Tenaga Pendamping Desa 'Harus' Hadapi Pemodal Penguasa Lahan

GampongRT - Pemerintah Jawa Timur menurunkan 3.640 tenaga pendamping Program Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) ke 5.672 kelurahan/desa. Salah satu tugas mereka adalah aktif 'melawan' pemodal penguasa lahan desa.

Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengaku banyak masalah terjadi di tingkat desa. Satu di antaranya pemodal yang menguasai lahan warga desa dengan iming-iming uang.

Lantaran itu, kata Gus Ipul, pendamping desa harus siap mendampingi warga agar lahan mereka tak semena-mena dikuasai para pemodal. Sebab, tindakan kesemena-menaan itu dapat menyengsarakan warga.

"Di sinilah peran tenaga pendamping yang harus aktif untuk menjaga dan sesuai fungsinya sebagai pendamping desa," kata Gus Ipul di ruang kerjanya di Kota Surabaya, Jumat (29/1/2016).

Baca: Seperti Apa Pemimpin Desa yang Ideal

Di lain tempat, Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Bapemas Jawa Timur, Hadi Sulistyo, mengatakan para pendamping desa merupakan tenaga pembangunan partisipasi, tenaga ahli pemberdayaan ekonomi desa, tenaga ahli infrastruktur desa, pendamping lokal desa, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa, tenaga pembangunan partisipatif, tenaga ahli pengembangan teknologi tepat guna, dan tenaga ahli pengembangan pelayanan desa. Masing-masing pendamping ini akan memberikan pendampingan di 3-4 desa yang tersebar di Jatim.

"Dari 3.640 orang pendamping, 954 orang di antaranya adalah tenaga pendamping ex PNPM yang terbagi atas Tenaga Ahli berjumlah 84 orang dan 860 orang pendamping desa," imbuhnya.

Sumber: metrotvnews.com
Foto ilustrasi:loarang.blogspot.co.id 

Wujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia, Kemendes Perkuat Desa Bahari

Gambar Ilustrasi/japnas.org

GampongRT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menancapkan visi Indonesia menjadi poros maritim dunia. Sebagai negara bahari dengan lebih dari 17 ribu pulau, Indonesia telah lama membelakangi lautan dan kini saatnya kawasan bahari menjadi orientasi baru dan laut sebagai masa depan bangsa Indonesia.

Visi Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia, kemudian dijabarkan dalam berbagai program-program nyata, salah satunya dengan membangun desa bahari yang dijalankan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertingal, dan Transmigrasi (Kemendesa, PDTT).

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar menjelaskan, langkah untuk membangun Desa Bahari dijalankan dengan dua konsep besar, yakni Membaharikan Desa dan Mendesakan Bahari.

Hal tersebut disampaikan Menteri Desa Marwan dalam seminar nasional sewindu Centre for Lokal Law Development Studies Universitas Islam Indonesia (CLDs UII) 2016 di kampus Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Kamis (28/1).

Konsep pertama, yaitu Membaharikan Desa. Tujuannya untuk mewujudkan masyarakat pesisir yang memiliki orientasi bahari. “Program ini misalnya dengan menumbuhkan wisata desa pesisir, budidaya rumput laut, mutiara, perikanan tangkap dan lain sebagainya.

"Nelayan sebagai masyarakat desa pesisir masih tidak berdaya secara ekonomi dan politik. Hidup mereka terjerat oleh para pemburu rente, cukong, atau tengkulak nakal yang memanfaatkan para nelayan yang miskin modal serta akses pasar untuk keuntungan pribadinya".

Selain itu, arah dari program membaharikan desa adalah memperkuat posisi desa dalam mengambangkan usaha ekonomi Desa, memangkas jalur rente yang selama ini membelit masyarakat Desa pesisir.

Konsep kedua, Mendesakan Bahari. Yakni memperkuat desa dalam pembangunan poros maritim. Memperkuat desa bermakna memupuk tradisi berdesa atau memberdayakan desa pesisir agar tumbuh menjadi desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis seperti amanat UU Desa.

Istilah mendesakan bahari mengandung makna bahwa pembangunan poros maritim harus memiliki kepekaan terhadap entitas desa pesisir. Juga memperkuat posisi desa dalam mengembangkan usaha ekonomi Desa, memangkas jalur rente yang selama ini membelit masyarakat desa pesisir.

Masyarakat pesisir mempunyai desa tetapi tidak memiliki tradisi berdesa yang kuat. Desa hanya merupakan unit administratif, tapi tidak mempunyai otoritas dan kapasitas yang memadai sebagai basis kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat. Termasuk tidak mampu memberikan proteksi, fasilitasi, dan konsolidasi bagi nelayan.

Semangat dari konsep mendesakan bahari juga terkait dengan upaya membuka hak dan akses desa terhadap sumberdaya bahari untuk menghidupi desa dan masyarakat desa,” jelasnya. (dbs/min)

Program UBK Percepat Pembangunan Desa

GampongRT - Membangun kreatifitas dan inovasi desa, merupakan salah satu strategis dalam mempercepat pembangunan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pelaksanaannya harus dibangun dan dikelola bersama dengan membentuk Usaha Berbasis Komunitas (UBK), agar menghasilkan produk kebutuhan sehari-hari (consumer goods) yang dapat dirasakan bersama.

“Terbentuknya Usaha Bersama Komunitas (UBK) di desa-desa patut diapresiasi. UBK merupakan salah satu wadah strategis dalam mempercepat pembangunan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Menteri Marwan saat menghadiri pra launching Usaha Bersama Komunitas (UBK) di Desa Bunder dan Desa Mekar Galih, Jatiluhur, Purwakarta, Jabar, Kamis (7/1).

Dikatakan Menteri pertama yang mengurusi desa, UBK adalah hasil kreatifitas dan inovasi masyarakat desa. Produk hasil UBK akan menjadi besar dan nantinya bisa menjadi Perusahaan Terbatas (PT) yang kuat. “Contohnya, UBK Desa Bunder dan Mekar Galih yang produknya pun sangat bagus dan beragam. Ada sabun, alat cuci, makanan olahan, serta berbagai kerajinan UMKM,” ujarnya.

"UBK ini UMKM kongkrit yang dimiliki masyarakat desa. Saya sangat apresiasi sekali sebagai pengerak ekonomi desa," jelasnya.

Menteri Marwan juga mengatakan bahwa produk UBK sangat penting bagi Indonesia agar mampu bersaing dengan negara lain dalam MEA. Menteri Marwan pun sangat yakin produk UBK pasti bisa bersaing dengan produk luar.

"Nanti kita bikin pameran produk seluruh UBK nasional. Pameran UBK tingkat nasional akan kita bikin. Itulah pameran karya bagsa kita yang harus kita hargai. Stop penggunaan produk luar negeri. Mari gunakan produk UBK yang merupakan karya berkualitas," kata Marwan.

Menurut Marwan, desa semestinya tidak hanya menjadi konsumen, juga berperan sebagai produsen. “Ini adalah program yang memberikan peluang dan akses bagi masyarakat desa untuk meningkatkan produktivitas sekaligus merebut nilai tambah ekonomi, dengan tetap menjaga karakter gotong royong masyarakat desa, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa” ujarnya.

“Dengan adanya Usaha Bersama Komunitas, ini tentu memberi peluang adanya pengalihan nilai tambah dalam bentuk profit margin yang selama ini dinikmati perusahaan produsen menjadi manfaat finansial bagi masyarakat desa yang menjadi anggota komunitas, sekaligus meningkatkan kesejahteraannya” kata Marwan.

Saat ini program UBK dilaksanakan di 100 desa di 36 kabupaten yang tersebar di 19 provinsi. Dengan persebaran yang cukup merata, di pulau Sumatera mencakup 6 kabupaten di 6 provinsi, Kalimantan 2 kabupaten di 2 provinsi, Sulawesi 2 kabupaten di 2 provinsi, Nusa Tenggara 2 kabupaten di 2 provinsi, Maluku 2 kabupaten di 2 provinsi, dan pulau Jawa mencakup 22 kabupaten di 5 provinsi. (Kemendes/admin)

Foto twitt kemendesa

Bangun 100 Desa Inovasi, Kemristekdikti Siapkan Rp 30 M

GampongRT - Awal Januari 2016 mendatang, Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemristekdikti) bakal memulai program "Desa Inovasi" yang sudah dicanangkan sejak setahun lalu. Pada tahap awal, program tersebut akan menyasar 100 desa.

Dirjen Penguatan Inovasi Kemristekdikti, Jumain Appe mengatakan, melalui program ini, produktvitas warga di desa nantinya akan ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi.

"Desa Inovasi merupakan penerapan teknologi di pedesaan dalam rangka meningkatkan produktivitas masyarakatnya. Untuk tahap awal, kita sudah menyiapkan dana sebesar Rp 30 miliar untuk 100 desa," ujar Jumain Appe, di Jakarta, Senin (29/12).

Program Desa Inovasi juga menggandeng Kementerian Koperasi dan UKM untuk memastikan hasil produksi dari pemanfaatan teknologi tersebut bisa terjual. Demikian juga dengan Kementerian Desa karena konsep dari program Desa Inovasi adalah pengembangan dari ekonomi pedesaan.

"Untuk menjalankan program ini, kami juga akan bekerjasama dengan perguruan tinggi. Dananya akan diserahkan ke mereka karena mereka lah yang punya SDM dan teknologinya. Program ini bisa selaras dengan kegiatan KKN yang dilakukan mahasiswa, atau kegiatan pengabdian masyarakat," tambah Jumain.

100 Desa Inovasi di tahun 2016 menurutnya baru tahap awal. Selanjutnya program ini juga akan menyasar desa-desa lain hingga setidaknya terbentuk 1.000 Desa Inovasi.

Sumber: beritasatu

Wo, Indek Kesejahteraan Rakyat Aceh Berada di Urutan 21 dari 33 Provinsi

GampongRT - Tingkat kesejahteraan rakyat Aceh berada pada kategori Sejahtera Bawah dan berada di urutan 21 dari 33 Provinsi di tanah air, hal ini mengemuka pada Pertemuan FGD Pemanfaatan Indeks kesejahteraan Rakyat-IKRAR yang berlangsung di Kota Banda Aceh pada 7 Desember 2015.

Kendati dengan kategori Sejahtera Bawah, namun perkembangan IKRAR Aceh selama periode 2009- 2014 nilainya meningkat dari 46,39 menjadi 52,55, mengacu data BPS secara umum ada kecenderungan yang meningkat pada semua dimensi IKRAR, dimensi keadilan sosial memiliki capaian paling tinggi dibanding dengan dua dimensi lain yakni ekonomi dan demokrasi.

Sementara, Nilai Dimensi Keadilan Ekonomi di Aceh masih berada pada kategori kurang sejahtera Atas, sedangkan untuk dimensi keadilan Demokrasi berada pada kategori sejahtera bawah. Seperti dilansir dari website kemenkopmk.go.id.

Perhitungan kesejahteraan rakyat Aceh ini dilakukan dengan menggunakan menggunakan banyak indikator untuk mendapatkan pembobotan nilai. Dalam hal ini Kemenko PMK seperti yang disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan, I Nyoman Shuida, di Aceh mengemukakqn pentingnya IKRAR Indeks untuk mengukur tingkat Kesejahteraan Rakyat di Indonesia. 

Dimensi Keadilan sosial menjamin bagaimana kualitas hidup warga, Dimensi Keadilan Ekonomi menjamin kesempatan berusaha/hak atas pekerjaan serta Dimensi keadilan Demokrasi dan Tata Kelola menjamin kedaulatan warga dan terpenuhinya layanan dasar.

Manfaat IKRAR diharapkan dapat menjadi dasar acuan dalam perencanaan kebijakan, baik pada tingkat nasional maupun daerah ,dan memantau maupun mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan serta mengukur keberhasilan pelaksanaan kebijakqn pembangunan.

Pertemuan FGD pemanfaatan IKRAR di Aceh merupakan kegiatan Kedeputian 7 Kemenko PMK yang secara menyeluruh terus disosialisasikan di daerah dengan peninjauan ulang IKRAR yang menjadi pertimbangan, yaitu perubahan di tingkat nasional, perubahan di tingkat global serta isu lain.

Pelaksanaan FGD IKRAR di Provinsi Aceh diikuti para perencana dan komponen kebijakan di SKPD, akademisi serta narasumber Kepala Biro Perencanaan KLN Kemenko PMK Wijaya Kusumah, Subdit Indikator Statistik Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik BPS, Riyadi dan juga Aliansi Strategis untuk Pencapaian Kesejahteraan dan Strategic Alliance for Prosperity Achievement (SAPA), Eko Putranto.

Manfaatkan Dana Desa Untuk Kembangkan Ekonomi

GampongRT - Ketua Badan Anggaran DPR RI Ahmadi Noor Supit meminta pemerintah desa mengembangkan ekonomi rakyat dengan memanfaatkan dana desa melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur.

"Saat ini pemerintah desa diberi kewenangan untuk membangun desa melalui dukungan dana APBN dengan tujuan perbaikan infrastruktur termasuk mengembangkan ekonomi rakyat," kata Ketua Badan Anggaran DPR RI Ahmadi Noor Supit saat memberikan pemaparan pada Sosialisasi Kebijakan Dana Desa di Tanjung Kabupaten Tabalong, Rabu (11/11).

Menurut dia, pengembangan ekonomi rakyat akan mendorong terwujudnya desa yang mandiri serta bisa menciptakan produk unggulan dengan memberdayakan masyarakatnya.

Anggota DPR dari Provinsi Kalsel ini mengakui saat ini jumlah keluarga miskin di pedesaan masih tinggi meski memiliki sumber daya alam berlimpah.

Karena itu dengan diberinya kewenangan desa untuk membangun melalui dana desa yang mencapai Rp1 miliar per desa diharapkan kesejahteraaan rakyat meningkat dan infrastrukturnya bisa lebih baik.

"Untuk Kabupaten Tabalong dana desa yang diterima rata-rata Rp1 miliar per desa dan paling besar dibanding kabupaten lain di Kalsel," jelasnya.

Sosialisasi kebijakan dana desa yang diikuti ratusan kepala desa di 'Bumi Saraba Kawa' itu juga dihadiri Bupati Tabalong Anang Syakhfiani, Ketua DPRD Darwin Awi dan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Tabalong.

Sejumlah nara sumber memberikan pemaparan dalam acara itu masing-masing Kasubdit Dana Alokasi Khusus Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Muhammad Nafi, Kasubdit Perencanaan Wilayah Ditjen Pembangunan Kawasan Pedesaan Kemendagri Rafdinal dan Kasi Dana Bagi Hasil Pajak Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Ari Gemini Paubinoto. [Ant/L-8]

Foto ilustrasi/kemendesa

Kembangkan Potensi Desa, Kemendesa Gandeng Facebook

GampongRT - Dalam rangka mengembangkan dan menggali potensi desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terus menggiatkan berbagai kegiatan untuk mempromosikan potensi yang ada di desa. Bahkan, Kementerian yang baru lahir di masa pemerintahan Jokowi tersebut sudah membangun kerjasama dengan Facebook untuk memasarkan potensi desa agar dikenal dunia.

Hal tersebut disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dihadapan ratusan kepala desa saat membuka acara Pameran Potensi Desa di Kabupaten Demak, Jumat (6/10).

Dalam kesempatan tersebut, Marwan meminta kepada para kepala desa untuk berlomba-lomba mengembangkan dan menggali potensi desa. "Tentu harus dikedepankan dan ditumbuh kembangkan. Saya berharap potensi desa bisa kita pasarkan melalui teknologi," ujar Marwan.

Marwan menjelaskan, pemerintah pusat sudah melakukan kerjasama dengan Facebook untuk memasarkan potensi desa. "Mudah-mudah kerjasama kementerian desa dengan Facebook bisa berjalan baik. Karena memasarkan potensi desa dengan berbasis teknologi bisa lebih cepat untuk dikenal," imbuhnya.

Marwan menjelaskan pemerintah Indonesia sudah berkunjung ke Silicon Valley kantor pusat Facebook di Amerika Serikat. Dari pertemuan tersebut, imbuh Marwan, Facebook sudah siap untuk membantu pemasaran potensi desa yang sudah mempunyai UKM.

"Kemarin kita sudah ketemu, tinggal di matangkan dan menggali potensi apa saja yang akan di pasarkan," papar Marwan.

Tentunya, proses kerjasama dengan Facebook nantinya ada beberapa desa yang akan dijadikan pilot project untuk kerjasama dengan Facebook. "Pilot projectnya nanti desa-desa yang sudah siap dulu dan desa yang sudah ada infrastruktur pendukung. Ini desa-desa yang sudah maju dulu, rata-rata ada jawa, bali, sebagian sumatera nanti akan kita pilihi, targetnya tahun depan sudah mulai," imbuhnya.

Oleh karena itu, Marwan menegaskan pentingnya pameran potensi desa yang diselenggarakan di Kabupaten Demak ini sebagai stimulus untuk mengembangkan berbagai potensi desa secara nasional.

"Karena UMKM Desa ini memiliki peran penting penting untuk menumbuhkan potensi desa dan menggerakkan perekonomian masyarakat desa," imbuhnya.

Dengan adanya pameran potensi desa, Marwan berharap semangat masyarakat desa untuk mengembangkan dan menggali potensi yang ada semakin besar.

"Pameran potensi desa yang kelima ini diharapkan bisa menjadi semangat bagi masyarakat desa untuk menggali dan memasarkan potensi desa yang ada," tandasnya. (Kemendesa)

Keterangan foto: kerajinan Aceh Tengah. 

Teknologi Bisa Percepat Akselerasi Pembangunan Desa

GampongRT - Untuk mempercepat akselerasi pembangunan di 74 ribu desa di seluruh Indonesia, peran teknologi sangat dibutuhkan. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar menjelaskan bahwa membangun desa berbasis teknologi sudah dipikirkan sejak awal.

"Karena mengurus 74 ribu desa, berat sekali. Kita blusukan sampe kapanpun juga gak bakal selesai. Oleh karena itu jawabannya adalah teknologi," ujar Marwan Jafar dalam acara Fokus Group Discussion (FGD) dengan tema 'Desa dan Teknologi, Informasi dan Komunikasi' di Kalibata, Jakarta, Jumat (23/10).

Selain persoalan desa, 419 kawasan transmigrasi dan 48 KTM yang membutuhkan bantuan teknologi untuk percepat pembangunan. Marwan menjelaskan telah menyiapkan 50 desa sebagai pilot project pembangunan desa berbasis teknologi.

"Kita punya Usaha Bersama Komunitas (UBK), BUMDes, UKM Industri Menengah. Kalau ini kita melakukan pendekatan dari sisi teknologi tentu akan lebih cepat," tandasnya.

Dengan adanya FGD yang mengundang beberapa pakar teknologi, Marwan berharap ada rekomendasi yang berdifat positif bagi desa kedepan. "Tentu kedepan kita akan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak tertentu, baik didalam negeri maupun diluar negeri, untuk mengembangkan inovasi teknologi di pedesaan," tandasnya.
Sementara itu guru besa teknologi informasi dari Institut Teknologi Bandung, Suhono Harso Supangkat menjelaskan bahwa masalah desa tidak bisa lepas dari masalah ekonomi, pendidikan, infrastruktur. Dari beberapa persoalan tersebut, bisa diselesaikan dengan bantuan teknologi. "Kita mencari smart solusi untuk masalah desa, sehingga muncul konsep desa cerdas," ujar Suhono.

Dengan inovasi teknologi, Suhono yakin desa nantinya akan dapat mengelola sumberdaya yang ada di desanya, sehingganya warganya bisa merasa aman, nyaman, sejahtera dan berkelanjutan. "Membangun TIK tidak terlepas dari platform People, Process, dan Teknologi," imbuhnya. (Kemendesa)