Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka kegiatan Village Development Forum (VDF) 2017 yang diikuti oleh 16 negaradi, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (24/08).
Kegiatan VDF 2017 diinisiasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) merupakan forum pertemuan dan ajang tukar pikiran yang melibatkan para pengambil kebijakan serta praktisi pembangunan perdesaan dari berbagai negara.
“Forum ini sebagai media berbagi pengalaman dari apa yang sudah dilakukan di masing-masing negara. Pemerintah ingin meningkatkan nilai tambah dan kesempatan di pedesaan. Perhatian kita di pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan pendidikan supaya dapat dinikmati masyarakat perdesaan,” ujar Wapres JK.
Wapres JK menambahkan, kebijakan dana desa yang kini dicanangkan oleh pemerintah menjadi upaya untuk mempercepat kemandirian desa. Dengan pengakuan pemerintah pusat kepada desa, maka diharapkan desa dapat berdaulat menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhannya.
“Pembangunan jalan, kesehatan, dan lainnya itu semua ditujukan ke desa, tapi butuh inisiatif dari desa sendiri. Kita tentu berharap desa akan menemukan satu produk yang akan dilakukan desa itu sendiri. Kalau tidak maju dan mampu secara ekonomi serta kurangnya produktivitas, maka akan terjadi urbanisasi,” lanjut Wapres Jusuf Kalla.
Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, mengungkapkan bahwa program dana desa kini semakin diperhatikan sejumlah negara sahabat. Dengan diselenggarakannya VDF, lanjutnya, maka perwakilan dari masing-masing negara dapat saling berbagi pengalaman mengenai konsep pembangunan desa.
“VDF bertujuan untuk menambah referensi dan wawasan mengenai pembangunan pedesaan di negara-negara lain. Saya juga senang bahwa program dana desa ini banyak diperhatikan berbagai negara. Program ini bukan hanya yang pertama di Indonesia, melainkan di dunia. Misalnya, FELDA di Malaysia dan Saemaul Undong di Korea Selatan saling berbagi pengalamannya,” ujar Menteri Eko.
Menteri Eko menambahkan, program dana desa yang tergolong baru kerap memunculkan sejumlah persoalan. Oleh karena itu, dirinya mengajak semua pihak untuk bersama mengawal kebijakan dana desa tersebut.
Perwakilan Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Fleur Davies, mengatakan pemerintah Australia merasa bangga bisa mendukung forum ini dan bekerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.
“Karena dana desa penting sekali untuk mengatasi masalah di desa. Kami juga melakukan kerjasama dengan Kemendes PDTT dalam konsep sister village, pelatihan sumber daya manusia, teknologi informasi, dan aplikasi ruang desa,” ujarnya.
VDF 2017 dengan tema “Representing Village: Democracy, Autonomy and Prosperity” tersebut terdiri dari tiga rangkaian acara. Pertama, Senior Executive Meeting (SEM) yang diikuti oleh sejumlah eksekutif senior dari beberapa negara yang sukses mengembangkan desa dan daerah pedesaan. Kedua, Plenary Session sebagai forum diskusi yang menghadirkan narasumber dari tingkat nasional dan internasional yang akan berbicara tentang aspek sosiologi, politik, dan ekonomi desa. Ketiga, Parallel Workshop.
Kegiatan ini diikuti oleh 16 Duta Besar dan Konsul dari negara sahabat yakni Belgia, Belarusia, Kanada, Prancis, Italia, Hungaria, Malaysia, Venezuela, Sudan, Bosnia Herzegovina, Etiopia, Peru, Afrika Selatan, Yordania, Mozambik, dan Afganistan. Selain itu, turut hadir enam lembaga penelitian asing bidang perdesaan, perwakilan pemerintah daerah, dan perguruan tinggi.(Admin/Kemendesa)
