Jokowi: Awas, Kalau Ada yang Potong Dana Desa, Saya Kejar!

Ayo Bangun Desa - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa ia selalu berupaya memastikan agar dana desa bisa tersalurkan dengan sebaik-baiknya.

Presiden Joko Widodo

Ia tidak ingin dana desa tidak tersalurkan karena ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. 

"Awas kalau ada siapa pun yang motong, saya kejar pasti," kata Jokowi saat berpidato dalam acara penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/11/2016).

(Baca: Jokowi Kunjungi Desa, Dana Desa Terus Meningkat Setiap Tahun)

Untuk memastikan dana desa tersalurkan dengan baik, Jokowi mengaku kerap bicara langsung dengan para kepala desa.

Misalnya, saat berkunjung ke Desa Sumurgeneng, Tuban, Jawa Tengah, pada Senin kemarin, Jokowi sudah bisik-bisik dengan kepala desa setempat.

Jokowi bertanya apakah ada pemotongan saat penyaluran dana desa. Kepala desa memastikan tidak ada pemotongan. Dana desa yang diterima utuh sebanyak Rp 608 juta.

"Ternyata enggak ada (pemotongan). Alhamdulillah itu yang saya harapkan," kata Jokowi.

Lalu pada hari ini, sebelum acara dimulai, Jokowi juga sempat bertanya kepada salah satu penerima Adhikarya, Umbu, yang merupakan kepala desa dari salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur.

Umbu juga mengaku tidak ada pemotongan dana desa yang disalurkan ke wilayahnya.

Dana desa yang diterima bisa dimanfaatkan dengan baik untuk membangun berbagai infrastruktur, seperti irigasi dan embung.

"Akan saya cek, akan saya kontrol terus penggunaan dana desa ini agar bisa masuk pada yang berkaitan dan produksi pangan," ucap Jokowi.

Dengan penyaluran dana desa yang sudah efektif ini, Jokowi terus bertekad untuk menaikkan anggaran untuk dana desa setiap tahunnya.

Pada tahun 2015 lalu, dana desa hanya Rp 20,5 triliun. Jumlah itu sudah dinaikkan pada tahun ini, yakni Rp 47 triliun.

Pada tahun 2017 mendatang, dana desa kembali meningkat menjadi Rp 60 triliun.

Sementara itu, pada tahun 2018, Jokowi sudah menginstruksikan kepada menterinya untuk meningkatkan dana desa hingga Rp 120 triliun. (Kompas.com)