13 Maret 2017

Ricuhnya Dana Desa Akibat Tidak Transparan

Ayo Bangun Desa - Asisten I Setdakab Aceh Singkil Muhammad Ichsan mengemukakan, Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di daerahnya mulai banyak ricuh dan menuai protes di tengah-tengah masyarakat, karena diduga akibat kurang transparan dalam pengelolaannya. 
Ilustrasi: Revolusi Mental Berdesa
"Jika kepala desa dan perangkatnya melakukan penganggaran sesuai mekanisme yang ada, seperti musyawarah desa, mulai tingkat dusun hingga desa dengan melibatkan seluruh unsur maka hal itu tidak akan terjadi," katanya kepada wartawan di Singkil, Senin. 

Dikatakan, kurangnya transparansi mulai proses penganggaran sampai laporan penggunaan dana mengakibatkan akuntabilitas pekerjaan yang dilaksanakan diragukan oleh masyarakat. 

"Bergulirnya dana desa sepanjang tahun 2015 hingga 2016 banyak penyimpangan dan memberi kesan polemik yang buruk seperti itu, tapi setelah dilakukan audit ternyata tidak ada masalah, sesuai dengan perencanaan. Jadi karena kurang transparansi saja, termasuk publikasi setelah dikerjakan juga penting dilakukan," ujarnya. 

Ichsan imbau perencanaan APBDes harus diketahui masyarakat, artinya realisasi penggunaan dana desa harus sesuai dengan keputusan musyawarah dan dilakukan sesuai mekanisme. 

Setelah disusun, hendaknya dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan Gampong (BPG) yang juga harus mempelajari dan membuat rekomendasi atas perencanaan yang sudah disusun. 

"Atas dasar itu baru dibuat qanun desa, jadi agar dana lebih efektif, rekrut orang-orang kreatif di desa itu untuk menentukan penggunaan dana desa dalam sisi Infrastruktur dan non fisik," jelasnya. 

Adanya protes bahkan sampai pada laporan polisi hingga sampai tingkat ke kejaksaan merupakan perhatian yang serius, sebab dana desa yang digulirkan sudah memasuki tahun ke tiga (2017). 

"Aparat desa sudah dibimtek, ini sudah memasuki tahun ketiga, pemerintah daerah sudah melakukan pembinaan, tidak mungkin terus menerus dibina, jadi jangan sampai melakukan kesalahan lagi nantinya," tukasnya. 

Sementara itu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Aceh Singkil Drs Hermanto menyebutkan memang permasalahan dana desa kerap melanda, namun hal itu masih dugaan. 

"Dalam hal ini saya belum ada waktu, Insya Allah besok permasalahan dan program anggaran 2017 dana desa kita publikasikan," ujarnya.(*)

Antaranews.com


Artikel Terkait


EmoticonEmoticon