi dan Edukasi Berdesa


EmoticonEmoticon