Kemendes PDTT Kembangkan Aquaculture Estate di Blok Marsela

Ayo Bangun Desa - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjadikan Desa Lermatang sebagai model pengembangan aquaculture estate di tujuh desa lain di Pulau Sera dan Pulau Yamdena, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB).

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (PDTU) Kemendes PDTT, Suprayoga Hadi, saat menghadiri panen perdana rumput laut di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sabtu (12/3).

“Panen perdana ini jadi momen. Kami akan kembangkan aquaculture estate di tujuh desa di Pulau Sera dan Pulau Yamdena dengan anggaran di 2017 ini. Rumput laut jadi komoditas utama. Ini sekaligus bentuk pengembangan implementasi program prioritas produk unggulan desa (Prudes) di wilayah pulau kecil dan terluar (PKT),” ujar Dirjen PDTU Kemendes PDTT, Suprayoga Hadi, di Desa Lermatang yang merupakan bagian dari kawasan Blok Masela.

Selain panen perdana, Suprayoga juga meresmikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ngurmase di Desa Lermatang. BUMDes yang merupakan kali pertama dibentuk di Kabupaten Maluku Tenggara Barat ini akan difokuskan pada peningkatan produktivitas rumput laut. Selain itu, pemerintah juga akan merevitalisasi Pabrik Pengolahan Rumput Laut di Desa Lermatang. Pabrik tersebut sempat terhenti karena kesulitan air bersih.

“Kami akan merevitalisasi pabrik itu dan asetnya akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Nantinya, sarana air bersih tersebut digunakan untuk memasok air baku dan peremajaaan peralatan pascapanen. Hal itu sangat dibutuhkan pabrik untuk proses pencucian dan pengolahan rumput laut lebih lanjut,” lanjutnya.

Pengembangan produk unggulan rumput laut di desa-desa di Kabupaten MTB, kata Suprayoga, diharapkan dapat mendorong perekonomian desa dan kawasan perdesaan yang lebih berdaya saing. Kemendes PDTT juga bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta INPEX sebagai mitra SKK Migas untuk memberikan pelatihan ketrampilan dan kejuruan serta penguatan kelembagaan ekonomi desa. Pengembangan kawasan ini merupakan bentuk social investment program dari INPEX sebagai komplemen dari rencana eksplorasi sektor migas Blok Masela. Destructive Fishing Watch (DFW) menjadi mitra pelaksana dari kegiatan tersebut.

“Dengan keberhasilan ini, kami akan tindaklanjuti untuk terus mengembangkan produk unggulan pada desa-desa di daerah pulau kecil terluar lainnya, yakni di Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Sabu Raijua. Lokasi itu telah ditetapkan sebagai kabupaten prioritas penanganan terintegrasi dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal. Hal itu telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017,” tutup Suprayoga.(*)

Kemendes PDTT. 

RI-Australia Jajaki Kerjasama Tingkatkan Kapasitas Kepemimpinan di Pedesaan

Ayo Bangun Desa - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, menerima kunjungan kehormatan dari Menteri Pembangunan Daerah, Komunikasi Daerah dan Pemerintah Daerah dan Wilayah Australia, Fiona Nash, di Kantor Kalibata, Jakarta, Kamis (9/3). 

Foto: Kemendesa PDTT

Salah satu topik bahasan utamanya adalah kerjasama peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) khususnya di bidang kepemimpinan dan manajerial. Dalam hal ini, Australia dinilai memiliki kemampuan untuk dapat berbagi pengalaman kepada Indonesia.

"Kekurangan kita adalah leadership dan manajemen yang handal di pedesaan. Karena itu, Australia akan membantu kita dalam memberikan training leaderhip dan program-program lainnya yang bisa mempercepat pembangunan di pedesaan maupun di daerah-daerah tertinggal," Mendes PDTT Eko Sandjojo.

Menteri Desa menyebutkan, saat ini Pemerintah Australia juga sedang mengembangkan bisnis model peternakan sapi dengan pola pembibitan di Australia dan penggemukan dilakukan di Indonesia. Menurutnya, pola tersebut akan menguntungkan kedua belah pihak karena pembibitan di Australia sangat murah. Sementara bagi Indonesia, setelah penggemukan, nantinya daging sapi yang telah diolah dapat diekspor ke negara-negara lain.

Baca: Tingkatkan Ekonomi Desa melalui Program Prudes

“Kita kan sedang fokus kembangkan produk unggulan desa (Prudes). Nah, jagung atau padi itu kan by product akan hasilkan serat. Serat itu akan jadi sumber makanan buat sapi. Sehingga akan saling berkaitan nantinya,” ujarnya.

Menteri Eko menambahkan, bukan kali pertama kerjasama antar dua negara di bidang desa dilakukan. Belum lama ini, Pemerintah Australia juga turut membantu mengembangkan aplikasi Ruang Desa yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi para kepala desa dan pendamping desa.

“Ini baru penjajakan. Kita akan tindaklanjuti secepatnya. Akan dibentuk tim kecil untuk fokus mengurusi kerjasama dua negara ini di bidang perdesaan,” ujarnya.

Menteri Pembangunan Daerah, Komunikasi Daerah dan Pemerintah Daerah dan Wilayah Australia, Fiona Nash, sangat mengapresiasi pertemuan bilateral ini. Pertemuan yang merupakan tindaklanjut dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Australia akhir Februari lalu ini, dinilainya sangat produktif karena keduanya memiliki perhatian khusus pada persoalan-persoalan di pedesaan.

Baca: Sinergi dengan Pemerintah, Rapper Akon Siap Dukung Elektrifikasi di Daerah Terpencil

"Kami membicarakan berbagai persoalan yang dialami masyarakat desa. Ada beberapa kesamaan yang dimiliki, diantaranya persoalan sanitasi air dan infrastruktur. Pembicaraan tadi sangat produktif. Kami memiliki perhatian dan passion yang sama untuk memajukan masyarakat pedesaan. Ke depan, kami menantikan keberlanjutan kerjasama ini,” ujar Menteri Nash.[]

Kemendesa PDTT

Kemenkeu akan Latih Sumber Daya Manusia Desa

Ayo Bangun Desa - Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarto Teguh Widodo mengatakan, saat ini terdapat enam sumber pendanaan desa. Mulai dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), pajak dan retribusi daerah, bantuan serta pendapatan lain-lain yang sah. 

"Dengan jumlah anggaran yang begitu banyak, ternyata belum bisa membuat perekonomian di desa membaik," ungkapnya dalam Seminar Nasional Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (9/3/17). 

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, lanjut dia, mewajibkan pemerintah memberi perhatian khusus pada masyarakat dan pembangunan di desa semakin tinggi. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah adanya dana desa yang tahun ini jumlahnya mencapai Rp60 triliun.

Sehingga pemerintah pusat terus berupaya dana desa bisa terserap dan dimaksimalkan dengan baik sejak 2015 lalu. Utamanya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di desa, karena itu fokus utama penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur.

"Untuk mendukung perekonomian di desa, sehingga Kementerian Keuangan melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) akan melatih SDM desa dalam rangka pengelolaan keuangan, aset dan BUMDes,"ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Astera Primanto Bhakti menambahkan, tinggi anggaran yang dikelolah oleh desa menimbulkan konsekuensi tersendiri. Utamanya soal pengawasan penggunaan dana desa, agar tidak diselewengkan dan disalahgunakan.

"Dana desa, ADD dan pajak serta retribusi daerah menyumbang 75% anggaran yang ada di desa. Karena itu, kami akan ikut berpartisipasi meningkatkan kapasitas aparat desa termasuk pendamping desa, agar pengelolaan anggaran bisa transparan dan akuntabilitas," jelasnya.

Kementerian Keuangan juga mencatat beberapa kendala penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Mulai dari peraturan Bupati/Walikota yang belum sesuai dengan Undang-undang, laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi yang belum disampaikan, pengajuan penyaluran tahap dua yang terlambat dan menumpuk di akhir tahun anggaran.

Tidak hanya dari RKUN ke RKUD yang bermasalah, penyaluran dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) juga mengalami hal serupa. Seperti APBDesa yang belum atau sering terlambat ditetapkan, adanya perubahan regulasi, dokumen perencanaan yang belum ada dan laporan penggunaan dana desa yang belum dibuat.[]

Diolah dari Fajar.

Dubes Malaysia Kunjungi Menteri Desa Bahas Investasi di Indonesia

Ayo Bangun Desa - Duta Besar Malaysia Dato’ Seri Zahrain Mohamed Hashim mengunjungi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, di Kantor Kalibata, Jakarta, Kamis (9/3). Kunjungan tersebut untuk membicarakan potensi investor Malaysia untuk masuk ke Indonesia.

Foto: Kemendesa PDTT

“Karena saya ditunjuk Presiden (Joko Widodo) sebagai pejabat penghubung investor Malaysia untuk dapat investasi di Indonesia. Jadi kita membicarakan kira-kira bagaimana untuk memasukkan potensi investor Malaysia supaya bisa masuk ke Indonesia,” ujar Menteri Eko.

Selain membicarakan peluang investasi, pertemuan tersebut juga membahas rencana pembangunan kawasan transmigrasi di perbatasan Malaysia-Indonesia. Menurut Menteri Eko, diskusi tersebut membahas adanya potensi investasi perusahaan listrik Tenaga Nasional Berhard (TNB) Malaysia di Indonesia.

Meski demikian, ia mengakui bahwa pembicaraan tersebut baru tahap awal dan belum menghasilkan sebuah kesepakatan. “Dan ada beberapa pembicaraan investasi di sektor karet dan beberapa sektor lainnya,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Dubes Malaysia Dato’ Seri Zahrain Mohamed Hashim mengatakan, inti dari pembicaraan tersebut bertujuan untuk mengangkat tingkat kesejahteraan khususnya di perbatasan. Dengan panjang perbatasan darat Indonesia-Malaysia yang mencapai 2000 kilometer, dirinya menilai potensi kawasan di wilayah tersebut perlu dikembangkan.

“Sebab inilah caranya supaya tidak ada kecerobohan. Hari ini banyak perdagangan manusia. Mereka yang berpindah secara ilegal. Kita ingin lihat pembangunan di pusat perbatasan. Semua kemungkinan kerjasama antara PLN dan TNB dibahas. Kami berkeyakinan untuk membangun sebuah kawasan syaratnya adalah listrik,” terangnya.[]

Kemendesa PDTT

PKK Sebagai Motivator Desa Membangun

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan pembangunan masyarakat yang efektif dengan sasaran keluarga-keluarga, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Gerakan ini menjadi sangat strategis dan terus digalakkan pelaksanaanya secara merata di seluruh Indonesia sejak tahun 1972.

Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Tim Penggerak PKK berperan sebagai motivator, fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak. Pembinaan tehnis kepada keluarga dan masyarakat dilaksanakan dalam kerjasama dengan unsur dinas instansi pemerintah terkait.

Anggota Tim Penggerak PKK adalah para relawan, yang tidak menerima gaji, baik perempuan maupun laki-laki, yang menyediakan sebagian dari waktunya untuk PKK. Walaupun Sasaran PKK adalah keluarga, khususnya ibu rumahtangga, perempuan, sebagai sosok sentral dalam keluarga. 

Tapi dialam nyata anggota tim penggerakan PKK tidak hanya mengurus soal kehidupan rumahtangganya dan mengasuh anak. Banyak diantara ibu rumahtangga yang membantu suami disawah, diladang, bahkan berusaha menambah pendapatan keluarga dengan berjualan.

Pengertian PKK

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan wanita sebagai motor penggeraknya untuk membangun keluarga sebagai unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat, guna menghimpun, mengarahkan, dan membina keluarga sehingga terwujud keluarga sejahtera.

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang mampu menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan batiniah, yaitu keluarga yang tata kehidupan dan penghidupannya diliputi oleh rasa saling pengertian, tenggang rasa, kegotongroyongan dalam suasana kekeluargaan yang harmonis, keamanan dan ketertibannya terjamin, menjunjung tinggi hak-hak asasi dan ketentuan hukum serta melaksanakan kewajiban sebagai warga yang baik dan insan sosial.

Tim penggerak PKK adalah unsur pimpinan, pembina, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak PKK pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

Sasaran

Sasaran PKK adalah keluarga, baik di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kepribadiaan dan kemampuanya dalam bidang berikut:

1. Mental spritual yang meliputi sikap dan perilaku sebagai insan hamba Tuhan, warga masyarakat dan warga negara yang bermanfaat berdasarkan pancasila dan UU Dasar 1945.
2. Fisik material yang meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan, kesempatan kerja yang layak serta lingkungan hidup yang lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan.

10 Program Pokok PKK

1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
2. Gotong Royong
3. Pangan
4. Sandang
5. Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga
6. Pendidikan dan Keterampilan
7. Kesehatan
8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
9. Kelestarian Lingkungan Hidup
10. Perencanaan sehat

Demikian artikel tentang PKK Sebagai Motivator Desa Membangun yang kami olah dari berbagai referensi. Semoga bermanfaat

Pemkab Aceh Barat Optimis Pengelolaan BUMDes

Ayo Bangun Desa - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh terus berupaya mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk kemandirian ekonomi masyarakat lewat penggelolaan alokasi dana desa (ADD) 2017.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong/Desa (DPMG) Aceh Barat Teuku Fadli di Meulaboh, Rabu mengatakan, hampir semua desa telah berdiri BUMDes, akan tetapi hanya sekitar 10 persen yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi desa.

"Inilah yang lagi kita bina, jadi yang sudah berjalan terus dibina bahkan ada saat ini sedang proses akte notaris proses badan hukumnya. Mungkin yang sudah ada pengelolaan sekitar 10 persen berjalan sesuai harapan kita," katanya.

Baca: Tujuan, Prinsip-Prinsip dan Kelembagaan BUMDes

Fadli menyampaikan, Pemkab Aceh Barat akan fokus pada pembinaan dan peningkatan peran BUMDes, apalagi pemerintah pusat saat ini mendorong setiap desa di Indonesia untuk mengoptimalkan pengelolaan dana desa lewat badan usaha itu. 

Disebutkan, bahwa Pemkab Aceh Barat telah membentuq Qanun (perda) tentang kewajiban setiap gampong menghidupkan kegiatan BUMDes lewat suntikan dana desa yang setiap tahun diberikan oleh pemerintah agar pemerintahan desa mandiri.

Dalam qanun tersebut salah satunya memuat poin teknis terkait penyertaan modal dari alokasi dana desa untuk BUMG, peraturan daerah tersebut diperkirakan turun setelah mendapat tandatangan dari kepala daerah dalam satu pekan ke depan ini. 

"Di Aceh Barat semua desa telah ada BUMG, namun kondisinya butuh pembinaan dan peningkatan kepada badan hukum, termasuk sumber daya manusianya sehingga benar-benar terkelolan sebagai sumber pemasukan gampong," sebutnya.

Baca: BUMDes Diharapkan Mampu Berdayakan Ekonomi

Lebih lanjut disampaikan, BUMDes sudah ada di Aceh Barat sejak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Desa/Gampong, terutama kememilikan aset, namun belum dikelola menjadi sumber pendapatan atau Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBG) secara maksimal.

Terlebih lagi pemerintah pusat, kata dia, telah memintakan sample beberapa desa mandiri yang dianggap telah berhasil dalam penggelolaan dana desa sebagai pilot projek, salah satunya adalah desa yang mampu menjadi BUMDes sebagai sumber utama desa.

Teuku Fadli menyebutkan, bahkan untuk pengelolaan jangka panjang, BUMG diharapkan bisa menjadi sebuah lembaga keuangan desa untuk menyerap berbagai sumber dana dari swasta maupun dari perbankan untuk modal usaha masyarakat. 

"Tidak saja dari pemerintah, tapi juga pemberdayaan bisa dari swasta, apakah dalam bentuk aset atau modal. Disamping itu BUMG bisa untuk kebutuhan modal, yang sudah berjalan bisa mengajukan kredit kepada lembaga keuangan," katanya menambahkan.[]

Antara.com

Sinergi dengan Pemerintah, Rapper Akon Siap Dukung Elektrifikasi di Daerah Terpencil

Ayo Bangun Desa - Pemerintah terus berupaya mewujudkan pemerataan elektrifikasi untuk daerah-daerah terpencil di Indonesia dengan menggandeng pihak swasta. Kali ini, rapper Amerika Serikat asal Senegal, Aliaune Damala Akon Thiam atau yang dikenal dengan Akon turut berkontribusi mendukung ketersediaan listrik di daerah-daerah terpencil yang ditinggali oleh Suku Anak Dalam, Orang Rimba, dan Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Sandjojo, mengapresiasi adanya kerjasama dengan Akon yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial dan Dwiyuna Jaya Foundation. Menurutnya, tenaga listrik merupakan hal krusial yang dibutuhkan masyarakat di desa-desa di daerah tertinggal.

"Di samping membantu elektrifikasi di desa-desa, dengan ikonnya rapper Akon bisa mengajak filantropi perusahan-perusahaan untuk lebih membantu desa-desa di Indonesia dengan CSR-nya," ujar Mendes PDTT, Eko Sandjojo, saat menghadiri acara Mini Konser Akon di Gedung Kementerian Sosial, Jakarta (8/3).

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, kerjasama ini menunjukkan adanya keberpihakan dan kepedulian pada masyarakat di daerah tertinggal untuk mendapatkan elektrifikasi. Ia mencontohkan jumlah Komunitas Adat Terpencil (KAT) pada satu titik bisa mencapai 30 rumah karena lokasinya yang terisolasi. Menurutnya, teknologi solar cell akan menjadi solusi terbaik karena tidak perlu membayar tiap bulannya.

"Suku anak dalam transisinya bisa 2 tahun. Awalnya mereka tinggal di sodung-sodung. Kemudian ke hunian sosial atau hunian tetap. Disana sudah dipersiapkan guru dan permintaan mereka sama, yaitu butuh listrik," ujar Mensos.

Bukan kali pertama Rapper Akon mendukung elektrifikasi di pedesaan. Sebelumnya, Akon sudah menjalankan program serupa di 22 negara di Benua Afrika dan India. Untuk di Indonesia, kehadiran Akon akan menjalankan programnya yang diberi nama AKON Lighting Indonesia.

"Saya akan bersama rakyat Indonesia peduli anak dalam. Mereka memiliki kesempatan yang sama dengan masyarakat di kota modern. Paling tidak harus bisa dialiri listrik kurang dari 6 bulan dari sekarang," ujar Akon.

Dwi Putranto dari Dwiyuna Jaya Foundation menyatakan, program ini membawa harapan untuk Suku Anak Dalam, Orang Rimba dan Komunitas Adat Terpencil untuk mendapatkan listrik. Adanya kerjasama ini juga sekaligus mewujudkan adanya sinergi antara pemerintah dan swasta untuk membangun desa.

"Kami memfasilitasi melalui pendekatan data dari Kemensos dan Kemendes, kemudian kami turun langsung ke spot-spot yang membutuhkan aliran listrik, prosesnya tiga bulan dari verifikasi pertama," ujarnya.(*)

Kemendesa PDTT

Tingkatkan Ekonomi Desa melalui Program Prudes

Ayo Bangun Desa - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo gencarkan program Produk Unggulan Desa (Prudes) menjadi gerakan terintegrasi secara nasional. Program tersebut yakni membentuk sebuah desa ataupun kawasan perdesaan untuk fokus pada satu produk unggulan.

"60 persen angkatan kerja cuma tamatan SD dan SMP. Jadi model kita harus simpel. Nah, makanya dari konsep one village one product (satu desa satu produk/ Prudes) itu hasilnya luar biasa," ujar Menteri Eko di Jakarta, Rabu (8/3).

Untuk itu ia meminta seluruh gubernur dan bupati untuk segera menentukan fokus produk unggulannya. Terlebih Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan 19 kementerian/ lembaga untuk membantu program Prudes.

"Tahun lalu baru sebagian wilayah yang menerapkan (Prudes), tapi produksinya luar biasa. Tahun ini kita jadikan gerakan nasional. Pemerintah daerah segera tentukan mau fokusnya apa, nanti 19 Kementerian/ Lembaga akan berikan insentif untuk mendukung hal itu. Contohnya Dompu dengan jagungnya, yang dulu daerah tertinggal sekarang tidak tertinggal," ungkapnya.

Di sisi lain ia mengatakan, Indonesia memiliki sebanyak 33.541 desa tertinggal. Ditargetkan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, pemerintah harus mengentaskan setidaknya 5000 desa tertinggal. Target tersebut pun, lanjutnya, kini telah tercapai.

Menteri Eko menjelaskan, prinsip dasar desa tertinggal adalah belum terpenuhinya sarana dan prasarana dasar desa. Untuk itu dana desa yang telah digulirkan pada tahun 2015 dan 2016, difokuskan pada pembangunan infrastruktur desa.

“Saya pikir waktu itu (penyusunan RPJMN) mungkin belum memasukkan unsur dana desa. Ternyata tahun ini mengentaskan 5000 desa sudah tercapai. Sekarang kita tingkatkan pendapatan masyarakat dan peningkatan taraf ekonomi,” ujarnya.

Desa-desa di Indonesia saat ini, lanjutnya, diberi kewenangan tidak hanya untuk mengelola pemerintahan saja, melainkan juga berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Sehingga di tahun 2015 lalu, pemerintah menggulirkan dana langsung ke desa atau yang disebut dana desa sebesar Rp20 triliun, Tahun 2016 meningkat sebesar Rp 46,9 triliun dan meningkat lagi di tahun 2017 menjadi Rp 60 triliun.

“Tapi memang, pemenuhan kebutuhan sarana dasar tidak otomatis memberikan pengaruh cukup besar. Oleh karena itu tahun ini kita mulai ke pemberdayaan ekonomi masyarakat,” terangnya.(*)

Kemendesa PDTT