Proposal Ketahanan Pangan Desa

Ketahanan pangan desa adalah kemampuan suatu desa atau komunitas desa untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara mandiri dan berkelanjutan, dengan memperhatikan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, serta nilai gizi dari pangan yang dihasilkan. Hal ini mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi pangan yang berkelanjutan, serta upaya-upaya untuk membangun kemandirian dan kedaulatan pangan di tingkat lokal.

Hasil perhitungan Data Indeks Desa (DID) untuk swasembada pangan menunjukan bahwa sebanyak 57.959 desa atau 77,01 persen belum tergolong swasembada pangan dari 75.259 desa yang menerima dana desa tahun 2024. Hal ini mengambarkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Ketahanan pangan dana desa tahun 2025 adalah penggunaan dana desa untuk program-program yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk desa secara mandiri dan berkelanjutan.

Badan usaha milik desa salah satu badan yang diberikan mandat oleh pemerintah untuk pengelolaan program pangan desa. Maka, pengurus bumdes perlu segera menyiapkan langkah – langkah strategis dan melakukan analisis usaha pangan sesuai keunggulan dan karakteristik desa masing-masing.

Dalam penyusunan proposal ketahanan pangan desa dan analis pembiayaan usaha pangan, bumdes perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terlaksananya kegiatan ketahanan pangan desa antara lain seperti kondisi iklim, ketersediaan air, keberadaan sumber daya alam, akses terhadap teknologi pertanian yang modern, serta faktor sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, akses terhadap modal, dan pendidikan.

Badan usaha milik desa perlu melakukan kajian dan analis potensi desa, analisis kelayakan usaha pangan, agar setiap kegiatan yang dijalankan bisa maksimal sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan. Setelah semua tahapan-tahapan dilakukan, bumdes menyusun proposal ketahanan desa yang diajukan kepada pemerintah desa.