Membangun Desa Secara Inklusif

Permasalahan perdesaan lambat laun kian kompleks dan berlapis-lapis. Kemiskinan, ketergantungan, ketertinggalan, sempitnya lahan pertanian, rendahnya produktivitas, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan pengangguran tak kentara kiranya sudah menjadi masalah khas perdesaan.

Membangun Desa Inklusif/Ilustrasi

Permasalahan itu kemudian berkembang lagi dengan ketunakismaan (landlessness), menajamnya ketimpangan, melemahnya kohesi sosial, dan eskalasi ancaman bencana lingkungan. Bakal bertambah runyam jika, misalnya, korupsi ikut merambah daerah perdesaan bersamaan dengan mengalirnya sejumlah besar dana ke desa-desa.

Kemiskinan perdesaan itu sendiri tidaklah sesederhana ungkapannya karena di dalamnya bisa tercakup gizi buruk; rumah tak layak huni; kurangnya akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi lingkungan.

Kompleksitas permasalahan perdesaan menjadikan tidak ada satu pun pendekatan tunggal yang dapat diklaim sebagai solusi paling mujarab. Kehadiran Dana Desa tak serta-merta mampu mengatasi berbagai permasalahan perdesaan yang cenderung akumulatif, berkarat, dan telah berpuluh-puluh tahun lamanya.

Pendekatan inklusif

Boleh jadi dibutuhkan waktu cukup panjang dan berbagai pendekatan untuk diintegrasikan dan disinergikan guna mengatasi masalah perdesaan dan mereformasi desa-desa kita. Salah satunya adalah pendekatan inklusif. Pendekatan ini dapat dilaksanakan secara simultan dengan pendekatan-pendekatan lainnya, termasuk di antaranya pendekatan teknologi dan pendekatan kewirausahaan sosial.

Melalui pendekatan inklusif, seluruh anggota komunitas desa, baik petani, nelayan, buruh tani, perajin, kaya, miskin, bahkan kelompok difabel, terlebih kaum perempuan, diberikan peluang yang sama untuk terlibat dan berpartisipasi dalam membangun desa, termasuk dalam pembangunan sosial dan pemberdayaan kelompok rentan, melalui suatu proses yang transparan, partisipatif, dan demokratis.

Proses itu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikenal sebagai musyawarah desa. Para warga desa secara kolaboratif dan kolektif menentukan nilai-nilai dan kebutuhan mereka sendiri serta mengartikulasikan tujuan dari program-program yang dikehendaki beserta cara-cara mencapainya.

Dengan pendekatan dan proses seperti itu, para warga dari kelompok rentan, yang selain miskin mungkin juga kurang berpendidikan serta kaum perempuan desa, akan merasa lebih "dimanusiakan" dan dihargai sebagai sesama warga desa yang ikut menentukan nasib desanya sendiri.

Partisipasi seluruh warga desa dengan didampingi dan difasilitasi oleh para ahli dan pemerintah desa, serta pemerintahan pada level di atasnya, akan mengawalisuatu proses pembangunan desa secara inklusif.

Pendekatan tersebut hendaknya juga diutamakan dalam pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan warga, pemberdayaan masyarakat, penerapan teknologi tepat guna, upaya konservasi lingkungan, mitigasi bencana lingkungan, dan pengembangan pranata sosial-ekonomi desa, khususnya badan usaha milik desa (BUMDesa) dan koperasi berbasis warga perdesaan serta kelompok-kelompok swadaya masyarakat.

UU No 6/2014 telah memberikan solusi bahwa desa bisa mendirikan BUMDesa cukup melalui musyawarah dan dikukuhkan dengan peraturan desa.

BUMDesa dan koperasi

Kelompok rentan perdesaan, khususnya petani kecil dan buruh tani, sangat mungkin tidak memiliki akses untuk memberikan kontribusi signifikan dalam penyertaan modal BUMDesa, sebagaimana kelompok elite desa dan pemerintah desa.

Akan tetapi, setidaknya mereka akan dapat menerima manfaat dalam bentuk harga produk dan rantai pasok yang lebih adil, biaya input dan biaya pemasaran yang lebih ekonomis, serta program-program bantuan sosial tertentu, bahkan tersedianya lapangan pekerjaan sejalan dengan berkembangnya BUMDesa tersebut.

UU No 6/2014 secara implisit menghendaki BUMDesa hadir sebagai lembaga kewirausahaan sosial perdesaan.

Selain itu, kelompok rentan perdesaan juga dapat membangun wahana pemberdayaan dengan membentuk koperasi berbasis kelompok-kelompok swadaya. Sebagai catatan, tentu saja koperasi ini tidak menafikan penyertaan modal dari kelompok elite desa ataupun pemerintah desa.

Koperasi ini dapat menggarap bidang-bidang usaha penyediaan bahan-bahan pokok dan layanan keuangan mikro, sedangkan BUMDesa mengelola sumber daya alam, layanan umum, dan penyediaan sarana produksi pertanian, serta penyaluran program-program bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten.

Bukan itu saja, kelompok rentan perdesaan, tak terkecuali perempuan, memiliki peluang untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan pendapatan dari proyek-proyek infrastruktur fisik perdesaan yang dilaksanakan setiap tahun secara swakelola dan gotong royong.

Dengan demikian, akanterbangun suatu pola alokasi sumber daya dan distribusi pendapatan yang adil, ketika kelompok elite desa akan memperoleh tambahan pendapatan dari hasil "urun" modalnya di BUMDesa, sementara kelompok-kelompok rentan diberdayakan melalui koperasi, peluang pekerjaan dari berkembangnya BUMDesa, dan dari pelaksanaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur fisik perdesaan.

Masih ada lagi manfaat lainnya, yakni terbukanya peluang-peluang usaha dengan dana bergulir dan layanan keuangan mikro serta program-program pemberdayaan masyarakat.

Sinergi antara BUMDesa yang berkarakter wirausaha sosial dan koperasi berbasis warga desayang berkarakter wirausaha kolektif, bersamaan dengan pemanfaatan Dana Desa secara efektif baik untuk pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan inklusif, dan disokong oleh pemerintahan desa dengan tata kelola yang baik, akan memberikan jaminan terbebasnya desa-desa dari keterbelakangan dan kemiskinan serta terbangunnya desa-desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.(*)

Oleh Bambang Ismawan, Pendiri dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Bina Swadaya. 

Sumber: Kompas.com

Kurang Waktu 6 Bulan, KUR Rp1 Triliun Masuk ke Desa

Ayo Bangun Desa - Dalam enam bulan terakhir, lebih dari Rp1 Triliun Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank BUMN telah disalurkan ke desa. Hal ini disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi saat berdialog dengan sejumlah wartawan di Kantor Kalibata Jakarta, Jum'at (31/3). 

Ia mengatakan, model Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan KUR. Sebab, Prukades akan membantu sektor UKM, pertanian, perkebunan, dan kelautan terjamin saat panen. Tersedianya pasca panen akan menjadikan harga lebih stabil sehingga petani menjadi bankable.

Baca: Tingkatkan Ekonomi Desa melalui Program Prudes.

"Sehingga tidak perlu diminta juga bank akan menyalurkan (KUR). Karena bank juga butuh menjual uangnya tapi yang aman," terangnya.

Menteri Eko melanjutkan, pembagian KUR ke desa menjadi penting dengan memperhatikan terlebih dulu kesiapan bisnisnya. Pasalnya, jika KUR telah diberikan sebelum bisnis berjalan justru akan menyusahkan masyarakat. "Bank juga takut kalau tidak ada bisnisnya, kalau dibantu KUR, KUR-nya macet kan pihak bank juga yang akan dipenjara," ujarnya.

Terkait Prukades ia menjelaskan, program tersebut dijalankan dengan melakukan pengklasteran terhadap sektor-sektor pertanian desa. Namun, hal tersebut juga tidak dengan mengesampingkan sektor dan potensi lain di desa. Model tersebut sebelumnya telah diuji coba pada 42 kabupaten, dengan hasil yang baik. Tahun ini, program tersebut dikembangkan melalui gerakan Prukades secara nasional dengan melibatkan sebanyak 436 kabupaten.

"Konkretnya gimana, kita minta mereka (kabupaten) mengusulkan produk unggulannya apa. Nanti kita lakukan afirmasi. Tahun lalu Gorontalo misalnya, kita bantu 25.000 Hektar bibit untuk jagung dari kementerian pertanian, dengan program Prukades. Kabupaten lain ada yang di bidang perikanan, ada pariwisata dengan homestay dan lain-lain, bekerjasama dengan kementerian pariwisata," ujarnya.

Ia mengatakan, problem bagi petani di desa adalah harga produk pertanian tidak stabil karena belum tersedianya pasca panen. Hal ini disebabkan belum adanya sentra ekonomi yang menyebabkan pasca panen bisa masuk ke desa. Prukades dalam hal ini diharapkan mampu menyelesaikan masalah tersebut.

"Saat panen harga turun sehingga petani menjadi kapok, pas (produk) langka harga menjadi mahal. Karena tidak ada sentra ekonomi yang pasca panen bisa masuk ke desa. Nah dengan Model Prukades ini keuntungannya ada tiga, petani bankable, bank lebih mudah menyalurkan, negara juga diuntungkan dengan tidak adanya inflasi yang tidak perlu," ujarnya.

Kemendesa PDTT

Ini Alasan 241 Desa yang Tak Bisa Dapat Dana APBN

Ayo Bangun Desa - Sebanyak 241 desa tidak mendapatkan dana desa pada 2016. Padahal dana yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat besar.

"Ini menyangkut dengan kesiapan daerah untuk mempersiapkan aturan dana desanya, dan kalau itu belum lengkap maka uang tidak bisa diberikan," ungkap Eko Putro Sandjojo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Baca: Fokus Penggunaan Dana Desa Bergeser Mulai Tahun Depan.

Selain itu, ada juga desa yang mengalami perubahan status. Misalnya berubah menjadi kelurahan, sehingga tidak berhak untuk mendapatkan dana desa.

"Ada desa yang berubah menjadi kelurahan. Juga ada desa ternyata penduduknya enggak ada. Mereka masuk kategori desa tapi itu bagian dari perkebunan dan swasta. Itu otomatis kita tidak salurkan. Juga ada beberapa desa yang ada kasus hukum sehingga tidak diberikan," paparnya.

Eko mencatat beberapa desa tidak mencairkan dana yang sudah diterima. Maka dari itu diperlukan edukasi dari pemerintah pusat maupun daerah. 

Baca: Mengurai Kewajiban Bupati/Walikota dalam Implementasi UU Desa.

"Kemarin salah satunya ini karena ada perubahan nomenklatur yang tadinya badan pemberdayaan masyarakat desa lalu diubah menjadi dinas, ini menjadi keterlambatan. Tapi tahun ini tidak akan ada masalah," tegas Eko.

Pemerintah akan tetap memantau realisasi dana desa agar tepat sasaran. Tujuannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi desa sekaligus pengurangan kemiskinan.

Baca: Cegah Korupsi, Enam Ribu Aparat APIP Akan Dikerahkan Ke Desa

"Pak Presiden menekankan khusus, dana desa pengawasannya berlapis. Ada dari hukum, Satgas dana desa, ada di keuangan lapor 15040. Juga ada dari NGO, media, jadi pengawasannya ketat," tukasnya.

Detik.com

Hikmah Menyulam Jala yang Robek

Untuk mewujudkan sebuah impian butuh waktu dan proses. Panjang pendeknya sebuah proses tergantung waktu, kerja keras, keuletan, kegigihan, dan kesabaran seseorang dalam mengerjakannya.

Belajar Menyulam Jala yang Robek

Jarang sekali sukses itu diraih secara instan, kecuali datang mujizat dari Tuhan. Maka berusahalah untuk bisa menghargai sebuah proses dalam mencapai impian hidup, banyak orang yang gagal karena tidak mampu untuk sabar.

Manusia yang terlahir kedunia ini saja tidak ada yang lansung berdiri, kemudian berlari. Tapi semua Allah ciptakan secara bertahap sehingga mencapai tahap kedewasaan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Rum.

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak (memiliki anak."

Semua Orang Mampu Membuat Jala

Bagi yang tinggal di desa pingiran sungai atau berdomisili di pesisir pantai. Alat ini tidak hanya digunakan untuk menjaring ikan di waduk, danau, rawa, bahkan dilaut, alat ini bisa juga digunakan untuk menangkap ikan di sugai atau kolam.

Banyak orang sanggup membeli jala, tapi tidak semua orang mampu membuatnya. Karena, dalam membuat jala membutuhkan kesabaran, ketelitian, fokus dan konsisten.

Jala termasuk jenis anyaman. Benang kapas atau nilon yang dianyam menggunakan tingau dan pengapang. Tingau adalah alat pemintal benang dan untuk menganyam jala. Sedangkan pengapang adalah alat bantu untuk mengatur agar mata jala menjadi teratur dan rapi. Biasanya dibuat dari batang bambu.

Setelah jala siap dibuat. Cara menggunakan jala membutuhkan teknik khusus. Berdiri dengan menyandang sebagian daun jala, sebagian dari daun jala dipegang dengan tangan kiri dan kanan.

Kemudian ambil ancang-ancang yang cukup, jala diayun dan dilemparkan ke lokasi yang diduga terdapat ikan. Jala akan mengambang dan memerangkap ikan dengan areal luas tertentu.

Setelah itu ditarik perlahan agar ikan yang telah terperangkap dalam jala tidak lepas dari jala. Sebagai pemberat jala digunakan gelang timah menyerupai rantai. Cincin rantai pemberat jala ini akan membuat ikan tidak bisa berkutik dan lepas dari perangkap jala.

Hikmah dari Menyulam Jala yang Robek

Stiap orang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berbeda. Tidak ada manusia supermen, manusia serba bisa dan manusia serba menguasai. Setiap manusia ada sisi lebih dan kurangnya. 

Itulah salah satu hikmah, setelah saya belajar menyulam jala yang robek milik warga sekampung. Meskipun saya belum pernah menggunakan jala, tapi jika mau belajar sampai bisa. Maka tidak ada yang tidak bisa.

Lagi pula tidak ada manusia yang gagal, karena Tuhan tidak pernah menciptakan produk gagal! 

Jokowi: 241 Desa Belum Menerima Dana Desa

Ayo Bangun Desa - Presiden Joko Widodo mengaku mendapat laporan mengenai penyaluran dana desa pada 2016. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 46,98 triliun.

Namun, masih ada empat kabupaten/kota yang dana desanya tidak cair dari rekening Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah karena keterlambatan di pemerintah kabupaten/kota.

"Selain itu, ada 241 desa yang belum menerima dana desa karena berbagai faktor," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Jokowi meminta masalah ini bisa segera diatasi oleh jajarannya. Tahun 2017 ini, Jokowi minta dipastikan betul semua desa bisa menerima dana desa. Apalagi, anggaran untuk dana desa sudah ditingkatkan hingga Rp 60 triliun.

Jokowi juga meminta agar pemanfaatan dana desa dilihat lagi dampaknya pada upaya peningkatan produktivitas perekonomian desa serta upaya mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di desa.

Dari data yang Jokowi terima, pemanfaatan dana desa lebih banyak difokuskan untuk memperbaiki infrastruktur yang mendukung bergeraknya perekonomian desa, seperti jalan, jembatan, pasar, fasilitas air bersih, sumur, embung, dan saluran irigasi.

"Tahap berikutnya, saya ingin agar alokasi dana desa digunakan lebih besar lagi untuk pengembangan potensi ekonomi desa, terutama untuk sektor pertanian, perikanan dan industri UMKM di desa," ucap Jokowi.

Selain itu, lanjut Jokowi, dana desa juga harus terus didorong agar membuat partisipasi warga ikut terlibat dalam peningkatan kualitas hidup warga desa. Sekaligus juga ikut mengawasi penggunaan dana desa agar tepat sasaran.

"Dalam pengembangan potensi ekonomi desa, pendekatannya tidak bisa parsial, tidak boleh sektoral, tapi harus betul-betul integratif dari hulu sampai hilir," ucapnya.(*)

Kompas.com

Presiden Jokowi Minta Dana Desa Dimanfaatkan untuk Turunkan Jumlah Penduduk Miskin

Ayo Bangun Desa - Berdasarkan data yang diterimanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, persentase kemiskinan di pedesaan tercatat 13,96 persen, hampir dua kali lipat persentase penduduk miskin di kota sebesar 7,7 persen. Untuk itu, pemerintah akan terus meningkatkan alokasi Dana Desa agar memberikan manfaat bagi warga di desa, terutama pada penurunan jumlah penduduk yang miskin.

Presiden Joko Widodo

“Pada tahun 2015 dialokasikan Rp20,7 triliun, 2016 dialokasikan Rp46,9 triliun, dan pada 2017 pemerintah menyalurkan Dana Desa sebesar Rp60 triliun,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat terbatas tentang Percepatan Pembangunan Desa, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (29/3) siang.

Presiden berharap agar penyaluran dan pemanfaatan dana desa tersebut bisa betul-betul efektif, sehingga memberikan manfaat bagi warga di desa, terutama pada penurunan jumlah penduduk yang miskin.

Terkait dengan penyaluran Dana Desa itu, Presiden Jokowi mengaku mendapatkan laporan bahwa pada Tahun Anggaran 2016 masih ada 4 (empat) kabupaten/kota yang Dana Desanya tidak cair dari Rekening Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah, karena keterlambatan di pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, ada 241 desa yang belum menerima dana desa karena berbagai faktor.

“Saya minta masalah ini segera diatasi. Dan tahun 2017, saya minta dipastikan betul semua desa bisa menerima Dana Desa,” tegas Presiden.

Potensi Ekonomi Desa

Menyinggung pemanfaatan Dana Desa, Presiden menekankan agar dilihat lagi dampaknya pada upaya peningkatan produktivitas perekonomian desa, serta upaya mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di desa.

Dari data yang diterimanya, menurut Presiden, pemanfaatan Dana Desa lebih banyak difokuskan 29 persen untuk memperbaiki infrastruktur yang mendukung pergerakan ekonomi desa, seperti jalan desa, jembatan, pasar desa, fasilitas air bersih, sumur, embung, dan saluran irigasi.

Untuk tahap berikutnya, Presiden Jokowi menginginkan agar alokasi Dana Desa lebih besar lagi digunakan untuk pengembangan potensi ekonomi desa, terutama untuk sektor pertanian, perikanan, dan industri UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di desa.

Selain itu, lanjut Presiden, Dana Desa juga harus terus didorong agar partisipasi warga untuk ikut terlibat dalam peningkatan kualitas hidup warga desa, sekaligus untuk ikut mengawasi penggunaan Dana Desa agar tepat sasaran.

“Dalam pengembangan potensi ekonomi desa, pendekatannya tidak bisa parsial, tidak boleh sektoral, tapi betul harus integratif dari hulu sampai hilir,” tegas Presiden.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi K Sumadi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.(*)

Setkab.go.id

Fokus Penggunaan Dana Desa Bergeser Mulai Tahun Depan

Ayo Bangun Desa - Penggunaan dana desa untuk kebutuhan membangun infrastruktur dasar ditargetkan selesai tahun ini. Peruntukan dana desa sudah harus bergeser untuk pemberdayaan masyarakat di tahun 2018. 

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranamigrasi, Eko Putro Sandjojo, mengatakan bahwa tiga tahun sejak digelontorkannya dana desa pada 2015 sudah melakukan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, dan sebagainya.

Program dana desa harus sudah fokus pada upaya pemberdayaan masyarakat. “Tahun ini, infrastruktur dasar desa diharapkan sudah terpenuhi semua sehingga sudah saatnya bergeser program untuk mengungkit pemberdayaan ekonomi masyarakat desa,” papar Eko seusai melakukan kunjungan kerja ke Malang, Jawa Timur, Senin (27/3).

Pernyataan ini disampaikan Eko seiring dengan akan terus meningkatnya alokasi anggaran untuk dana desa yang tahun depan mencapai 120 triliun rupiah. Dengan kata lain, setiap desa nantinya akan mendapatkan anggaran sekitar 1,8 miliar rupiah per tahun. Untuk itu, kata Eko, kementeriannya akan memperkuat pengembangan Program Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades). Nantinya, setiap pemimpin daerah diwajibkam untuk menetapkan satu fokus pengembangan potensi wilayahnya.

“Prukades ini akan dijadikan program nasional, kepala daerah silakan pilih fokus pengembangannya. Nanti sesuai instrukai Presiden, ada 19 kementerian dan lembaga yang akan terjun untuk mempercepat program,” ujar Eko. Eko menyebutkan setiap desa dapat memilih fokus pengembangan apakah akan masuk ke bidang pertanian, kelautan, atau pariwisata. Sejumlah daerah, menurut dia, telah menerapkan program tersebut untuk memberdayakan masyarakatnya. “Seperti di Halmahera mau fokus di jagung, nanti Kementerian Pertanian akan turun bantu bibit,” katanya.

Potensi Ekowisata

Begitu juga dengan Sulawesi Utara yang sudah memilih fokus mengembangkan sektor pariwisata. Kemudian, pemerintah turun langsung untuk membuka lima penerbangan langsung ke luar negeri. “Seperti itu nanti wujud support pemerintah pusat,” kata Eko. Tidak hanya di Sulut, pengembangan potensi desa di bidang pariwisata utamanya ekowisata juga dilakukan Desa Sanankerto, Turen, Malang, Jawa Timur, melalui ekowisata Boon Pring.

Kawasan wisata yang dikembangkan melalui dana desa tersebut berfungsi sebagai sumber irigasi utama. Tiga desa dialiri dari sumber tersebut, yakni Desa Sanankerto, Desa Sananrejom, dan Desa Pagedangan. “Awalnya tempat ini hanya kebun bambu, kemudian ada kegiatan konservasi masyarakat, maka pada tahun 1978 dibangun embung,” ujar Kepala Desa Sanankerto, Subur. Pada tahun 2014 lalu, lanjut Subur, kawasan Boon Pring dikembangkan menggunakan konsep ekowisata. Dengan luas dan kedalaman tiga meter, pemanfaatan embung semakin luas, yakni untuk sektor perikanan dan wisata perahu.

Disalurkannya Dana Desa (DD) menginspirasi masyarakat untuk membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kertoharjo. “Ekowisata Boon Pring pun menjadi salah satu unit usahanya,” jelas dia. Ia menjelaskan, pada 2016, ekowisata ini bisa menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 130 juta rupiah per tahun. “BUMDes juga akan kami kembangkan lagi dengan menyertakan modal sebesar 170 juta rupiah yang diambil dari dana desa,” ungkapnya. Rencananya, DD tahun 2017 akan digunakan untuk pengembangan ekowisata. Sebesar 80 juta rupiah untuk pembangunan kolam renang, 40 juta rupiah untuk flying fox, dan 50 juta rupiah untuk sepeda perahu.

Koran-jakarta.com

Menteri PDTT: Dana Desa Naik Lagi Tahun 2018

Ayo Bangun Desa - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjoyo mengungkapkan dana desa yang dikucurkan pemerintah pada 2018 bakal naik lagi hingga mencapai sekitar Rp120 triliun.

Mendes PDTT, Eko Putro Sandjoyo

"Tahun ini dana desa yang dikucurkan sebesar Rp60 triliun dengan rata-rata per desa menerima sebesar Rp800 juta. Dan, tahun depan ada rencana dinaikkan lagi menjadi Rp120 triliun dan setiap desa menerima sebesar Rp1 miliar lebih," kata Mendes PDTT Eko Putro Sandjoyo saat memaparkan kinerja Kemendes PDTT di depan peserta dialog kepala desa dan lurah se-Kabupaten Malang dan Kota Batu di Universitas Islam Malang (Unisma) di Malang, Jawa Timur, Senin (27/3).

Menurut Menteri, dana desa yang dikucurkan ke desa-desa dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada 2015, dana yang dikucurkan sebesar Rp20,76 triliun atau rata-rata per desa menerima sebesar Rp280,3 juta.

Pada 2016, meningkat menjadi Rp46,98 triliun dan setiap desa menerima dana sebesar Rp643,6 juta. Pada 2017, dana desa yang disalurkan pemerintah mencapai Rp60 triliun dan setiap desa menerima sebesar Rp800 juta. "Tahun depan ada rencana dinaikkan lagi karena untuk mengejar pembangunan infrastruktur maupun nonfisik yang ada di desa," jelasnya.

Ia mengakui dana desa berpengaruh cukup besar terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja nasional, bahkan sata statistik mencatat bahwa pada 2016, dana desa berkontribusi sebesar 0,9 persen pada Produk Domestik Bruto (PDB), penyumbang 0,04 persen dalam pertumbuhan ekonomi nasional, serta ment=yerap tenaga kerja hingga mencapai 2,34 juta jiwa.

Pada tahun ini, lanjutnya, Kemendes PDTT memiliki empat program prioritas, yakni produk unggulan desa atau produk unggulan kawasan perdesaan. "Kami minta setiap daerah segera menentukan produk unggulan masing-masing untuk meningkatkan perekonomian dan membuka kesempatan kerja secara luas," ujarnya.

Selain itu, katanya, program prioritas lainnya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai mesuin penggerak ekonomi rakyat. Dalam dua tahun terakhir ini jumlah BUMDes meningkat tajam, yakni pada 2014 hanya 1.022 unit dan saat ini sudah mencapai 18.466 unit.

Untuk mengakomodasi BUMDes yang jumlahnya terus meningkat itu, lanjutnya, pemerintah berinisiasi untuk membentuk satu holding, dimana Bulog sebagai leading sektornya. Dan, ada empat bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni BNI, BRI, BTN, dan Bank Mandiri yang menjadi pemegang saham utama holding tersebut.

"Holding BUMDes inilah yang nanti akan mengontrol seluruh BUMDes di Tanah AIr, baik dari segi manajemen, SDM maupun produktivitas. Kami berharap dengana danya holding ini, ribuan jaringan BUMDes mampu menjadi perusahaan besar setara internasional," jelasnya.

Selain dua prioritas tersebut, dua prioritas Kemendes PDTT lain yang bakal dituntaskan pada tahun ini adalah membangun embung air desa dan menciptakan sarana olahraga desa (Raga Desa).

Republika.co.id