Apa Saja Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024?

Pemerintah telah menetapkan fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Desa 2024.

Apa Saja Fokus Penggunaan Dana Desa 2024?

Berikut empat fokus utama Dana Desa 2024 sebagaimana tertuang dalam pasal 2 Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2024.

Pertama, Dana Desa diutamakan untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem berupa Bantuan Tunai Langsung Desa yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang tergolong miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di desa.

Kedua, Dana Desa diutamakan untuk program ketahanan pangan dan hewani. Program ini dilaksanakan berdasarkan tiga aspek, yaitu ketersedian pangan di desa, keterjangkauan pangan di desa dan pemanfaatan pangan di desa.

Ketiga, Dana Desa diutamakan untuk program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa. Program ini dilaksanakan melalui intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan tata kelola pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa

Keempat, Dana Desa diutamakan untuk program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa atau BUM Desa bersama, serta program pengembangan Desa sesuai potensi dan karakteristik desa.

Penyertaan modal desa kepada Bumdes atau Bumdes Bersama dapat dilakukan untuk modal awal maupun untuk penambahan modal Bumdes dan/atau Bumdes Bersama. 

Adapun keputusan penyertaan modal desa ke Bumdes dan/atau Bumdes Bersama harus disepakati dalam musyawarah desa sesuai kebutuhan dan kewenangan desa.

BUM Desa Profesional Melayani Indonesia

DESA-DESA baru saja memperingati Hari BUM Desa Nusantara yang ditetapkan tiap tanggal 2 Februari. Ini tanggal diundangkannya PP Nomor 11/2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menguatkan kelembagaan sekaligus posisi bisnis BUM Desa. Karenanya, PP ini kian menggelorakan lompatan pendirian BUM Desa di seluruh penjuru tanah air.

Harus kita akui, hingga awal tahun 2020, BUM Desa belum optimal membangun kerjasama dengan entitas bisnis lain, kesulitan mengakses permodalan, maupun skema kredit dari lembaga keuangan. Penyebabnya, BUM Desa belum memiliki legalitas status kelembagaan yang jelas. Itulah kelemahan BUM Desa.

UU Nomor 11/2020 Tentang Cipta Kerja mengangkat BUM Desa dari kubangan kelemahannya, dengan memberi legalitas kelembagaan yang pasti, yaitu BUM Desa sebagai Badan Hukum.

Segera setelah pengundangan UU Nomor 11/2020, aturan pelaksanaanya diformulasikan. Tepat pada tanggal 2 Pebruari 2021, PP Nomor 11/2021 tentang BUM Desa, resmi diundangkan.

Belakangan, UU Nomor 11/2020 dinyatakan dicabut dengan PERPPU Nomor 2/2022. Tapi, pasal penutup dan pasal peralihan menegaskan status badan hukum BUM Desa, dan PP Nomor 11/2021, dinyatakan tetap berlaku. Artinya, legalitas kelembagaan BUM Desa tetaplah sebagai entitas badan hukum.

Inilah pijakan hukum pertama, yang secara khusus dan keseluruhan isinya, mengatur BUM Desa. Karena itulah, dengan bangga kami nyatakan, sejak tahun ini, dan berlaku setiap tahun, tanggal 2 Pebruari kita peringati sebagai Hari BUM Desa Nusantara.

Status badan hukum menjadikan BUM Desa lebih lincah, gesit dan cepat bergerak membangun bisnis yang menguntungkan secara ekonomi maupun sosial.

Untuk itulah, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bergerak cepat mengimplementasikan Permendesa PDTT Nomor 3/2021 untuk menjalankan teknis pendaftaran BUM Desa sebagai badan hukum. Kemenkumham mengimplementasikan Permenkumham Nomor 40/2021 dengan memberikan nomor dan mengesahkan badan hukum BUM Desa.

Sampai 2 Pebruari 2023, telah dikeluarkan nomor badan hukum untuk 12.285 BUM Desa. Modal awal BUM Desa tersebut mencapai Rp 1,76 triliun, dengan aset Rp 178,57 miliar, dan omzet usaha setahun terakhir Rp 90,26 miliar.

Ada 173 BUM Desa Bersama yang berbadan hukum. Modal awalnya Rp 343,75 miliar, aset bernilai Rp 8,54 miliar, dan omzet usaha Rp 12,66.

UPK Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan telah bertransformasi menjadi 763 BUM Desa Bersama lkd. Modal awal saat bertransformasi Rp 3,33 triliun. Kini, dengan aset Rp 125,56 miliar, dan omzet tahunan Rp 46,6 miliar.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, tidak hanya menfasilitasi teknis administratif BUM Desa. Yang utama, justru mendampingi BUM Desa, melakukan pembinaan dan pengembangan BUM Desa. Wujudnya antara lain berupa pemeringkatan BUM Desa.

Target pemeringkatan BUM Desa pada RPJMN 2020-2024 untuk tahun anggaran 2022 terlampaui. Target BUM Desa klasifikasi Maju ialah 1.150 BUM Desa, tercapai 1.208 BUM Desa. Target BUM Desa klasifikasi Berkembang ialah 7.500 BUM Desa, tercapai 7.662 BUM Desa. Target BUM Desa Bersama klasifikasi Maju ialah 155 BUM Desa, tercapai 373 BUM Desa. Target BUM Desa klasifikasi Berkembang ialah 245 BUM Desa, tercapai 331 BUM Desa.

BUM Desa siap mengalirkan barang dan jasa, menyalakan konektivitas ekonomi lintas negara. Apalagi, 1 Pebruari 2023 sudah dimulai tujuh BUM Desa dan BUM Desa Bersama yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Yang menarik, ini NIB khusus untuk entitas bisnis BUM Desa dan BUM Desa Bersama, diperoleh daring melalui situs oss.go.id

Inilah wajah BUM Desa, bekerja untuk desa.

*) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Cara Melakukan Pendaftaran Pegawai PPPK Tahun 2022

Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2022 dikabarkan akan dibuka akhir bulan September tahun ini.

Hal tersebut disampaikan MenPAN RB, Abdullah Azwar Anas melalui rapat kerja bersama Komite I DPR RI pada Senin, 12 September 2022.

Dalam rapat tersebut, MenPAN menyebutkan seleksi PPPK 2022 akan dibuka pada minggu ketiga dan keempat September 2022.

Jumlah kuota PPPK pusat sebanyak 90.690, dari usulan 208.758. Jumlah kuota PPPK daerah sebanyak 439.338 orang yang terdiri dari PPPK guru, PPPK tenaga kesehatan dan PPPK tenaga teknis.

Cara Daftar Pegawai PPPK Tahun 2022

1. Buka laman sscasn.bkn.go.id yang bisa dilakukan di HP maupun kompute
2. Pilih tombol Registrasi
3. Isi kolom NIK, nomor KK, nama lengkap tanpa gelar, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, email, nomor hp, password, pilih pertanyaan pengaman, dan isi jawaban pengaman sesuai
4. Pilih unggah scan KTP dan foto selfie
5. Masukkan kode CAPTCHA sebagai keamanan
6. Pilih opsi submit
7. Lalu masuk ke website sscasn.bkn.go.id/daftar/login
8. Lengkapi data pribadi yang masih kosong
9. Pilih jenis seleksi, instansi, jenis formasi, pendidikan, dan jabatan
10. Klik upload dokumen dan cek resume
11. Cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun
12. Akun SSCASN ini juga bisa digunakan untuk mendaftar PPPK atau Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang juga akan dibuka tahun 2022 ini.
13. Setelah proses melengkapi data serta dokumen yang dibutuhkan selesai, pendaftar harus menunggu proses verifikasi oleh tim verifikator instansi yang dilamar nantinya.
14. Pelamar apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi akan mendapatkan kartu peserta ujian yang digunakan untuk proses seleksi lanjutan.

Namun tergantung dari instansi masing-masing, ada yang menyediakan kartu peserta ujian, ada juga yang tidak. Sesuai kebijakan instansi masing-masing.

Demikian informasi tentang pembukaan pegawai PPPK dan Cara Melakukan Pendaftaran Pegawai PPPK Tahun 2022.

Pos Indonesia Buka Peluang Usaha Online untuk Masyarakat Desa

Pos Indonesia menawarkan peluang usaha bagi masyarakat desa di seluruh Indonesia yang ingin mengelola loket pembayaran online dengan cara mendaftarkan diri menjadi Agen Pospay. Pospay Agen merupakan platform pembayaran digital lengkap dan simpel.

Platform Pospay Agen ada di bawah pengelolaan PT Pos Finansial Indonesia (POSFIN) selaku subsidiary PT Pos Indonesia (Persero) yang fokus dalam diversifikasi bisnis pada layanan jasa keuangan berbasis teknologi.

Menurut Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Charles Sitorus, bahwa Pos Indonesia berkolaborasi dan memperluas upaya bersama POSFIN dalam berkomitmen penuh menjadi perpanjangan tangan pemerintah demi tercapainya inklusi keuangan, di mana pemerintah menargetkan pencapaian inklusi keuangan sebesar 90 persen di tahun 2024, seperti dikutip dari laman uzone.id.

“Melalui Pospay Agen, diharapkan masyarakat mendapatkan akses layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti transaksi pembayaran tagihan, kredit, asuransi kesehatan, pengiriman uang, menabung, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dengan mudah mendapatkan akses layanan keuangan secara menyeluruh dan cepat,” jelasnya.

Lebih lanjut Charles menegaskan bahwa Pospay Agen siap melayani semua kalangan masyarakat, namun tidak terbatas hanya pada masyarakat desa, UMKM, pelajar/mahasiswa, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang masuk ke dalam kategori 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

Charles menyebutk, Pospay Agen yang ada saat ini memiliki jaringan luas yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, di mana masyarakat di wilayah 3T yang tidak memiliki smartphone dapat datang ke Pospay Agen terdekat untuk bertransaksi secara harian. Saat ini keterbatasan akses internet tidak lagi menjadi suatu kendala yang besar.

Terkait hal tersebut, Charles Sitorus juga menjelaskan visi bahwa Pospay Agen dapat memenuhi inklusi keuangan masyarakat, khususnya di pedesaan secara efektif dan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan masyarakat mendapatkan akses ke berbagai layanan keuangan yang sesuai dengan kemampuan dan keperluannya sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Senada dengan Charles Sitorus, Chief Executive Officer POSFIN Setyo Budianto, menyatakan, bahwa Pospay Agen memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan membantu pemerataan finansial sehingga masyarakat dapat mengakses produk dan layanan keuangan yang bermanfaat untuk kehidupannya.

“Pospay Agen terus berinovasi untuk dapat melayani masyarakat di setiap area desa di Indonesia, khususnya warga yang tidak memiliki akun bank,” ungkapnya.

Setyo Budianto menambahkan bahwa layanan Pospay Agen yang dapat dinikmati masyarakat meliputi fasilitas Payment Point Online Bank (PPOB) termasuk pembayaran tagihan layanan publik seperti PDAM, listrik/token, pajak, BPJS Kesehatan & Tenaga Kerja, asuransi, kredit multifinance, pulsa, paket data, telko, e-wallet, dan lain-lain.

“Ke depannya akan ada beberapa tambahan fitur layanan, salah satunya pengiriman uang via wesel pos, pembayaran QRIS, konsinyasi meterai, dan tabungan giro melalui Pospay Agen,” imbuhnya.

Lebih lanjut ia menyatakan bahwa semua kalangan masyarakat dapat menjadi Pospay Agen dengan melakukan proses pendaftaran yang mudah dan cepat, tinggal ikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Masuk ke laman web agen.posfin.id.
2. Klik menu “Mau Jadi Agen Kami?”.
3. Masukkan Nomor Handphone dan masukkan Nomor OTP yang dikirim via SMS.
4. Input kata sandi atau password.
5. Isi biodata dan upload KTP, Foto Selfi, kemudian pendaftar tinggal menunggu persetujuan dari kantor pusat POSFIN, bila sudah disetujui, e-mail verifikasi agen akan dikirimkan.
6. Pendaftar akan mendapatkan virtual account agen dan bisa langsung transaksi dengan mengisi deposit terlebih dahulu.

Setyo juga mengungkapkan bahwa sistem platform yang digunakan telah melewati proses pengujian keamanan oleh tim IT, sehingga calon agen tidak perlu khawatir akan adanya kemungkinan kebocoran data yang ada di dalam aplikasi.

Aplikasi Pospay Agen sudah bisa dioperasikan di platform Android (dapat diunduh di Google Play Store), platform website, dan aplikasi desktop. Maka dari itu, para Agen dapat mengoperasikan aplikasi Pospay Agen dengan kemudahan dari berbagai gadget seperti handphone dan/atau laptop.

“Masyarakat dapat menjadi wirausahawan dengan bergabung menjadi Pospay Agen, di mana mereka dapat menerima pendapatan menjanjikan yang bisa meningkatkan kesejahteraan dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian negara. Selain dari itu, tentunya terdapat kebanggaan tersendiri dengan menjadi mitra PT Pos Indonesia (Persero),” tambahnya.

Terakhir, Charles mengungkapkan harapannya ke depan dengan strategisnya kehadiran Pospay Agen, “Dengan kehadiran Pospay Agen yang strategis, pencapaian inklusi keuangan kian lengkap dengan akses ke berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, lancar, dan aman. Dengan demikian, pencapaian tersebut dapat dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat, termasuk di pedesaan,” pungkasnya (*)

Donwload Panduan Pendaftaran Badan Hukum Bumdes dan Bumdes Bersama

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menerbitkan Panduan Pengajuan Nama dan Pendaftaran Badan Hukum Bumdes dan Bumdes Bersama. 

Donwload Disini Panduan Lengkap Panduan Pengajuan Nama dan Pendaftaran Badan Hukum Bumdes dan Bumdes Bersama.

Alur Proses Pendaftaran Nama Bumdes dan Bumdes Bersama

Semua Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDes Bersama) baik yang sudah berjalan maupun yang baru terbentuk diharuskan untuk melakukan pendafaran Bumdes/Bumdes Bersama melalui Sistem Informasi Desa (SIK) Kemendesa.

Kewajiban Pendaftaran Bumdes dan Bumdes Bersama disebutkan dalam dalam Permendesa, PDTT Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Adapun Tatacara Pendaftaran Bumdes dan Bumdes Bersama Melalui SIK, dapat dilihat pada Tabel Alur Proses Pendaftaran Bumdes dan Bumdes Bersama berikut ini:

Untuk mudah dipahami dan dimegerti, Alur Proses Pendaftaran Nama BUMDes/BUMDes bersama melalui SID Kemendesa dapat diuraikan sebagai berikut:

Alur 1

Pemohon, baik kepala Desa untuk BUM Desa, ataupun kepala Desa yang diberi kuasa oleh para kepala Desa dari Desa pendiri untuk BUM Desa bersama, mendaftakan BUM Desa/BUM Desa bersama melalui sistem informasi Desa.

Pendaftaran dilakukan sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama secara elektronik dengan mengisi formulir isian pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pengisian formulir isian pendaftaran nama secara elektronik di sistem informasi Desa, meliputi :

1. Nama yang diajukan,
2. Jenis BUM Desa,
3. Nama Desa, dan
4. Alamat kedudukan.

Bila sudah yakin atau belum, silahkan pilih menu YAKIN/EDIT DATA. 

Selanjutnya, diteruskan dengan mengisi penyataan elektronik, yang terdiri dari :

- Nama BUM Desa telah sesuai ketentuan, dan
- Bertanggung jawab penuh terhadap nama yang diajukan.

Terakhir, SUBMIT.

Alur 2

Persetujuan Penggunaan Nama Bumdes/Bumdes Bersama

Bila nama meyerupai nama BUM Desa/BUM Desa bersama lain, lembaga pemerintah, lembaga internasional, tidak diawali dengan frasa BUM Desa/BUM Desa bersama dan diakhiri dengan nama administrasi Desa untuk BUM Desa/BUM Desa bersama, bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak sesuai atau dengan tidak mecerminkan maksud dan tujuan, tidak terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata, serta mengandung bahasa asing.

Maka secara otomatis, SID akan menolaknya secara elektronik pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama tersebut.

Jadi, setidaknya, bila anda ingin mendaftarkan nama BUM Desa/BUM Desa bersama harus memenuhi ketentuan :

- Nama yang dapat dipakai

- Nama pemohon,

- Tanggal pengajuan, dan

- Tanggal kadaluarsa.

Bila ke-semuanya itu terpenuhi dan memenuhi syarat. Maka akan keluar surat persetujuan Menteri secara elektronik dengan output dokumen yang memuat :

- Nomor pendaftaran nama,
- Nama yang dapat dipakai,
- Tanggal pendaftaran, dan
- Tanggal kadalursa.

Note : Nama yang telah disetujui berlaku untuk jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak persetujuan pemakaian nama diberikan.

Alur 3

Setelah pada alur yang ke-2, kita mendapatkan output berupa Perdes/Permakades + AD dari Musyawarah Desa (MD) atau Musyawarah Antar Desa (MAD).

Kemudian, pada alur ini, kita kembali mendaftakan nama BUM Desa/BUM Desa bersama ke sistem informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Alur 4

Hampir sama dengan pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa Bersama dialur kesatu di atas. Bedanya, pada formulir isian pendafataran elektronik di sistem informasi Desa ada tambahan nomor pendaftaran yang sudah didapat, nama administratif Desa pendiri, dan bidang usaha.

Untuk lebih lengkap, berikut formulir isian pendaftaran elektroniknya :

1. Nomor pendaftaran nama yang sudah didapat,
2. Nama BUM Desa,
3. Jenis BUM Desa,
4. Nama administratif Desa pendiri, dan terakhir
5. Bidang usaha.

Setelah semuanya lengkap. Maka akan secara otomatis, muncul data pendukung yang perlu diunggah.Data-data pendukung itu, antara lain :

- Berita acara musdes,
- Perdes,
- AD ART, dan
- Proker.

Bila dirasa sudah YAKIN tidak perlu EDIT DATA. Maka tahap selanjutnya mengisi pernyataan elektronik, berupa :

1. Dokumen pendukung lengkap, yang terdiri dari:

1.  Berita acara musyawarah desa/musyawarah antar desa pendirian bumdesa/bumdesa bersama

2.  Peraturan desa tentang pendiran bumdesa dan pengesahan anggaran dasar bumdesa

3.  Peraturan bersama kepala desa tentang pendiran bumdesa dan pengesahan anggaran dasar bumdesa bersama

4.   Anggaran rumah tangga bumdesa/bumdesa bersama

5.   Rencana program kerja Bumdes/Bumdes Bersama.

2. Isian formulir dan dokumen pendukung sesuai ketentuan, dan

3. Bertanggung jawab penuh terhadap isian dan dokumen pendukung.

Terakhir, tinggal SUBMIT.

Alur ke-5

Bila disetujui, maka terbitlah sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama secara elektronik dari dari Kemendes dan Kemenkumham.

Sertifikat ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan anggaran dasar mengenai nama dan tempat kedudukan.

Demikian Alur Proses Pendaftaran Nama Bumdes dan Bumdes Bersama Melalui Sistem Informasi Desa (SIK) Kemendesa. Semoga bermanfaat.

(Diolah dari sumber updesa.com)