"Proyeksi kerja sama tahap awalnya difokuskan ke daerah-daerah perbatasan. Setelah itu baru wilayah lainnya. Kebijakan pembangunan ini dalam kerangka keterjangkauan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan percepatan keberdayaan masyarakat desa dalam budaya sehat," ujar Menteri Desa, Marwan Jafar di sela pertemuan dengan Menteri Kesehatan, Nila Djuwita F Moeloek, di kantor Kemendes PDTT, Jum'at (2/1).
Menteri Marwan Jafar mengatakan, pembangunan perdesaan sehat akan berdampak pada daya dan budaya sehat bagi masyarakat desa. Hal ini, menurut Marwan, penting dilakukan dalam rangka mempercepat terwujudnya "Desa Mandiri" sesuai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana amanat UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
“Sinergitas dua kementerian ini sangat penting. Karena keduanya juga punya skala prioritas bagi masyarakat di perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kerja sama yang bisa dilakukan, seperti keterjangkauan air bersih dan sanitas bagi setiap rumah tangga, serta Gizi Seimbang bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi dan Balita," paparnya.
Mengacu pada hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2011, Menteri Marwan menegaskan bahwa sebaran tenaga dan sarana kesehatan di desa-desa terutama pada wilayah kepulauan masih sangat kecil sekali.
Marwan menyebutkan, dari 5.427 desa dengan jumlah 7.647.788 penduduk di wilayah kepulauan, hanya terdapat 874 Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Sementara, bidan desa berjumlah 5.179. "Dari data ini menunjukkan kekurangan sebanyak 4.533 Poskesdes, dan 248 bidan," ujarnya.
Jumlah ini, lanjut Marwan, tentu jauh dari kebutuhan dalam menjamin kesehatan bagi masyarakat desa. "Idealnya, satu desa terdapat satu sarana kesehatan meliputi satu Pokesdes, satu bidan dan satu perawat. Ke depan, kita target program ini bisa mulai teralisasi, sehingga budaya sehat masyarakat desa terjamin," katanya.
Sementara itu, Menkes Nila menambahkan, kerja sama ini akan lebih dimatangkan lagi di tahun-tahun mendatang. Karena dua kementerian ini memunyai program yang saling terkait untuk kesehatan masyarakat perdesaan, daerah tertinggal dan juga transmigrasi. “Soal bentuk kerja samanya, nanti ada tim sendiri yang akan membuat sasaran programnya,” ujarnya.
“Banyak hal yang bisa disinergikan dari dua kementerian ini. Untuk program di Kementerian Kesehatan, seperti melakukan Melakukan upaya perubahan perilaku higienis dan saniter melalui pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) oleh sanitarian puskesmas pada seluruh desa di Indonesia (menggunakan dana BOK dan dana lainnya),” ujar Menkes Nila.
Untuk mencapai program kesehatan masyarakat di daerah, Menkes Nila mengatakan, dukungan yang diharapkan dari Kementerian Desa, yakni penggunaan indeks pembangunan kesehatan masyarakat sebagai basis referensi data penentuan lokasi prioritas. Kemudian, penguatan fasilitas usaha kesehatan berbasis masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di desa.
Dikatakan Menkes Nila lagi, juga dukungan penekanan pada pembangunan desa untuk ketersediaan fasilitas air bersih dan sanitasi dasar masyarakat. “Dan Dilaksanakannya program Desa Siaga dengan penekanan pada adanya bidan desa di setiap desa,” ujarnya.
“Dengan kerja sama ini, integrasi upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di daerah melalui program pemberdayaan masyarakat. Diberikannya perhatian khusus kepada masyarakat yang berada di wilayah terkena dampak bencana atau rawan bencana, dapat direlokasi melalui program transmigrasi,” ujar Menkes Nila.
Terima kasih atas komentar Anda. Sampaikan pendapat, ide dan gagasan Anda dengan baik dan sopan. Setiap komentar yang berisikan Porno, SARA dan Judi akan di SPAM!
Terima Kasih atas Perhatiannya.
EmoticonEmoticon