Siapa Saja yang Dapat Menerima Kredit Usaha Rakyat Tahun 2020?

Kredit Usaha Rakyat adalah pembiayaan modal kerja untuk debitur (pihak yang berutang) baik secara individu atau perseorangan, badan usaha atau kelompok usaha yang memiliki atau melakukan usaha produkti dan layak namun belum memiliki agunan tambahan dan agunan tambahan belum cukup.

KUR merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja baik yang ada di perdesaan maupun di perkotaan. 

Tujuan KUR adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan daya saing usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penerapan tenaga kerja.

Setiap orang baik secara individu maupun secara kelompok dapat mengajukan permohonan KUR kepada lembaga penyalur KUR yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

Siapa Penyalur KUR? Kredit Usaha Rakyat disalurkan oleh Lembaga Keuangan, Koperasi dan Lembaga Pembiayaan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan kredit usaha rakyat yang terdiri dari KUR Mikro, KUR Kecil, KUR penempatan TKI dan KUR Khusus.

Adapun suku bunga KUR yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2020 sebesar 6% per tahun. Dengan suku bunga KUR yang rendah ini tentu menjadi sebuah pilihan alternatif bagi pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dalam mendapatkan pinjaman modal usaha. 

Sektor usaha apa saja yang mendapatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR)? 

Penerima KUR:

1. Usaha mikro, kecil, dan menengah
2. Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja di luar negeri
3. Calon pekerja magang di luar negeri
4. Anggota keluarga dari karyawan yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai TKI
5. TKI yang pernah bekerja di luar negeri
6. Pekerja yang terkena PHK
7. UMKM di wilayah perbatasan dengan negara lain
8. Kelompok usaha, seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan), dan kelompok usaha lainnya.

Sektor Usaha KUR:

1. Sektor pertanian (termasuk tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan)
2. Sektor perikanan (termasuk penangkapan dan pembudidayaan ikan)
3. Industri pengolahan (termasuk industri kreatif di bidang periklanan, fesyen, film, animasi, video, dan alat mesin pendukung kegiatan ketahanan pangan)
4. Perdagangan (termasuk kuliner dan pedagang eceran)
5. Jasa-jasa (sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan; sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi; sektor real estate, usaha persewaan, jasa perusahaan; sektor jasa pendidikan; sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, perorangan lainnya)
6. Pembiayaan calon TKI di luar negeri
7. Pembiayaan calon pekerja magang di luar negeri.
8. Dll

Berikut penjelasan masing-masing KUR berserta persyaratan penerimaannya.

Apa itu KUR Mikro?

Yang dimaksud dengan KUR Mikro adalah bentuk pembiayaan/kredit usaha rakyat yang terfokus pada usaha skala mikro dengan permodalan maksimal Rp.50.000.000. 

Persyaratan Penerimaan KUR Mikro:

1. Mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan paling singkat 6 bulan. 
2. Telah mengikuti pelatihan kewirausahaan
3. Memiliki surat izin/surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat dan/atau surat izin lainnya.
4. Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif, seperti kredit KPR, KKB, dan Kartu Kredit.
5. Wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik.

Adapun jangka waktu pelunasan pinjaman atau masa tenor KUR Mikro paling lama 3 tahun untuk pembiayaan modal kerja dan 5 tahun untuk pembiayaan investasi.

Apa itu KUR Kecil?

KUR Kecil adalah pembiayaan yang diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah di atas Rp25.000.000 dan paling banyak Rp500.000.000,- setiap individu atau badan usaha dengan syarat-syarat sebagai berikut.

Syarat Penerimaan KUR Kecil:

1. Calon penerima KUR kecil harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan.
2. Wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik.
3. Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif, seperti kredit KPR, KKB, dan Kartu Kredit.
4. Calon Penerima KUR kecil dengan plafon diatas Rp50.000.0000 wajib memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Apa itu KUR TKI?

Yang dimaksud dengan KUR TKI adalah suatu bentuk bantuan permodalan yang diberikan pemerintah kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai modal awal dalam perjalanannya menuju negeri tujuan.

Adapun jangka waktu KUR penempatan tenaga kerja Indonesia paling lama sama dengan masa kontrak kerja dan tidak melebihi jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Persyaratan KUR TKI:

1. Memiliki perjanjian penempatan tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)
2. Memiliki Perjanjian Kerja dengan pengguna bagi tenaga kerja Indonesia baik yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), Pemerintah atau Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja secara perseorangan.
3. Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif, seperti kredit KPR, KKB, dan Kartu Kredit.
4. Wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik.

Besaran pinjaman KUR penempatan kerja Indonesia ditetapkan berdasarkan hasil analisis kredit/pembiayaan oleh Penyalur KUR.

Apa itu KUR Khusus?

KUR khusus adalah pembiayaan atau kredit yang diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat dan peternakan rakyat serta perikanan rakyat dengan platfon diatas Rp.25.000.000,- sampai Rp.500.000.000,- setiap individu anggota kelompok.

Syarat Penerimaan KUR Khusus:

1. Calon Penerima KUR khusus memiliki surat izin usaha mikro dan kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan/atau surat izin lainnya.
2. Wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik.
3. Calon Penerima KUR khusus dapat sedang menerima kredit/pembiayaan lainnya yaitu berupa KUR pada penyalur yang sama, kredit kepemilikan rumah, kredit/leasing kendaraan bermotor, kartu kredit, dan resi gudang dengan kolektabilitas lancar.
4. Calon Penerima KUR khusus dengan plafon diatas Rp50.000.000,00 wajib memiliki NPWP.

Jangka waktu KUR khusus ini diberikan paling lama 4 tahun untuk pembiayaan modal kerja dan 5 tahun untuk pembiayaan investasi.

Pengajuan KUR di Masa Pandemi Corona Virus Desiase 2019

Sementara itu, untuk pengajuan KUR di masa Pandemi Corona. Pemerintah telah menerbitkan aturan khusus bagi penerima KUR yang terdampak Pandemi Corona Virus Desiase 2019. 

Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakukan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Desiase 2019.

Adapun calon dan keterian Penerima KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR Khusus yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) merupakan Penerima KUR yang mengalami penurunan usaha yang disebabkan kondisi: 

• Lokasi usaha berada di lokasi terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang diumumkan Pemerintah Daerah setempat (Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota)
• Terjadi penurunan pendapatan/omzet yang signifikan karena mengalami gangguan terkait Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau
• Mengalami gangguan proses produksi yang signifikan karena dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID19). 

Demikian penjelasan tentang Siapa Saja yang Dapat Menerima Kredit Usaha Rakyat Tahun 2020? Nah, bagi Anda yang ingin mendapatkan fasilitas modal kerja dapat mendatangi pihak-pihak penyalur KUR yang ada di daerah masing-masing. 

Seperti Bank BUMN, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Umum Swasta, Lembaga Pembiayaan dan Koperasi yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Informasi KUR lebih lanjut bisa Anda baca disini. Semoga bermanfaat.

Bunga KUR Turun, Kabar Baik bagi Petani Desa?

INFODES - Kabar baik bagi petani desa, mulai Januari tahun 2018 pemerintah telah menurunkan suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) dari 9 persen menjadi sebesar 7 persen per tahun.

Meskipun telah diturunkan, namun sebagian orang masih berpikir bahwa angka 7 persen masih dianggap besar. Hal ini jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga seperti Thailand yang menetapkan nilai KUR untuk sektor pertanian hanya sebesar 1,5 persen.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, berharap dengan turunnya suku bunga (interest rate) serapan KUR naik dan pertumbuhan ekonomi meningkat pada sektor produksi pertanian (agriculture production).

Adapun target porsi penyaluran KUR di sektor produksi yaitu pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa produksi pada di 2018 sebesar Rp 120 triliun.

Bagi masyarakat desa yang mayoritas sebagai petani, barangkali dapat memanfaatkan dana KUR sebagai modal berusaha. Jika Anda sudah pernah mengakses dana KUR di tahun lalu, kesempatan ini dapat Anda manfaatkan dalam mengembangkan sayap usaha sektor pertanian untuk lebih berkembang dan maju.

Komite kebijakan juga telah mempersiapkan skema KUR khusus, bagi masyarakat desa yang memiliki kelompok usaha bersama dalam bentuk klaster untuk sektor perkebunan rakyat, peternakan rakyat dan perikanan rakyat.

Seperti di informasikan, bahwa untuk plafon KUR Khusus, ditetapkan sebesar Rp 25 juta hingga Rp 500 juta untuk setiap individu anggota kelompok.

Dana Desa: Belum Banyak Menyentuh Pemberdayaan Masyarakat

Ayo Bangun Desa - Dalam dua tahun terakhir, dana desa umumnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur di desa dan belum banyak menyentuh kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Ilustrasi: Warga Difabel

Karena itu, pada 2017 prioritas dana desa perlu diatur persentase peruntukannya berupa besaran untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik serta untuk aktivitas pemberdayaan masyarakat.  

"Berdasarkan pengamatan dua tahun ini, dana desa sudah cukup untuk pembangunan fisik. Memang ada desa yang masih memerlukannya untuk pembangunan infrastruktur, tetapi perlu juga ditentukan komposisi persentase agar dana desa tidak habis untuk kegiatan fisik," ujar H Rusman, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Nusa Tenggara Barat, Jumat (28/10) di Mataram.

Itu diutarakan atas pertanyaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang tiap tahun mengeluarkan Peraturan Kementerian Desa tentang prioritas penggunaan dana desa, meliputi pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Dalam implementasinya, pemerintah desa umumnya mengalokasikan uang itu untuk proyek fisik.

Rusman mengatakan, sekitar 90 persen dana itu digunakan sesuai kebutuhan lokal desa, seperti perbaikan gang kampung, sarana dan fasilitas kesehatan dan lingkungan, jembatan desa atau membuka akses transportasi antardesa. Sementara pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal usaha pedagang bakulan dan kegiatan ekonomi produktif lainnya terabaikan.

Karena itu, Rusman mengharapkan, tahun 2017, Kemendas mengeluarkan peraturan mengatur komposisi besarnya peruntukan dana desa, misalnya 60 persen untuk fisik dan 40 persen pemberdayaan yang diarahkan untuk menunjang kapasitas pedagang kecil, perajin skala rumah tangga dalam kegiatan usahanya. 

Menurut Rusman, tahun 2016 NTB mendapat alokasi dana desa Rp 766 miliar untuk 955 desa, yang pencairan tahap pertamanya Rp 406 miliar, sisanya Rp 271 miliar masih dalam pendistribusian dan baru tuntas Desember 2016. Sementara tahun 2015 dana desa bagi NTB Rp 300 miliar juga untuk 955 desa.

Ketua Komisi I membidangi Pemerintahan dan Aparatur DPRD NTB Ali Ahmad menyatakan, perbaikan infrastruktur sesuai keinginan masyarakat saat reses. Karena itu, Dewan pun mewujudkan aspirasi itu lewat dana aspirasi. Dia pun sepakat adanya porsi yang besar bagi pemberdayaan masyarakat.

Ali mengatakan, dana untuk pemberdayaan masyarakat itu sangat dibutuhkan petani yang tiap musim tanam padi harus meminjam uang kepada tengkulak dan rentenir untuk membeli kebutuhan sarana produksi.

Begitu pula usaha bakulan terkendala modal, terutama pada musim paceklik sehingga dana desa bisa digunakan tepat sasaran, yaitu masyarakat yang memang membutuhkannya. [Sumber: Kompas]

Mendes dan Mentan Bangun Lumbung Pangan Organik di Kawasan Desa Perbatasan

GampongRT - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kementerian Pertanian bekerjasama membangun ekonomi perbatasan melalui sektor pertanian. Kerjasama tersebut juga direalisasikan untuk kawasan transmigrasi.

Menteri Desa, PDTT, Eko Sandjojo mengatakan, sektor pertanian di Indonesia menjadi sangat tepat untuk dikembangkan karena berada di kawasan lahan tropis."katanya saat menghadiri Rakor pangan kabupaten/kota perbatasan 2016 di Auditorium Kementan Jakarta, Jumat (16/9).

"Kita beruntung bahwa Indonesia berada di lahan tropis, artinya kita bisa tanam sepanjang tahun. Kita sudah bicara dengan Mentan, maka kita jadikan desa fokus pada produk tertentu," ujarnya.

Untuk itu Mendes Eko meminta peran aktif bupati di wilayah perbatasan untuk menentukan produk unggulan yang akan dikembangkan. Sebab, bupati dan walikota adalah orang yang paling mengerti keadaan dan potensi daerahnya.

"Untuk daerah yang belum fokus pada satu produk, bupati memiliki peran untuk menentukan produk unggulan," ujarnya.

Menteri Eko melanjutkan, Desa dan daerah perbatasan kalau digerebek, maka energinya besar. Apalagi anggaran untuk desa bukan hanya dana desa, namun ada ADD dan juga anggaran dari kementerian terkait lainnya. Menurutnya, hal yang perlu menjadi fokus adalah bagaimana kementerian-kementerian tersebut dapat terintegerasi.

"Dulu soal impor jagung Mentan membuat terobosan stop impor, tapi di awal memang sempat demam. Sekarang terbukti harga jagung bisa stabil, petani terdorong untuk menanam jagung sehingga kita mampu mengurangi impor," ujarnya.

Menteri Pertanian: Kembangkan Pertanian Organik

Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan fokus mengembangkan pertanian di desa-desa daerah perbatasan. Nantinya, jenis pertanian yang akan kembangkan di daerah perbatasan tersebut yaitu pangan organik.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, target wilayah perbatasan negara adalah untuk membangun lumbung pangan organik. Menurutnya, tanaman organik memiliki potensi besar untuk dapat ekspor di perbatasan.

“Semua transmigrasi di perbatasan kami akan bersinergi, Menteri Desa silahkan tunjuk di mana lahanya, kemudian akan kita berdayakan melalui pertanian. Kita bangun lumbung pangan organik, kemudian mungkin bisa kita sediakan sarana pasca panen di sana,” terangnya.

Amran ingin tiga desa dan kabupaten fokus mengembangkan produk-produk organik ‎untuk menyasar satu negara. Sebagai contoh, desa dan kabupaten di Kepulauan Riau fokus untuk ekspor ke Singapura atau Malaysia.


"Jadi satu negara bisa dikeroyok oleh 3 kabupaten," tandas [dari berbagai sumber]

Setiap Bulan, "1.500 Ton Pinang Aceh Utara Dipasok ke Medan"

Penjemuran Pinang Belah/Images Ist

GampongRT - Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu daerah penghasil biji pinang terbanyak di Indonesia. Biji pinang daerah ini mempunyai kualitas terbaik. "Setiap bulannya, pinang Aceh Utara yang dijual ke Medan mencapai 1.000-1500 ton".

Diperkirakan, "Pinang Aceh yang diekspor keluar negeri setiap tahunnya mencapai 45.000 hingga 60.000 ribu ton".

Hasil dari kebun-kebun milik petani pinang setiap bulannya di pasok ke luar Aceh, yakni Sumatera Utara. Data Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Utara mencatat luas areal perkebunan pinang di Aceh Utara 12.267 hektar, dengan jumlah petani mencapai 18.293 orang pada tahun 2012.

Salah seorang pemerhati pinang di Aceh Utara menyebutkan, selama ini hampir semua hasil pinang dijual ke Medan. Baru setelah itu, penampung yang ada di Medan mengekspor dari Pelabuhan Belawan, Medan.

"Ini jelas sangat menguntungkan toke-toke Medan, padahal kalau di ekspor melalui Krueng Geukuh akan menguntukan toke-toke Aceh dan membuka peluang kerja masyarakat setempat", sebutnya.

Pinang Aceh Utara "setiap bulannya, diperkirakan produksi pinang mencapai 1.000-1500 ton". 

"Pemerintah Aceh Utara harus punya strategi dan planing yang jelas untuk mengembangkan perkebunan pinang".

Oleh karena itu, kita mendorong Pemerintah Aceh, khususnya Pemerintah Aceh Utara, kedepan pinang produksi Aceh tak lagi dijual ke Medan. Pinang Aceh dapat di ekspor melalui pelabuhan Krueng Geukeuh,”ungkapnya.

Kurangnya sosialisasi dan informasi, mayoritas masyarakat masih membudidayakan pinang secara tradisional. Padahal budidaya pinang secara intensif akan mendatangkan pendapatan 10 kali lebih banyak dari penanaman biasanya.

Selain itu, "program pengembangan tanaman pinang belum mendapatkan perhatian yang serius dari Dinas terkait". Padahal, bangkinya ekonomi masyarakat di sejulmah perdesaan di Aceh Utara, ditompang dari hasil perkebunan pinang.

Untuk saat ini, harga jual pinang lebih bergairah dibandingkan dengan sejumlah tanaman lain, seperti sawit, kakao, dan karet.[]

Masyarakat Desa Bergairah: Harga Pinang Tinggi, Harga Sawit Melemah

GampongRT - Bertahannya harga jual pinang membuat kehidupan ekonomi masyarakat desa sedikit bergairah di beberapa kabupaten di Aceh seperti di Aceh Utara, Bireuen, Pidie, dan Aceh Timur.

Aceh sudah dikenal sebagai salah satu daerah pengekspor pinang terbesar di Indonesia dengan kwalitas biji terbaik dengan kandungan getah yang tinggi.

Harga jual pinang belah pada bulan Februari 2016 berada di kisaran Rp 12-13 ribu per kilogram. Sedangkan harga pinang bulat kering berada di kisaran Rp 17-19 ribu per kilogram.

Harga ini masih dianggap tinggi, meskipun terjadi penurunan bila dibandingkan dengan harga jual pada bulan Nopember 2015.

Seorang toke pinang di kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara menyebutkan, sejak 2 tahun belakangan ini harga pinang relatif tinggi dan bergairah. Berbeda dengan harga sawit yang terus melemah seperti yang terjadi dalam beberapa bulan yang lalu.

Memang harga pinang di level pengumpul suka berubah-rubah, biasanya terjadi ketika musim hujan tiba, namun penurunan harganya tidak terlalu mencolok. Bergairahnya harga jual biji pinang karena permintaan pasar dunia yang terus meningkat. 

"Sebuah khabar disebut-sebut harga pinang bakal mencapai Rp 50 ribu perkilogram pada tahun 2019." Untuk dapat menikmati hasil pinang yang banyak dan berkwalitas, tanam pinang dan rawatlah dengan baik.

Pinang yang berbuat banyak berasal dari bibit pinang berkwalitas. Salah satu ciri bibit pinang yang baik memiliki buah lebat, satu tandan berisi 150-250 biji buah pinang segar.

Jika yang ditaman adalah bibit pinang berkwalitas dalam satu hektar, petani akan mendapatkan hasil sekitar 1.8 ton biji pinang kering. Kalau dikali harga jual saat ini maka dalam satu hektar akan memperoleh pendapatan sekitar 15.000.000-18.000.000/perbulan, dalam setahun sekitar 216 juta/hektar. Insya Allah.

Petani Gagal Panen, Ada Asuransi Pertanian dari Kementan

GampongRT - Petani tidak perlu lagi khawatir bila tanaman padi gagal panen. Kini, pemerintah telah menyediakan Asuransi Pertanian. Program Asuransi Usaha Tani ini dilakukan untuk menanggulangi kerugian petani akibat gagal panen.

"Khabar gembira ini belum banyak diketahui oleh masyarakat di desa. Oleh karena itu, kepada pihak yang ditunjuk agar segera mensosialisasikan lebih lanjut sampai ke tingkat petani".

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebagai Solusi kegagalan panen yang merupakan salah satu program perlindungan bagi Petani Padi dari Kementerian Pertanian atau Kementan RI. 

Asuransi Usaha Tani merupakan tindak lanjut dari UU Perlindungan Petani yang telah diatur lebih lanjut melalui Permentan No mor 40 tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian.

Dengan AUTP petani merasa terjamin dalam berusaha tani padi. Sehingga masyarakat dalam bertani tidak ragu lagi atau was-was, jika mengalami gagal panen akibat bencana alam, perubahan iklim dan serangan hama puso.

"Petani hanya membayar Rp36.000 per hektar lahan dari besaran premi sebesar Rp180.000 untuk satu musim tanam dan pertanggungan gagal panen atau puso sebesar Rp6 juta". 

Untuk mendapatkan ganti rugi tentu ada syarat dan ketentuan.

Informasi lebih lanjut dan pendaftaranya bisa dilakukan di Dinas Pertanian Kab/Kota dengan skema yang terdapat dalam gambar di atas. (dbs) 

Editor: Admin-03

Tekan Harga Komoditas, Menteri Marwan: Bangun Lumbung Desa

GampongRT - Fenomena kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok yang terjadi sepanjang tahun 2015 menunjukkan anomali. Pasalnya, sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga tak hanya menjelang hari besar agama, seperti menjelang Idul Fitri, Idul Adha, dan Natal. Pasca-hari-hari besar tersebut, harga kebutuhan pokok justru semakin liar.

Menyikapi hal tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, mencanangkan program pendirian lumbung pangan desa yang dikelola oleh badan usaha milik desa (Bumdes). Menurutnya, Bumdes bisa menjadi pedagang pengumpul dari petani dan sebagai pemasok kebutuhan pokok langsung ke pasar.

"Pendirian lumbung desa melalui Bumdes ini tidak hanya sebagai buffer stock terhadap kebutuhan pangan, tetapi juga bisa menjadi stabilisasi harga. Karena, lumbung pangan ini menjaga kebutuhan akan pasokan dari pihak luar," ungkap Menteri Marwan, di Jakarta, Selasa (9/2).

Baca: Cara Menteri Desa, Mempercepat Perekonomian Masyarakat Desa Berkembang.

Selain itu, lanjut Marwan, Bumdes juga bisa melakukan aktivitas pengolahan hasil pertanian, terutama pangan, sehingga bisa dijual tidak dalam bentuk bahan mentah. Dengan demikian, para petani diharapkan mendapat nilai lebih dari pengolahan tersebut, sehingga pada saat panen raya, kelebihan panen bisa diolah dalam bentuk barang jadi lainnya, sehingga pasokan tetap terkontrol.

"Adanya program produksi dan pasokan pasar untuk masing-masing komoditas yang berdasarkan kebutuhan pasar, kami sangat yakin ke depan kita bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok, sehingga tidak ada lagi keluhan masyarakat karena harus mengalami kenaikan harga," ujarnya.

Ia menjelaskan, untuk menjadikan petani peternak sebagai pemasok daging, memang perlu sebuah manajemen di tingkat petani produsen. Karena itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasisigrasi tengah menjajaki kerja sama dengan Bulog.

"Kita kan ada Bulog yang selama ini berperan sebagai penyangga komoditas, Bulog sudah pengalaman mengelola cadangan pangan dan stabilisasi harga beras. Jadi, kita akan menjalin kerja sama dengan Bulog untuk melatih para aparat desa dan masyarakat desa dalam manajemen dan pengelolaan Bumdes," tambah Marwan. Sumber: beritasatu.com

Tenaga Pendamping Desa 'Harus' Hadapi Pemodal Penguasa Lahan

GampongRT - Pemerintah Jawa Timur menurunkan 3.640 tenaga pendamping Program Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) ke 5.672 kelurahan/desa. Salah satu tugas mereka adalah aktif 'melawan' pemodal penguasa lahan desa.

Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengaku banyak masalah terjadi di tingkat desa. Satu di antaranya pemodal yang menguasai lahan warga desa dengan iming-iming uang.

Lantaran itu, kata Gus Ipul, pendamping desa harus siap mendampingi warga agar lahan mereka tak semena-mena dikuasai para pemodal. Sebab, tindakan kesemena-menaan itu dapat menyengsarakan warga.

"Di sinilah peran tenaga pendamping yang harus aktif untuk menjaga dan sesuai fungsinya sebagai pendamping desa," kata Gus Ipul di ruang kerjanya di Kota Surabaya, Jumat (29/1/2016).

Baca: Seperti Apa Pemimpin Desa yang Ideal

Di lain tempat, Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Bapemas Jawa Timur, Hadi Sulistyo, mengatakan para pendamping desa merupakan tenaga pembangunan partisipasi, tenaga ahli pemberdayaan ekonomi desa, tenaga ahli infrastruktur desa, pendamping lokal desa, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa, tenaga pembangunan partisipatif, tenaga ahli pengembangan teknologi tepat guna, dan tenaga ahli pengembangan pelayanan desa. Masing-masing pendamping ini akan memberikan pendampingan di 3-4 desa yang tersebar di Jatim.

"Dari 3.640 orang pendamping, 954 orang di antaranya adalah tenaga pendamping ex PNPM yang terbagi atas Tenaga Ahli berjumlah 84 orang dan 860 orang pendamping desa," imbuhnya.

Sumber: metrotvnews.com
Foto ilustrasi:loarang.blogspot.co.id 

Wujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia, Kemendes Perkuat Desa Bahari

Gambar Ilustrasi/japnas.org

GampongRT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menancapkan visi Indonesia menjadi poros maritim dunia. Sebagai negara bahari dengan lebih dari 17 ribu pulau, Indonesia telah lama membelakangi lautan dan kini saatnya kawasan bahari menjadi orientasi baru dan laut sebagai masa depan bangsa Indonesia.

Visi Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia, kemudian dijabarkan dalam berbagai program-program nyata, salah satunya dengan membangun desa bahari yang dijalankan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertingal, dan Transmigrasi (Kemendesa, PDTT).

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar menjelaskan, langkah untuk membangun Desa Bahari dijalankan dengan dua konsep besar, yakni Membaharikan Desa dan Mendesakan Bahari.

Hal tersebut disampaikan Menteri Desa Marwan dalam seminar nasional sewindu Centre for Lokal Law Development Studies Universitas Islam Indonesia (CLDs UII) 2016 di kampus Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Kamis (28/1).

Konsep pertama, yaitu Membaharikan Desa. Tujuannya untuk mewujudkan masyarakat pesisir yang memiliki orientasi bahari. “Program ini misalnya dengan menumbuhkan wisata desa pesisir, budidaya rumput laut, mutiara, perikanan tangkap dan lain sebagainya.

"Nelayan sebagai masyarakat desa pesisir masih tidak berdaya secara ekonomi dan politik. Hidup mereka terjerat oleh para pemburu rente, cukong, atau tengkulak nakal yang memanfaatkan para nelayan yang miskin modal serta akses pasar untuk keuntungan pribadinya".

Selain itu, arah dari program membaharikan desa adalah memperkuat posisi desa dalam mengambangkan usaha ekonomi Desa, memangkas jalur rente yang selama ini membelit masyarakat Desa pesisir.

Konsep kedua, Mendesakan Bahari. Yakni memperkuat desa dalam pembangunan poros maritim. Memperkuat desa bermakna memupuk tradisi berdesa atau memberdayakan desa pesisir agar tumbuh menjadi desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis seperti amanat UU Desa.

Istilah mendesakan bahari mengandung makna bahwa pembangunan poros maritim harus memiliki kepekaan terhadap entitas desa pesisir. Juga memperkuat posisi desa dalam mengembangkan usaha ekonomi Desa, memangkas jalur rente yang selama ini membelit masyarakat desa pesisir.

Masyarakat pesisir mempunyai desa tetapi tidak memiliki tradisi berdesa yang kuat. Desa hanya merupakan unit administratif, tapi tidak mempunyai otoritas dan kapasitas yang memadai sebagai basis kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat. Termasuk tidak mampu memberikan proteksi, fasilitasi, dan konsolidasi bagi nelayan.

Semangat dari konsep mendesakan bahari juga terkait dengan upaya membuka hak dan akses desa terhadap sumberdaya bahari untuk menghidupi desa dan masyarakat desa,” jelasnya. (dbs/min)

Program UBK Percepat Pembangunan Desa

GampongRT - Membangun kreatifitas dan inovasi desa, merupakan salah satu strategis dalam mempercepat pembangunan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pelaksanaannya harus dibangun dan dikelola bersama dengan membentuk Usaha Berbasis Komunitas (UBK), agar menghasilkan produk kebutuhan sehari-hari (consumer goods) yang dapat dirasakan bersama.

“Terbentuknya Usaha Bersama Komunitas (UBK) di desa-desa patut diapresiasi. UBK merupakan salah satu wadah strategis dalam mempercepat pembangunan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Menteri Marwan saat menghadiri pra launching Usaha Bersama Komunitas (UBK) di Desa Bunder dan Desa Mekar Galih, Jatiluhur, Purwakarta, Jabar, Kamis (7/1).

Dikatakan Menteri pertama yang mengurusi desa, UBK adalah hasil kreatifitas dan inovasi masyarakat desa. Produk hasil UBK akan menjadi besar dan nantinya bisa menjadi Perusahaan Terbatas (PT) yang kuat. “Contohnya, UBK Desa Bunder dan Mekar Galih yang produknya pun sangat bagus dan beragam. Ada sabun, alat cuci, makanan olahan, serta berbagai kerajinan UMKM,” ujarnya.

"UBK ini UMKM kongkrit yang dimiliki masyarakat desa. Saya sangat apresiasi sekali sebagai pengerak ekonomi desa," jelasnya.

Menteri Marwan juga mengatakan bahwa produk UBK sangat penting bagi Indonesia agar mampu bersaing dengan negara lain dalam MEA. Menteri Marwan pun sangat yakin produk UBK pasti bisa bersaing dengan produk luar.

"Nanti kita bikin pameran produk seluruh UBK nasional. Pameran UBK tingkat nasional akan kita bikin. Itulah pameran karya bagsa kita yang harus kita hargai. Stop penggunaan produk luar negeri. Mari gunakan produk UBK yang merupakan karya berkualitas," kata Marwan.

Menurut Marwan, desa semestinya tidak hanya menjadi konsumen, juga berperan sebagai produsen. “Ini adalah program yang memberikan peluang dan akses bagi masyarakat desa untuk meningkatkan produktivitas sekaligus merebut nilai tambah ekonomi, dengan tetap menjaga karakter gotong royong masyarakat desa, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa” ujarnya.

“Dengan adanya Usaha Bersama Komunitas, ini tentu memberi peluang adanya pengalihan nilai tambah dalam bentuk profit margin yang selama ini dinikmati perusahaan produsen menjadi manfaat finansial bagi masyarakat desa yang menjadi anggota komunitas, sekaligus meningkatkan kesejahteraannya” kata Marwan.

Saat ini program UBK dilaksanakan di 100 desa di 36 kabupaten yang tersebar di 19 provinsi. Dengan persebaran yang cukup merata, di pulau Sumatera mencakup 6 kabupaten di 6 provinsi, Kalimantan 2 kabupaten di 2 provinsi, Sulawesi 2 kabupaten di 2 provinsi, Nusa Tenggara 2 kabupaten di 2 provinsi, Maluku 2 kabupaten di 2 provinsi, dan pulau Jawa mencakup 22 kabupaten di 5 provinsi. (Kemendes/admin)

Foto twitt kemendesa

Bangun 100 Desa Inovasi, Kemristekdikti Siapkan Rp 30 M

GampongRT - Awal Januari 2016 mendatang, Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemristekdikti) bakal memulai program "Desa Inovasi" yang sudah dicanangkan sejak setahun lalu. Pada tahap awal, program tersebut akan menyasar 100 desa.

Dirjen Penguatan Inovasi Kemristekdikti, Jumain Appe mengatakan, melalui program ini, produktvitas warga di desa nantinya akan ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi.

"Desa Inovasi merupakan penerapan teknologi di pedesaan dalam rangka meningkatkan produktivitas masyarakatnya. Untuk tahap awal, kita sudah menyiapkan dana sebesar Rp 30 miliar untuk 100 desa," ujar Jumain Appe, di Jakarta, Senin (29/12).

Program Desa Inovasi juga menggandeng Kementerian Koperasi dan UKM untuk memastikan hasil produksi dari pemanfaatan teknologi tersebut bisa terjual. Demikian juga dengan Kementerian Desa karena konsep dari program Desa Inovasi adalah pengembangan dari ekonomi pedesaan.

"Untuk menjalankan program ini, kami juga akan bekerjasama dengan perguruan tinggi. Dananya akan diserahkan ke mereka karena mereka lah yang punya SDM dan teknologinya. Program ini bisa selaras dengan kegiatan KKN yang dilakukan mahasiswa, atau kegiatan pengabdian masyarakat," tambah Jumain.

100 Desa Inovasi di tahun 2016 menurutnya baru tahap awal. Selanjutnya program ini juga akan menyasar desa-desa lain hingga setidaknya terbentuk 1.000 Desa Inovasi.

Sumber: beritasatu

Wo, Indek Kesejahteraan Rakyat Aceh Berada di Urutan 21 dari 33 Provinsi

GampongRT - Tingkat kesejahteraan rakyat Aceh berada pada kategori Sejahtera Bawah dan berada di urutan 21 dari 33 Provinsi di tanah air, hal ini mengemuka pada Pertemuan FGD Pemanfaatan Indeks kesejahteraan Rakyat-IKRAR yang berlangsung di Kota Banda Aceh pada 7 Desember 2015.

Kendati dengan kategori Sejahtera Bawah, namun perkembangan IKRAR Aceh selama periode 2009- 2014 nilainya meningkat dari 46,39 menjadi 52,55, mengacu data BPS secara umum ada kecenderungan yang meningkat pada semua dimensi IKRAR, dimensi keadilan sosial memiliki capaian paling tinggi dibanding dengan dua dimensi lain yakni ekonomi dan demokrasi.

Sementara, Nilai Dimensi Keadilan Ekonomi di Aceh masih berada pada kategori kurang sejahtera Atas, sedangkan untuk dimensi keadilan Demokrasi berada pada kategori sejahtera bawah. Seperti dilansir dari website kemenkopmk.go.id.

Perhitungan kesejahteraan rakyat Aceh ini dilakukan dengan menggunakan menggunakan banyak indikator untuk mendapatkan pembobotan nilai. Dalam hal ini Kemenko PMK seperti yang disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan, I Nyoman Shuida, di Aceh mengemukakqn pentingnya IKRAR Indeks untuk mengukur tingkat Kesejahteraan Rakyat di Indonesia. 

Dimensi Keadilan sosial menjamin bagaimana kualitas hidup warga, Dimensi Keadilan Ekonomi menjamin kesempatan berusaha/hak atas pekerjaan serta Dimensi keadilan Demokrasi dan Tata Kelola menjamin kedaulatan warga dan terpenuhinya layanan dasar.

Manfaat IKRAR diharapkan dapat menjadi dasar acuan dalam perencanaan kebijakan, baik pada tingkat nasional maupun daerah ,dan memantau maupun mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan serta mengukur keberhasilan pelaksanaan kebijakqn pembangunan.

Pertemuan FGD pemanfaatan IKRAR di Aceh merupakan kegiatan Kedeputian 7 Kemenko PMK yang secara menyeluruh terus disosialisasikan di daerah dengan peninjauan ulang IKRAR yang menjadi pertimbangan, yaitu perubahan di tingkat nasional, perubahan di tingkat global serta isu lain.

Pelaksanaan FGD IKRAR di Provinsi Aceh diikuti para perencana dan komponen kebijakan di SKPD, akademisi serta narasumber Kepala Biro Perencanaan KLN Kemenko PMK Wijaya Kusumah, Subdit Indikator Statistik Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik BPS, Riyadi dan juga Aliansi Strategis untuk Pencapaian Kesejahteraan dan Strategic Alliance for Prosperity Achievement (SAPA), Eko Putranto.

Manfaatkan Dana Desa Untuk Kembangkan Ekonomi

GampongRT - Ketua Badan Anggaran DPR RI Ahmadi Noor Supit meminta pemerintah desa mengembangkan ekonomi rakyat dengan memanfaatkan dana desa melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur.

"Saat ini pemerintah desa diberi kewenangan untuk membangun desa melalui dukungan dana APBN dengan tujuan perbaikan infrastruktur termasuk mengembangkan ekonomi rakyat," kata Ketua Badan Anggaran DPR RI Ahmadi Noor Supit saat memberikan pemaparan pada Sosialisasi Kebijakan Dana Desa di Tanjung Kabupaten Tabalong, Rabu (11/11).

Menurut dia, pengembangan ekonomi rakyat akan mendorong terwujudnya desa yang mandiri serta bisa menciptakan produk unggulan dengan memberdayakan masyarakatnya.

Anggota DPR dari Provinsi Kalsel ini mengakui saat ini jumlah keluarga miskin di pedesaan masih tinggi meski memiliki sumber daya alam berlimpah.

Karena itu dengan diberinya kewenangan desa untuk membangun melalui dana desa yang mencapai Rp1 miliar per desa diharapkan kesejahteraaan rakyat meningkat dan infrastrukturnya bisa lebih baik.

"Untuk Kabupaten Tabalong dana desa yang diterima rata-rata Rp1 miliar per desa dan paling besar dibanding kabupaten lain di Kalsel," jelasnya.

Sosialisasi kebijakan dana desa yang diikuti ratusan kepala desa di 'Bumi Saraba Kawa' itu juga dihadiri Bupati Tabalong Anang Syakhfiani, Ketua DPRD Darwin Awi dan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Tabalong.

Sejumlah nara sumber memberikan pemaparan dalam acara itu masing-masing Kasubdit Dana Alokasi Khusus Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Muhammad Nafi, Kasubdit Perencanaan Wilayah Ditjen Pembangunan Kawasan Pedesaan Kemendagri Rafdinal dan Kasi Dana Bagi Hasil Pajak Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Ari Gemini Paubinoto. [Ant/L-8]

Foto ilustrasi/kemendesa

Kembangkan Potensi Desa, Kemendesa Gandeng Facebook

GampongRT - Dalam rangka mengembangkan dan menggali potensi desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terus menggiatkan berbagai kegiatan untuk mempromosikan potensi yang ada di desa. Bahkan, Kementerian yang baru lahir di masa pemerintahan Jokowi tersebut sudah membangun kerjasama dengan Facebook untuk memasarkan potensi desa agar dikenal dunia.

Hal tersebut disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dihadapan ratusan kepala desa saat membuka acara Pameran Potensi Desa di Kabupaten Demak, Jumat (6/10).

Dalam kesempatan tersebut, Marwan meminta kepada para kepala desa untuk berlomba-lomba mengembangkan dan menggali potensi desa. "Tentu harus dikedepankan dan ditumbuh kembangkan. Saya berharap potensi desa bisa kita pasarkan melalui teknologi," ujar Marwan.

Marwan menjelaskan, pemerintah pusat sudah melakukan kerjasama dengan Facebook untuk memasarkan potensi desa. "Mudah-mudah kerjasama kementerian desa dengan Facebook bisa berjalan baik. Karena memasarkan potensi desa dengan berbasis teknologi bisa lebih cepat untuk dikenal," imbuhnya.

Marwan menjelaskan pemerintah Indonesia sudah berkunjung ke Silicon Valley kantor pusat Facebook di Amerika Serikat. Dari pertemuan tersebut, imbuh Marwan, Facebook sudah siap untuk membantu pemasaran potensi desa yang sudah mempunyai UKM.

"Kemarin kita sudah ketemu, tinggal di matangkan dan menggali potensi apa saja yang akan di pasarkan," papar Marwan.

Tentunya, proses kerjasama dengan Facebook nantinya ada beberapa desa yang akan dijadikan pilot project untuk kerjasama dengan Facebook. "Pilot projectnya nanti desa-desa yang sudah siap dulu dan desa yang sudah ada infrastruktur pendukung. Ini desa-desa yang sudah maju dulu, rata-rata ada jawa, bali, sebagian sumatera nanti akan kita pilihi, targetnya tahun depan sudah mulai," imbuhnya.

Oleh karena itu, Marwan menegaskan pentingnya pameran potensi desa yang diselenggarakan di Kabupaten Demak ini sebagai stimulus untuk mengembangkan berbagai potensi desa secara nasional.

"Karena UMKM Desa ini memiliki peran penting penting untuk menumbuhkan potensi desa dan menggerakkan perekonomian masyarakat desa," imbuhnya.

Dengan adanya pameran potensi desa, Marwan berharap semangat masyarakat desa untuk mengembangkan dan menggali potensi yang ada semakin besar.

"Pameran potensi desa yang kelima ini diharapkan bisa menjadi semangat bagi masyarakat desa untuk menggali dan memasarkan potensi desa yang ada," tandasnya. (Kemendesa)

Keterangan foto: kerajinan Aceh Tengah. 

Teknologi Bisa Percepat Akselerasi Pembangunan Desa

GampongRT - Untuk mempercepat akselerasi pembangunan di 74 ribu desa di seluruh Indonesia, peran teknologi sangat dibutuhkan. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar menjelaskan bahwa membangun desa berbasis teknologi sudah dipikirkan sejak awal.

"Karena mengurus 74 ribu desa, berat sekali. Kita blusukan sampe kapanpun juga gak bakal selesai. Oleh karena itu jawabannya adalah teknologi," ujar Marwan Jafar dalam acara Fokus Group Discussion (FGD) dengan tema 'Desa dan Teknologi, Informasi dan Komunikasi' di Kalibata, Jakarta, Jumat (23/10).

Selain persoalan desa, 419 kawasan transmigrasi dan 48 KTM yang membutuhkan bantuan teknologi untuk percepat pembangunan. Marwan menjelaskan telah menyiapkan 50 desa sebagai pilot project pembangunan desa berbasis teknologi.

"Kita punya Usaha Bersama Komunitas (UBK), BUMDes, UKM Industri Menengah. Kalau ini kita melakukan pendekatan dari sisi teknologi tentu akan lebih cepat," tandasnya.

Dengan adanya FGD yang mengundang beberapa pakar teknologi, Marwan berharap ada rekomendasi yang berdifat positif bagi desa kedepan. "Tentu kedepan kita akan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak tertentu, baik didalam negeri maupun diluar negeri, untuk mengembangkan inovasi teknologi di pedesaan," tandasnya.
Sementara itu guru besa teknologi informasi dari Institut Teknologi Bandung, Suhono Harso Supangkat menjelaskan bahwa masalah desa tidak bisa lepas dari masalah ekonomi, pendidikan, infrastruktur. Dari beberapa persoalan tersebut, bisa diselesaikan dengan bantuan teknologi. "Kita mencari smart solusi untuk masalah desa, sehingga muncul konsep desa cerdas," ujar Suhono.

Dengan inovasi teknologi, Suhono yakin desa nantinya akan dapat mengelola sumberdaya yang ada di desanya, sehingganya warganya bisa merasa aman, nyaman, sejahtera dan berkelanjutan. "Membangun TIK tidak terlepas dari platform People, Process, dan Teknologi," imbuhnya. (Kemendesa)

Mendes Marwan Terapkan Peternakan Modern Berbasis Desa

GampongRT - Pertanian dan peternakan merupakan sumber penghidupan utama masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat haruslah dimulai dari desa dan didasarkan pada pengembangan potensi sumberdaya lokal yang utamanya adalah peternakan terintegrasi dan pertanian terpadu.

Demikian disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam acara The 6th International Seminar On Tropical Animal Production (ISTAP) yang mengambil tema 'Peran Peternakan Dalam Peningkatan Kemakmuran di Daerah Perdesaan' di Fakultas Peternakan, Universitas Gadjah Mada, Selasa (20/10).

Untuk meningkatkan kualitas pembangunan di desa-desa, Marwan menilai pentingnya dukungan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta inovasi teknologi tepat guna oleh masyarakat perdesaan.

Marwan menjelaskan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai program peternakan modern berbasis desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan ketangguhan dalam ketahanan pangan serta menjadi pilar perekonomian masyarakat perdesaan.

"Saya sudah keliling di beberapa daerah, memang model pertanian dan peternakan kita masih tradisional. Secara keseluruhan masih tradisional. Bukan berarti tradisional jelek, akan tetapi memang harus disempurnakan dengan teknologi modern," tandasnya.

Marwan mengapresiasi seminar internasional yang diselenggarakan fakultas peternakan UGM. Marwan berharap hasil dari seminar yang diadakan bisa memunculkan rekomendasi yang bersifat produktif. Rekomendasi tersebut nantinya diharapkan tidak hanya menjadi rujukan nasional akan tetapi juga menjadi rujukan internasional.

"Kementerian desa nanti juga akan bekerjasama dengan beberapa negara yang telah mengikuti forum ini, sebagaimana yang sudah dikerjasamakan dengan UGM selama ini," tandasnya.

Sebagai informasi, The 6th International Seminar On Tropical Animal Production (ISTAP) diikuti oleh beberapa negara yang konsen terhadap konsep peternakan yang sehat dan halal. Seminar internasional sudah dua kali diselenggarakan oleh fakultas peternakan UGM. (Kemendesa)

Pengamat Ekonomi: Potensi Desa Harus Diperjelas

GampongRT - Pengamat ekonomi dari Core Indonesia Dr. Hendri Saparini menilai banyak potensi desa di Indonesia yang belum muncul ke permukaan. Padahal jika potensi itu dimafaatkan, maka upaya membangun ekonomi desa akan lebuh mudah dan cepat terlaksana.

"Potensi di daerah harus diperjelas dan dirumuskan dalam buku agar terlihat lebih jelas. Sebab ini jadi acuan juga dalam menjalankan program desa," ujar Hendri dalam diskusi peluncuran Indeks Desa Membangun (IDM) di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Jakarta, Senin (19/10).

Masalah yang ada di desa, lanjut dia, harus segera ditindaklanjuti agar proses pembangunan bisa berjalan secara merata. Ketimpangan pembangunan antar desa dan antar daerah juga perlu mendapat perhatian khusus. Pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan desa berbasis potensi lokal harus dijalankan secara simultan.

"Peningkatan ekonomi untuk membantu membangun desa itu tentu yang sesuai dengan karakteristik dari masyarakat itu sendiri. Membangun desa yang melibatkan masyarakat memang harus," ujarnya. (Baca: Kades Setuju Bangun Desa Lewat Padat Karya)

Hendri menilai program yang mensejahterakan masyarakat harus dijalankan secara  berkelanjutan, dengan begitu akan ada langkah-langkah program peningkatan secara terus menerus," tukasnya. (kemendesa/admin)

Perkenalkan, Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta

Kementerian Desa

Menteri Desa, Marwan Jafar, meresmikan Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta Lahan Praktek Karang Tumaritis, pada acara pelatihan hortikultura tanaman sayuran dan pelatihan budidaya ikan air tawar, 1-12 Oktober 2015. 

Dana Desa Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

GampongRT - 95 persen dana desa di Kabupaten Padang Pariaman sudah sampai kedesa. Masyarakat pun ber gotong-royong membangun desa dengan memanfaatkan dana desa. Dana desa di Kabupaten Padang Pariaman mayoritas digunakan untuk membangun infrastruktur perdesaan seperti jalan poros tani.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar, mengatakan, penggunaan dana desa yang diperuntukkan pembangunan jalan poros tani bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

"Kita mengapresiasi pembangunan jalan poros tani ini. Dengan pembangunan jalan di area persawahan dan perkebunan ini, bisa meningkatkan produktifitas potensi yang dimiliki masyarakat desa," ujar Marwan, disela-sela mendampingi Presiden Joko Widodo, melakukan kunjungan di Padang, Sumatera Barat, Sabtu (10/10).

Selain bisa meningkatkan produksi potensi desa, Marwan menjelaskan, dana desa yang sudah 95% terserap di Kabupaten Padang Pariaman bisa menyerap banyak tenaga kerja.

"Dengan adanya pembangunan jalan yang memanfaatkan masyarakat sekitar. Secara tidak langsung bisa menyerap tenaga kerja dan bisa memberdayakan masyarakat setempat," paparnya.

Dia menegaskan, jika dana desa tahun ini bisa terserap dengan baik. Tahun depan, pemerintah pusat akan memberikan bantuan dana desa dua kali lipat. "Dana desa agar dimanfaatkan dengan baik, dan tahun depan bisa ditambah lagi," ujarnya. (Kemendesa)