02 November 2019

Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa


Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
  1. menguatkan fungsi Musyawarah Desa sebagai ruang partisipasi masyarakat dalam implementasi Undang-Undang Desa;
  2. menjadikan Musyawarah Desa sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
  3. mendorong sinergitas peran pemangku kepentingan Desa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Musyawarah Desa yang demokratis, partisipatif, inklusif, responsif gender, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a. kebijakan pelaksanaan Musyawarah Desa;
b. tatacara Musyawarah Desa;
c. tindak lanjut hasil Musyawarah Desa; dan
d. pembinaan dan pengawasan.

Dalam Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2019 ini yang dimaksud dengan Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 

Hal yang bersifat strategis dalam pembangunan desa meliputi:
  1. penataan Desa, 
  2. perencanaan Desa, 
  3. kerja sama Desa, 
  4. rencana investasi yang masuk ke Desa, 
  5. pembentukan Badan Usaha Milik Desa, 
  6. penambahan dan pelepasan aset, dan 
  7. kejadian luar biasa.
Jenis Musyawarah Desa

Dalam Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2019, jenis musyawarah desa terdiri atas 2 jenis, yaitu Musyawarah desa terencana, dan musyawarah desa insidental.

Yang dimaksud dengan Musyawarah Desa terencana dipersiapkan dan dituangkan dalam RKP Desa pada tahun sebelumnya meliputi rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya.

Sedangkan yang dimaksud dengan Musyawarah Desa insidental yaitu Musyawarah Desa yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
Desa dan kejadian yang mendesak.

01 November 2019

Panduan Membuat Notulensi Musyawarah dan Contoh Berita Acara Rapat Desa

Setiap pelaksanaan musyawarah desa harus dibuat notulensi rapat. Notulen merupakan catatan singkat mengenai jalannya persidangan serta hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat.

Notulen musyawarah secara sederhana diartikan sebagai laporan atau pencatatan kata demi kata atas seluruh pembicaraan dalam musyawarah desa, tanpa menghilangkan atau menambahkan kata lain (kata dari notulis).

Notulen musyawarah secara sederhana diartikan sebagai laporan atau pencatatan kata demi kata atas seluruh pembicaraan dalam musyawarah desa, tanpa menghilangkan atau menambahkan kata lain (kata dari notulis).

Karena notulensi rapat merupakan sumber informasi atau sebagai dokumen otentik, maka notulen rapat harus ditulis dengan teliti, tepat dan jelas dalam setiap pelaksanaan musyawarah dan rapat-rapat desa.

Fungsi Notulen dalam Musyawarah Desa

1. Dokumen dan alat bukti

Apabila ada kasus, maka notulensi dapat digunakan sebagai bahan pembuktian di pengadilan. Seperti contoh, pembentukan bumdes dan penetapan rancangan peraturan desa yang tidak melibatkan BPD.

2. Sumber informasi untuk peserta rapat yang tidak hadir

Meskipun peserta rapat berhalangan hadir, peserta yang tidak hadir dapat mengetahui materi rapat dan masalah-masalah yang dibahas serta kesimpulan dari hasil musyawarah desa. 

3 Pedoman untuk musyawarah berikutnya

Rapat musyawarah desa terdahulu yang memerlukan tindak lanjut, maka hasil notulensi rapat desa sebelumnya dapat dijadikan pedoman. Karena itu, dokumentansi dari hasil pelaksanaan rapat desa harus disimpan dengan baik.

4 Alat Pengingat untuk Peserta Musyawarah

Dalam kegiatan desa yang membutuhkan pembahasan berulang-ulang. Biasanya, sebelum melakukan atau memulai musyawarah desa. Pimpinan rapat akan membacakan hasil notulensi dari hasil rapat sebelumnya sehingga dapat mengingatkan para peserta rapat. Baik itu, rapat BPD, rapat LPMD, rapat Bumdes, rapat Karang Taruna, dan rapat-rapat lainnya. 

5. Alat untuk pertemuan semu

Yang dimaksud dengan rapat semu adalah rapat yang tidak pernah dilaksanakan atau rapat fiktif.

Bagaimana contoh berita acara rapat desa, silahkan donwload disini Contoh Berita Acara Rapat Desa

Karakteristik Notulen

Notulen Musyawarah yang baik harus memenuhi beberapa kriteria. Keteria notulen musyawarah/rapat sebagai berikut: 

  1. Lengkap berisi semua informasi dan penulisannya ringkas dan tidak bertele-tele;
  2. Bahasa notulen mudah dipahami oleh seluruh peserta musyawarah;
  3. Setiap pembicaraan ditulis secara terperinci dan satu sama lain saling terkait;
  4. Dapat membantu pimpinan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan;
  5. Dapat dijadikan alat bukti, bila terjadi sesuatu permasalahan atau sebagai alat bukti di pengadilan dan lain-lain;
  6. Dapat membantu mengingatkan kembali bagi pemangku kepentingan terkait bila memerlukan lagi notulen tersebut.


Persyaratan dan Kompetensi Notulis

Menjadi seorang notulis yang handal diperlukan beberapa keahlian yang harus dimiliki, yaitu: 

  1. Mendengarkan dan menulis;
  2. Memilah dan memilih hal yang penting dan yang tidak penting;
  3. Konsentrasi yang tinggi;
  4. Menulis cepat/stenografi/shorthand;
  5. Bersikap objektif dan jujur;
  6. Menguasai bahasa teknis atau baku;
  7. Menguasai materi pembahasan;
  8. Mengetahui dan memenuhi kebutuhan pembaca notulen;
  9. Mengemukakan hasil mendengarkan dengan cepat, ringkas, dan tepat;
  10. Menguasai metode pencatatan secara sistematis;
  11. Menguasai metode pengolahan data;
  12. Menguasai berbagai hal yang berkaitan dengan musyawarah; dan
  13. Menyimpulkan hasil musyawarah.

Kewenangan Notulis

Seorang notulis dalam Musyawarah memiliki hak dan kewajiban yang melekat dalam tugasnya agar menghasilkan catatan atau resume hasil musyawarah desa yang utuh dan baik.

Berikut ini diuraikan beberapa keistimewaan yang harus diperoleh notulis, yaitu: 
  1. Notulis diberi informasi terkait latar belakang, tujuan musyawarah, pokok masalah dan jenis musyawarah sebelum dilaksanakan. Notulis harus mengetahui susunan acara termasuk pokok masalah atau materi yang akan dibahas oleh peserta agar dapat dipelajari sehingga memudahkan dalam menyusun notulen;
  2. Notulis diberi dokumen atau makalah yang dibagikan kepada peserta musyawarah yang lain pada saat pelaksanaan musyawarah;
  3. Notulis diperbolehkan untuk meminta agar peserta musyawarah menjelaskan atau menyempurnakan kesimpulan yang dikemukakan notulis;
  4. Notulis mempunyai kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada saat musyawarah berlangsung;
  5. Setiap sesi berakhir notulis mempunyai hak untuk memperoleh rangkuman dan kesimpulan musyawarah;
  6. Agar dapat menyempurnakan notulennya, notulis berhak berbicara pada setiap sesi pembahasan;
  7. Notulis duduk di sebelah pemimpin musyawarah, agar mudah berkomunikasi dan memperoleh informasi secara maksimal. Pemimpin musyawarah dapat menyampaikan bahasa isyarat, petunjuk, bisikan atau surat kecil; 
  8. Apabila musyawarah berlangsung terlalu lama, maka perlu disiapkan beberapa orang untuk menjadi notulis. Setiap acara berlangsung dua jam. Notulis digantikan dengan yang orang lain karena pekerjaan notulis membutuhkan konsentrasi yang tinggi dan melelahkan. Bahkan dalam musyawarah yang besar notulis diganti setiap setengah jam; 
  9. Ketika menyusun notulen, seorang notulis tidak boleh mengerjakan hal lain karena memerlukan konsentrasi yang penuh; 
  10. Jika musyawarah membutuhkan waktu pengkajian yang lebih lama dan berlangsung alot serta rumit, maka notulis berhak memperoleh keleluasaan untuk menyusun notulen akhir. Perbandingan waktu antara mengolah data dengan lamanya musyawarah yaitu 3:1. Artinya musyawarah berlangsung selama 1 jam, maka setelah musyawarah waktu yang dibutuhkan notulis untuk mengolah data hasil musyawarah ialah selama 3 jam.


Garis-Garis Besar Notulensi Musyawarah

Isi notulen hasil musyawarah yang baik adalah yang ringkas tetapi lengkap serta jelas. 

Notulen yang lengkap berisi hal-hal sebagai berikut: 
  1. Nama organisasi, instansi, badan atau lembaga yang menyelenggarakan Musyawarah Desa;
  2. Sifat musyawarah (rutin, biasa, luar biasa, tahunan, rahasia dan lain-lain); 
  3. Hari dan tanggal diselenggarakan Musyawatah Desa; 
  4. Tempat musyawarah desa dilaksanakan; 
  5. Waktu mulai dan berakhirnya (kalau tidak pasti ditulis sampai dengan selesai); 
  6. Nama dan jabatan pimpinan musyawarah desa; 
  7. Daftar hadir peserta (nama lengkap, alamat, unsur, No HP dan tanda tangan; 
  8. Catatan semua persoalan yang belum ada keputusan; 
  9. Usul-usul atau perbaikan; 
  10. Tanggal atau bulan kapan akan diadakan musyawarah kembali; 
  11. Penundaan musyawarah dan tanggal penundaan, (bila perlu); 
  12. Susunan Notulen Musyawarah Desa.
  13. Keputusan hasil rapat diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting, dan
  14. Tanda tangan notulis, pimpinan musyawarah, Kepala Desa, BPD dan wakil masyarakat.


Notulen/notulensi harus disusun secara berurutan sesuai dengan topik dan subtopik pembahasan agar mudah bagi pembaca untuk mempelajari dan merangkai hasil dari peristiwa rapat.

Susunan Notulen Musyawarah Desa: 
  1. Nomor pertemuan (musyawarah) dan jenis musyawarah perlu disebutkan;
  2. Jam dimulai pertemuan harus disebutkan demikian waktu berakhirnya, Apabila belum pasti selesainya, maka ditulis mulai pukul 8.00 sampai selesai; 
  3. Daftar hadir semua ditandatangani oleh peserta dan harus dilampirkan pada notulen;
  4. Meskipun notulen ditulis secara ringkas, tetapi setiap pembicaraan harus disebutkan namanya;
  5. Nama pendukung, terutama yang tidak disetujui jangan dituliskan, lebih baik ditulis;
  6. Setelah musyawarah selesai notulis mengoreksi kembali setiap catatan penting dan menyalin kembali atau di ketik dan disimpan dalam penyimpanan, dan ditandatangani oleh notulis serta pimpinan rapat desa;
  7. Bila perlu digandakan untuk dibagikan kepada peserta yang tidak hadir pada waktu musyawarah atau dibagikan pada waktu musyawarah  desa berikutnya.
Demikian tentang Panduan Membuat Notulensi Musyawarah dan Contoh Berita Acara Rapat Desa. Semoga bermanfaat.

31 Oktober 2019

Empat Desa Wisata Indonesia Masuk Top 100 Destinasi Berkelanjutan Dunia


Empat Desa Wisata di Indonesia yaitu Desa Pemuteran (Bali), Desa Penglipuran (Bali), Desa Wisata Nglanggeran (Yogyakarta), dan Desa Pentingsari (Yogyakarta) masuk dalam Top 100 Destinasi Berkelanjutan di Dunia versi Global Green Destinations Days (GGDD).

Penghargaan Sustainable Destinations Top 100 adalah program tahunan Green Destinations Foundation yang bertujuan memamerkan cerita sukses dan praktik pariwisata berkelanjutan dari destinasi pariwisata di seluruh dunia.

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dadang Rizki Ratman di Jakarta, Senin (28/10/2019) menjelaskan, ke-4 destinasi tersebut mampu bersaing di level internasional karena memakai pedoman yang sudah berstandar internasional.

“Konsep Desa Penglipuran misalnya yang masuk dalam Top 100 Destinasi Berkelanjutan dunia, salah satunya karena desa itu dianggap bisa mempertahankan sisi tradisional dan kelestarian lingkungannya,” ujar Dadang.

Menurut Dadang, penataan desa dan bangunan tradisional di Desa Penglipuran masih terjaga utuh. Begitu juga dengan 75 hektare hutan bambu dan 10 hektare vegetasi yang masih terawat. Inilah yang menjadi ciri khas Penglipuran selama ini.

“Meski mayoritas penduduk sudah menganut hidup modern tapi nuansa tradisional khas Bali tidak hilang begitu saja. Kini, Desa Penglipuran jadi salah satu destinasi wisata populer di Indonesia,” katanya.

Demikian juga ketiga desa wisata lainnya yang menjaga keseimbangan dalam mengelola desa wisata dengan mendapatkan manfaat ekonomi dari melestarikan budaya dan alam sekitar desa.

Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Menteri Pariwisata Bidang Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Kementerian Pariwisata dan Ekomomi Kreatif, Valerina Daniel menambahkan, keempat desa wisata tersebut masuk dalam kategori Konservasi Lingkungan, Pemanfaatan Ekonomi untuk Masyarakat Lokal, dan Sosial-Budaya.

“Nantinya, destinasi yang berada di peringkat teratas pada daftar Sustainable Destinations Top 100 akan diundang untuk menerima ‘Best of Top 100’ di ITB Berlin 2020,” kata Valerina Daniel

Ketua Dewan Pariwisata Berkelanjutan I Gede Ardika menggaris bawahi peranan stakeholder terutama para pelaku pariwisata di daerah yang berkomitmen dalam penerapan standar destinasi pariwisata berkelanjutan. Sehingga lebih banyak lagi destinasi pariwisata di Indonesia yang berjalan dengan prinsip berkelanjutan.

“Kita perlu kolaborasi dengan pemda dan pelaku pariwisata dan para juara di desa wisata atau destinasi pariwisata tersebut,” kata Ardika 

Sumber: http://www.kemenpar.go.id/post/siaran-pers-empat-desa-wisata-indonesia-masuk-top-100-destinasi-berkelanjutan-dunia

Filosofi BUMDes

Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa, yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Desa. 

Filosofi Badan Usaha Milik Desa

Pendirian BUMDes bukan semata-mata mengejar keuntungan. Bumdes lahir dari kedaulatan desa untuk mengelola sumberdaya ekonominya. Bumdes adalah anak kandung dari pemerintah desa. Pemerintah desa yang baik, bersih dan transparan akan menghasilkan Bumdes yang profesional.

BUMDes merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Desa untuk mewujudkan peran dan fungsinya dalam memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan pada masyarakat.

Filosofi BUMDES ada tiga poin:

1.BUMDES adalah badan usaha, namun bukan semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga punya muatan pelayanan kepada masyarakat (sebagai kepanjangan tangan PEMDES) dan menjalankan upaya pemberdayaan masyarakat dan menggerakkan ekonomi Desa.

2.Oleh sebab itu, BUMDES seyogyanya tidak mengambil alih aktivitas ekonomi yang sudah dijalankan oleh warga, tetapi menciptakan yang baru, memberikan nilai tambah atau mensinergikan aktivitas-aktivitas ekonomi yang sudah ada.

3.BUMDES merupakan salah satu bentuk Social Enterprise, yaitu lembaga bisnis yang didirikan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial, caranya dengan menciptakan nilai tambah (Creating Value), mengelola potensi dan aset (Managing Value) dan memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi warga (Distributing Value).

Bumdes harus Untung dan Memberikan Manfaat Bagi Masyarakat

Bumdes sukses bukan kebetulan. Bukan hanya milik desa-desa tertentu. Setiap desa memiliki peluang untuk sukses dan sejahtera kalau mampu menggali potensi dan menemukan peluang. 

Ada cara-cara yang bisa kita Amati, Tiru dan Lakukan yaitu:

1. Penguatan kelembagaan
2. Peningkatan kapasitas SDM
3. Perluasan Akses Pasar
4. Pemanfaatan media sosial
5. Perluasan jejaring nasional

Ada 5 hal yang perlu dilakukan untuk desa-desa, kalau belum punya bumdes segera dirikan, kalau sudah berdiri segera lakukan pemetaan potensi dan memilih usaha, kalau sudah dilakukan belum jalan ulangi lagi, kalau sudah jalan segera kuatkan, kalau sudah kuat kembangkan.

Tiga kuncinya gunakan yang ada, mulai dari yang kita bisa dan Lakukan sekarang juga.

Dimulai dengan niat mulia, dilanjut kesepakatan kompak kepala desa-bumdes-masyakarat, dan dilaksanakan dengan penuh keyakinan. 

Insya Allah Sukses. 2019 Saatnya Bumdes dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Referensi:
- Bumdes.id
- dailyrudy.wordpress.com

30 Oktober 2019

Permendes Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.


Pedoman Umum Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi masyarakat desa, pemerintah desa, pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, bagi pendamping profesional desa dan pihak lainnya.

Permendesa No.17 Tahun 2019 sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pembangunan desa, menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat, memfasilitasi pembangunan desa, dan mengembangkan kerjasama/kemitraan desa.

Pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ini bertujuan untuk:
  1. mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa,
  2. meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat,
  3. mengkonsolidasikan kepentingan bersama,
  4. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 
  5. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dan 
  6. meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

29 Oktober 2019

Cara dan Sistematika Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes

Laporan pertanggungjawaban atau LPJ Bumdes merupakan sebuah dokumen tertulis yang disusun secara sistematis, komprehensif dan terstruktur dengan maksud dan tujuan untuk memberikan informasi secara akurat dan lengkap atas keseluruhan aktivitas bumdes dalam setiap periode. 

laporan pertanggungjawaban bumdes tahun 2019

LPJ Bumdes merupakan sebuah kewajiban yang harus dibuat oleh pengelola kepada komisaris bumdes, yaitu kepala desa. Selanjutnya kepala desa menginformasikan kepada masyarakat dalam musyawarah desa (Musdes).

Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Cakupan Laporan Pertanggungjawaban Bumdes

Sebagaimana yang sudah kita jelaskan dalam artikel-artikel sebelumnya, bahwa LPJ Bumdes tidak hanya tentang laporan pelaksanaan kegiatan, namun juga mencakup laporan keuangan bumdes.

Laporan keuangan bumdes, jika diibaratkan ia merupakan jantung dari keseluruhan aktivitas Bumdes. Apakah usaha bumdes untung atau rugi. Berapa omset bumdes dalam setahun. Jawabannya ada dalam laporan keuangan bumdes.

Sedangkan dalam pengelolaan keuangan bumdes bisa dilakukan dengan mudah yakni dengan menggunakan aplikasi keuangan bumsdes excel atau dengan memakai aplikasi khusus, seperti Aplikasi SIA BUMDes, Sistem Aplikasi Akuntasi BUMDes (SAAB), Aplikasi Akubumdes, dll.

Lalu, Bagaimana Cara dan Sistematika Penyusunan LPJ Bumdes

Cara dan sistematika penyusunan laporan pertanggungjawaban Bumdes, dapat diuraikan sebagai berikut:

Kata Pengantar
Daftar Isi

BAB I. Pendahuluan
1. Latar belakang
2. Visi
3. Misi
4. Dasar Hukum
5. Profil BUMDes

BAB II. Laporan Umum
1. Penggalian Potensi
2. Pembentukan Unit Usaha
3. Penyertaan Modal Desa

BAB III. Arah Kebijakan yang Telah Ditempuh

BAB IV. Pelaksanaan Pengelolaan, Permasalahan Program Kerja dan Keuangan
1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Permasalahan.
3. Program Kerja
4. Laporan Keuangan

BAB V. Penutup
Lampiran - Lampiran

Hal-hal penting lain yang perlu diperhartikan dalam penyusunan LPJ Bumdes! Usahakan penjelasan isi jangan terlalu bertele-tele. Tuliskan dengan menngunakan bahasa yang ringan, ringkas, padat dan jelas. 

Selain itu, dalam penyusunan laporan keuangan Bumdes hendaknya memenuhi prinsip-prinsip laporan keuangan secara umum dan menggunakan akuntansi yang lazim.

Supaya setiap informasi yang disajikan dalam laporan pertanggungjawaban Bumdes, dapat dengan mudah dipahami oleh semua pihak, terutama oleh kepala desa, BPD, pemerintah desa dan masyarakat desa.

Demikian artikel tentang Cara dan Sistematika Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes ini, semoga menjadi informasi yang bermanfaat. Salam terus bergerak!!

27 Oktober 2019

Bagaimana Struktur Bumdes Menurut UU Desa?

Pemahaman masyarakat tentang Badan Usaha Milik Desa masih belum selesai, padahal implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah memasuki waktu enam tahun sejak diundangkan.

Struktur bumdes adalah susunan oragnisasi tiap-tiap unit-unit kerja dalam menjalankan operasional pada badan usaha milik desa untuk mencapai tujuan dan maksud pendirian bumdes

Disebut belum selesai, karena masih ada masyarakat kita yang belum memahami bumdes secara komprehensif. Sehingga masih muncul berbagai pertanyaan, seperti bagaimana Struktur bumdes menurut UU Desa?

Apakah aparatur desa boleh menjadi pengurus bumdes? Siapa yang mengawasi bumdes? Bolehkah anggota BPD menjadi pengurus bumdes? Bagaimana struktur pengawas bumdes?

Bahkan ada yang bertanya. Bolehkah anak kepala desa menjadi ketua bumdes? Menurut UU bolehkan istri kades menjabat bendahara bumdes?  

Seseyogianya pertanyaan-pertanyaan seperti ini sudah selesai. Lagi pula, sebahagian dari pertanyaan diatas sudah kita bahas dalam artikel-artikel sebelumnya. Mulai dari langkah persiapan pendirian bumdes sampai kiat sukses membangun Badan Usaha Milik Desa.  

Pun demikian, dalam kesempatan ini akan kita kupas kembali tentang bagaiman struktur bumdes menurut UU Desa. Muda-mudaha jawaban ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat desa dalam memahami tujuan dan maksud dari pendirian bumdes.

Nah. Sebelum kita lanjut ke pembahasan struktur bumdes menurut UU Desa, mari kita pahami dulu tentang definisi dan pengertian struktur organisasi secara umum.

Secara umum yang dimaksud dengan struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap-tiap bagian, unit-unit kerja serta posisi jabatan yang ada pada suatu organisasi masyarakat, pemerintah, atau organisasi perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di inginkan.

Dari pengertian struktur organisasi diatas, maka dapat kita di definisikan bahwa yang dimaksud dengan struktur bumdes adalah susunan oragnisasi tiap-tiap unit-unit kerja dalam menjalankan operasional pada badan usaha milik desa untuk mencapai tujuan dan maksud pendirian bumdes.

Struktur organisasi merupakan komponen penting. Dengan adanya struktur organisasi bumdes maka masyarakat desa bisa melihat pembagian kerja, job deskripsi (jobdesk) dan tanggung jawab serta hubungan kerja antar masing-masing pengurus bumdes. 

Organisasi pengelola bumdes terdiri dari pembina (komisaris), pelaksana operasional, dan pengawas bumdes. 

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sedangkan untuk tugas dan tanggung jawab pengelolaan bumdes dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD.

Untuk susunan pelaksana operasional terdiri dari ketua (direktur), sekretaris, bendahara dan para manajer unit/kepala unit atau nama lain sesuai kebutuhan serta kearifan lokal masing-masing.

Bagaimana Struktur Bumdes Menurut UU Desa?

Bagaimana struktur bumdes menurut Undang-Undang Desa? Yang pasti struktur BUMDes berbeda dengan struktur organisasi pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan struktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).

Artinya pengelolaan bumdes terpisah dengan organisasi pemerintah desa.

Menurut UU Desa, Penasihat BUM Desa secara ex officio dijabat oleh Kepala Desa. Sedangkan Pelaksana Operasional Bumdes adalah perorangan yang direkrut dan dipilih secara terbuka dalam musyawarah desa atau musdes. 

Selanjutnya, pelaksana operasional diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa.

Pelaksana operasional berwenang dalam pengurusan dan pengelolaan usaha desa serta mewakili bumdes baik didalam maupun diluar pengadilan.

Adapun yang dimaksud dengan pengelolaan usaha desa yakni tidak hanya mengurusin bumdes saja tapi mengelola keseluruhan usaha bumdes beserta unit-unit usaha bumdes sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART Bumdes.

Untuk menjamin agar bumdes dapat berkembang dengan baik, hendaknya pelaksana operasional tidak rangkap jabatan di lembaga pemerintahan desa dan lembaga-lembaga lain.

Demikian penjelasan singkat tentang bagaimana Struktur Bumdes menurut UU Desa? Muda-mudahan artikel ini bisa menambah pengetahuan dalam memahami tujuan, prinsip dan kelembagaan bumdes. Semoga bermanfaat.

25 Oktober 2019

Budi Arie Setiadi Jabat Wakil Menteri Desa PDTT

Budi Arie Setiadi resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Periode 2019 - 2024, setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompek Istana Negara.

Wakil Menteri Desa PDTT Budi Arie Setiadi

Sebelum diangkat menjadi Wamendes Budi Arie Setiadi adalah Ketua Umum Relawan Pro Joko Widodo (Ketum Projo).

Akan Lebih Sering Turun ke Desa-Desa darpada di Kantor

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi mengatakan pihaknya akan segera memotret secara serius masalah-masalah di perdesaan. Ia berharap akan turun ke desa selama lima-enam hari kerja.

"Kita tahu karakter desa di Indonesia yang sebanyak 74.954 desa itu beragam, ada daerah tertinggal, perbatasan, jadi nanti kita akan segera memotret secara serius problem-problem perdesaan kita, karena menurut data BPS tahun 2020 itu perbandingan penduduk desa-kota itu sekitar 56 persen penduduk di kota dan 44 persen penduduk di desa," ujar Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi seusai pelantikan Wakil Menteri di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat (25/10) seperti dilansir kemendesa.go.id.

Menurutnya, selama ini anggaran yang dikucurkan ke desa cukup besar dari pemerintah, setidaknya ada dana desa sekitar Rp 70 Triliun pertahun atau sekitar 1 Milyar perdesa yang harus betul-betul berguna bagi pergerakan ekonomi di desa.

Lebih lanjut, ia mengatakan pengelolaan dana yang besar di desa perlu skill, perlu kesiapan perangkat desa untuk mengelolanya.

"Anggaran besar, tapi produktif tidak? Kami juga berharap kepala desa tidak bermasalah dengan hukum karena pengelolaan anggaran ini," tambahnya.

Dengan tugasnya sebagai Wamen, ia akan berkoordinasi dengan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar terkait pembagian tugas yang akan dibicarakan selanjutnya. Namun harapannya, akan lebih banyak terjun ke desa-desa.

"Saya mau bilang sama Pak Menteri, saya sih berharap satu atau dua hari saja di kantor, sisanya lima sampai enam hari ada di desa-desa seluruh Indonesia, kalau perlu kita menginap di kampung-kampung. Saya mau mencium baunya rakyat di desa," pungkasnya.(*)

24 Oktober 2019

2 Usaha Agribisnis yang Menguntungkan di Desa

Indonesia adalah negara agraris di mana mayoritas penduduknya sebagai petani. Dengan wilayah Indonesia yang sangat luas, subur dan berada pada garis katulistiwa beriklim tropis sehingga menjadi sektor agribisnis Indonesia tetap bertahan hingga saat ini.

Usaha agribisnis termasuk dalam bisnis berbasis pertanian yang menjanjikan dengan keuntungan yang besar. 

Sehingga tak heran bila sektor agribisnis ini diminati oleh banyak pihak, termasuk oleh bumdes sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat yang berbasis di desa yang berperan dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa.

Berikut 2 peluang usaha di bidang agribisnis yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan oleh bumdes (badan usaha milik desa).

1. Usaha Pembibitan Tanaman

Bisnis agribisnis pembibitan tanaman salah satu usaha yang paling cocok untuk dikembangkan di desa. Namun sebelum usaha dilaksanakan, cermati dulu jenis tanaman apa saja yang banyak diminati, agar produk yang dihasilkan laku di pasar.

Dalam pembibitan skala besar, usaha ini sangat tepat bila dikembangkan oleh bumdes. Apalagi sekarang ada kebijakan dari pemerintah, dimana setiap desa diharapkan dapat menghasilkan satu product unggulan sesuai karakter lokal masing-masing.

Apalagi prospek usaha pembibitan tanaman kiat cerah. Karena para petani sekarang cenderung membeli bibit yang berkualitas. Maka sungguh disayangkan bila usaha pembibitan ini disia-siakan.

Baca juga: Bisnis Apa yang cocok untuk Bumdes Pemula?

2. Usaha Budidaya Jamur Merang

Budidaya jamur ini tetap tidak ada matinya sampai saat ini dan ada baiknya apabila anda mulai untuk mencoba menjalankannya karena selain bisa dikonsumsi, ada pula jamur tertentu yang dapat dijadikan sebagai obat herbal.

Peluang usaha bidang agribisnis ini masih sangat terbuka luas karena belum terlalu banyak orang yang melakukan budidaya jamur secara besar besaran sehingga masih sedikit tingkat persaingannya.

Jamur merupakan bahan makanan yang sangat baik dikonsumsi selain kaya serat, tinggi protein juga sebagai pengganti daging bagi golongan vegetarian.

Makanan mewah ala resto juga kerap kali memakai jamur sebagai salah satu campuran masakan yang dihidangkan.

Selain 2 usaha agribisnis diatas, 5 ide bisnis mengutungkan di desa ini kiranya dapat dipertimbangan sebagai pilihan usaha bumdes selanjutnya. Semoga bermanfaat.