15 Agustus 2014

Gampong Harus Siap Menyambut Pelaksanaan UU Desa

Salah satu agenda besar menuju good governance dan reformasi birokrasi adalah peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah, baik di tingkat pusat, daerah (Kab/Kota dan Provinsi) termasuk di tingkat pemerintah desa/gampong. 

Paska disahkan UU Desa, peningkatan sumber daya manusia (SDM) para aparatur pemerintah desa (gampong) harus di dahulukan agar aparatur desa/gampong memiliki kemampuan yang optimal dalam pelaksanaan UU Desa tersebut.


Untuk mewujudkan pelayanan public yang optimal, setiap desa/gampong harus mampu mempersiapkan diri. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan UU Desa, Desa harus memiliki rencana strategis pengembangan ekonomi desa, kemampuan pengelolaan keuangan desa, migitasi bencana, pengelolaan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan aset desa. 


Dalam PP UU tentang Dana Desa dalam Pasal 20 disebutkan, penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.


Untuk itu, aparatur pemerintah desa/gampong patut memahami peran strategisnya yang diamanatkan dalam UU Desa. Sehingga berbagai permasalahan dan tantangan dalam pelaksanaan good governance dan reformasi birokrasi dapat diterapkan secara optimal di lingkungan kerja masing-masing.


Dalam peraturan pemerintah, dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 


Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis (Baca: Pasal 5 UU Desa)


Sementara pengalokasian Dana Desa Setiap Desa dihitung berdasarkan; jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa dengan bobot: 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa; 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa.

Sambil menunggu keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) tentang Pedoman dan Teknik Pelaksanaan. Para aparatur desa segera dapat mempersiapkan diri, sekurang-kuranya dengan membaca-baca dulu tentang UU Desa dan PP tentang Pelaksanaan UU Desa, PP tentang Dana Desa. (redaksi)

Artikel Terkait