Budi Arie Setiadi Jabat Wakil Menteri Desa PDTT

Budi Arie Setiadi resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Periode 2019 - 2024, setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompek Istana Negara.

Sebelum diangkat menjadi Wamendes Budi Arie Setiadi adalah Ketua Umum Relawan Pro Joko Widodo (Ketum Projo).

Akan Lebih Sering Turun ke Desa-Desa darpada di Kantor

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi mengatakan pihaknya akan segera memotret secara serius masalah-masalah di perdesaan. Ia berharap akan turun ke desa selama lima-enam hari kerja.

"Kita tahu karakter desa di Indonesia yang sebanyak 74.954 desa itu beragam, ada daerah tertinggal, perbatasan, jadi nanti kita akan segera memotret secara serius problem-problem perdesaan kita, karena menurut data BPS tahun 2020 itu perbandingan penduduk desa-kota itu sekitar 56 persen penduduk di kota dan 44 persen penduduk di desa," ujar Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi seusai pelantikan Wakil Menteri di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat (25/10) seperti dilansir kemendesa.go.id.

Menurutnya, selama ini anggaran yang dikucurkan ke desa cukup besar dari pemerintah, setidaknya ada dana desa sekitar Rp 70 Triliun pertahun atau sekitar 1 Milyar perdesa yang harus betul-betul berguna bagi pergerakan ekonomi di desa.

Lebih lanjut, ia mengatakan pengelolaan dana yang besar di desa perlu skill, perlu kesiapan perangkat desa untuk mengelolanya.

"Anggaran besar, tapi produktif tidak? Kami juga berharap kepala desa tidak bermasalah dengan hukum karena pengelolaan anggaran ini," tambahnya.

Dengan tugasnya sebagai Wamen, ia akan berkoordinasi dengan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar terkait pembagian tugas yang akan dibicarakan selanjutnya. Namun harapannya, akan lebih banyak terjun ke desa-desa.

"Saya mau bilang sama Pak Menteri, saya sih berharap satu atau dua hari saja di kantor, sisanya lima sampai enam hari ada di desa-desa seluruh Indonesia, kalau perlu kita menginap di kampung-kampung. Saya mau mencium baunya rakyat di desa," pungkasnya.(*)

Abdul Halim Iskandar Menteri Desa PDTT Periode 2019-2024

Abdul Halim Iskandar resmi menjabat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Periode 2019-2024. Setelah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan.

Abdul Halim Iskandar merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Jawa Timur Periode 2014-2019. Selain sebagai politisi, Abdul Halim Iskandar adalah seorang dosen di Universitas Hasyim Asy'ari (UNHASY) Tebuireng, Jombang.

Institut Keislaman Hasyim Asy'ari (IKHA).

Profil Lengkap Menteri Desa Abdul Halim Iskandar

Nama lengkap : Abdul Halim Iskandar
Tempat Tgl/Lahir: Jombang, 14 Juli 1962
Agama : Islam
Istri : Lilik Umi Nashia

Riwayat Organisasi

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
2. Ketua DPC PKB Jombang
3. Ketua DPW PKB Jawa Timur
4. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB 

Pendidikan

1. S1 Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan IKIP Yogyakarta
2. S2 Jurusan Manajemen Pendidikan IKIP Yogyakarta

Riwayat Pekerjaan

1. Guru BP MAN Manbaul Ma'arif Denanyar, Jombang
2. Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Hasyim Asyari (UNHASY) Tebuireng
3. Ketua DPRD Jombang
4. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur
5. Ketua DPRD Jawa Timur
6. Menteri Desa, PDTT Periode 2019-2024

Dalam Susunan Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin Periode 2019-20124, Abdul Halim Iskandar dipercaya sebagai Menteri Desa, PDTT mengantikan Eko Putro Sandjojo.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Tugas dan Fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Tugas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengacu pada Permendes Nomor 6 Tahun 2015 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berdasarkan pada Permendes Nomor 6 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal penyiapan pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi.
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
6. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
7. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Penggagas Gerakan Desa Membangun Meninggal Dunia

GampongRT - Para pegiat desa ditanah air ikut berduka atas meninggalnya salah seorang Penggagas Gerakan Desa Membangun, Achmad Munawar atau yang populer di dunia maya dengan nama Lik Munawar Achmad.

Semangat Lik Munawar dalam upaya menjadikan desa menjadi subjek patut dikenang dan berikan apresiasi, terutama dalam memperjuangkan lahirnya domain desa.id dan website desamembangun.id.

Lik Munawar Achmad adalah pegiat, penggagas, sekaligus mentor Gerakan Desa Membangun (GDM). Blog riseh tunong, banyak hal terinspirasi dari para penggiat gerakan desa membangun, meskipun belum sekalipun bertemu. Dari berbagai referensi, sosok Achmad Munawar merupakan salah satu dari tiga kepala desa aktif di Banyumas, yang getol memperjuangkan domain desa.id, kemandirian desa, dan membangun desa dari desa. 

Desa.id adalah penerjemahan upaya desa menjadi subjek, Desa tak lagi menjadi objek pembangunan semata. Dalam UU Desa, Desa memiliki kewenangan mengatur diri sesuai asas Rekognisi dan Subsidaritas.

Semangat Lik Munawar Achmad untuk membangun desa melek IT sungguh luar biasa. "Semangat pak lik, dalam Gerakan Desa Membangun patut kiranya dicontoh oleh para penggiat desa/gampong atau nama lain di seluruh Nusantara".

Kiranya semangat ini juga menular kepada seluruh tenaga pendampingan desa baik TA, PD dan PLD. Semoga!  

Foto: Twitter Desa Membangun.

Sosok Budiman Sudjatmiko, Ketua Pembina Parade Nusantara

Siapa Budiman Sudjatmiko? Ia adalah Pembina Utama Dewan Pimpinan Nasional, sebuah organisasi tempat berhimpunya para kepala desa dan seluruh perangkat desa di seluruh Indonesia, yang disebut PARADE NUSANTARA.

Sebelum menjadi Dewan Pembina Utama Dewan Pimpinan Nasional PARADE NUSANTARA, sosok Budiman Sudjatmiko sudah dikenal publik sebagai Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang diprakarsai oleh sejumlah intelektual dan aktivis muda termasuk mahasiswa. Ia pernah dituduh mendalangi gerakan menentang Orde Baru dan divonis dengan hukuman 13 tahun penjara. 

Budiman Sudjatmiko, Pembina Utama DPN Parade Nusantara

Sosok Budiman Sudjatmiko, dilahirkan pada tanggal 10 Maret 1970 di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Ia juga dikenal seorang aktivis yang telah lama memperjuangkan lahirnya Undang-undang Desa bersama dengan organisasi pamong desa yang tergabung dalam Parade Nusantara. 

Saat ini Budiman Sudjatmiko adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Dalam website pribadinya, ia menuliskan; Saya berusaha memelihara keberanian dalam memperjuangkan hal-hal yang saya yakini kebenarannya. Bagi saya, berpolitik adalah memperjuangkan dan membuat keputusan bagi perbaikan kondisi hidup rakyat. Dan saya semakin diyakinkan akan hal itu dalam setiap kunjungan ke para petani dan rakyat desa.

Selama ini yang terjadi hanyalah pembangunan di desa dan bukan pembangunan desa. Bila ini terus berlanjut maka desa tetap akan menjadi anak tiri dalam pembangunan Indonesia. Melalui Undang-Undang Desa yang baru disahkan, mayoritas masyarakat Indonesia akan mendapatkan bagian yang sepantasnya dari kemakmuran negara ini.

Saya tetap menerapkan prinsip kesederhanaan dalam hidup. Bukan persoalan besar saya tidak punya rumah bagi tubuh saya, tapi bagaimana menjadikan tubuh saya sebagai rumah bagi ide- ide besar.

Saya percaya bahwa solidaritas dan rasa kemanusiaan masih ada di negeri ini. Karena jaringan kolaboratif yang didasari solidaritas dan rasa kemanusiaan akan menghasilkan sesuatu yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat banyak.

Hari ini, kita memiliki tugas untuk segera meloloskan diri dari the republic of forgetting, republik yang melupakan banyak hal, termasuk sejarah dirinya dan dunia, menuju the republic of promised motherland, republik dari ibu pertiwi yang kedatangannya telah dijanjikan oleh proklamasi dan deklarasi kemerdekaan, Pembukaan UUD 1945 yang terbangun di atas kebangkitan elemen-elemen peradaban di tanah air.

Mari, kita bersama-sama, membangun Indonesia dari desa untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Desa Hebat, Indonesia Hebat!

Bayu Setyo Nugroho; Sosok Penggagas Gerakan Desa Membangun

Bayu Setyo Nugroho adalah salah satu tokoh Inspiring Young Leader 2014
versi beritasatu.com.

Politik Indonesia kembali mendapatkan angin segar dengan munculnya pemimpin yang membawa ide brilian dalam membangun masyarakat. Salah satunya Bayu Setyo Nugroho, kepala Desa Dermaji periode 2011-2017 yang berinovasi dengan membuat Gerakan Desa Membangun.

Bayu lahir 17 Juni 1975 di Desa Dermaji, sebuah desa perbukitan dalam wilayah Kecamatan Lumbir di ujung paling barat wilayah Kabupaten Banyumas dan berbatasan dengan Kabupaten Cilacap. Ibunya seorang pensiunan guru SD Negeri 1 Dermaji, sedangkan ayahnya (almarhum) semasa hidupnya bekerja sebagai sekretaris desa atau carik.

Bayu memulai pendidikannya dengan masuk SD Negeri Dermaji 1. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Purwokerto, lalu SMA Negeri 1 Purwokerto. Selanjutnya, ia kuliah di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto jurusan ilmu administrasi negara. Setelah lulus kuliah pada 1999, sebetulnya ia sangat berminat melanjutkan ke jenjang sarjana strata dua (S2), tetapi karena keterbatasan biaya, niat tersebut terpaksa diurungkan. Namun, akhirnya pada 2013, ia pun lulus S2 Unsoed dengan konsentrasi studi ilmu administrasi publik.

Pengujung 2004 menjadi babak baru bagi Bayu. Dengan tekad memajukan desa kelahirannya melalui ilmu yang diperoleh selama kuliah, Bayu maju dalam bursa pemilihan umum kepala Desa Dermaji. Secara demokratis, ia terpilih menjadi kepala desa periode 2005 sampai 2011.

Transparan

Bagi Bayu, menjadi kepala desa memberikan ruang yang lebih luas untuknya dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh selama kuliah, terutama ilmu administrasi dan kebijakan publik. Dengan menjadi kepala desa, ia lebih tahu proses perumusan, implementasi, hingga evaluasi sebuah kebijakan.

Menjadi pejabat desa bukanlah hal baru bagi Bayu. Ia sudah terbiasa melihat pekerjaan ayahnya melayani masyarakat ketika menjabat sebagai carik. Meskipun begitu, ia menyadari adanya tantangan yang dihadapi selama memimpin Desa Dermaji. Tantangan terbesar adalah ia dituntut memiliki kemampuan mengenali dan menangkap aspirasi, serta kebutuhan masyarakat dengan baik dan mewujudkannya menjadi sesuatu yang nyata.

Bayu menyadari bahwa keinginan dan kebutuhan masyarakat beraneka ragam. Untuk memenuhinya, ia lebih banyak mendengar dan bekerja dengan sepenuh hati. Dalam berkomunikasi dengan warga, ia menggunakan pendekatan kekeluargaan yang menekankan jalinan kasih sayang. Ia juga megutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Selain pendekatan kekeluargaan dan musyawarah, tranparansi juga dilakukannya dalam berbagai aktivitas desa. Menurut ayah dari Yuanita Aura Dewi, transparansi bisa terwujud dengan mendorong partisipasi masyarakat di setiap level pelaksanaan kegiatan pembangunan, mulai dari perencanaan sampai evaluasi.

Bentuk transparansi bisa dilihat dari informasi yang mudah, jelas, dan akuntabel tentang suatu aktivitas pembangunan yang sudah, sedang, dan akan dilakukan. Salah satunya melalui website desa (dermaji.desa.id). Website tersebut, antara lain menampilkan kabar dari tiap kampung, potensi desa, hingga opini dan profil warga setempat.

Hal lain yang dilakukan Bayu adalah mengawasi penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berasal dari desanya. Menurut Bayu, meski menjadi bagian kerja keseharian aparat desa, pengawasan penempatan TKI masih jarang diperhatikan. Dengan didukung Pusat Sumber Daya Buru Migran Infest Yogyakarta, Paguyuban Peduli Buruh Migran, dan Perempuan Seruni Banyumas, Desa Dermaji akan memulai proses perbaikan tata kelola perlindungan buruh migran dengan merapikan data kependudukan dan membangun database penduduk yang bermigrasi ke luar negeri untuk bekerja.

Untuk itu, Desa Dermaji menggunakan sistem informasi tata kelola pemerintahan desa “Mitra Desa" yang dikembangkan oleh Gerakan Desa Membangun (GDM) dan Infest Yogyakarta. Database ini memudahkan proses pencarian data warga yang bekerja di luar negeri, sehingga penanganan kasus dan pengawasannya lebih mudah dilakukan.

Perpustakaan Desa

Dalam kepemimpinannya, Bayu bermimpi masyarakat di desa menjadi masyarakat pembelajar, yaitu masyarakat yang memiliki semangat, kesadaran, dan tradisi untuk terus mencari, menemukan, dan menciptakan pengetahuan. Pengetahuan itu dicari, ditemukan, dan diciptakan oleh masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkualitas. Menurutnya, desa harus menjadi pusat peradaban baru. Hal itu dapat terwujud apabila masyarakat desa memiliki akses sebesar-besarnya pada informasi dan ilmu pengetahuan.

Untuk mewujudkan impian tersebut, pihaknya menyelenggarakan perpustakaan desa dan museum desa. Museum desa berisi benda-benda yang pernah digunakan warga Desa Dermaji dalam mempertahankan hidup. Nama museum diambil dari nama kepala desa yang pertama, yaitu Naladipa. Museum yang diresmikan pada 17 Juni 2013 menjadi media untuk mengingat kearifan masa lalu untuk membangun masa depan.

Sumber: beritasatu.com