Akses Layanan dan Pengetahuan Keuangan Desa Harus Ditingkatkan

GampongRT - Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar menegaskan bahwa layanan keuangan dan informasi tentang layanan keuangan bagi masyarakat desa sangatlah penting dalam pengelolaan dana desa yang bertujuan menjamin kesejahteraan masyarakat desa.

Karena itu, Kemendes membangun kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang lingkup kerjanya terkait dengan layanan keuangan.

"Saya apresiasi pimpinan OJK, kerjasama ini harus segera ditindaklanjuti oleh eselon satu dengan kerjasama lebih teknis,"ujar Marwan saat menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan otoritas Jasa Keuangan (OJK) di gedung Radius Prawiro, Komplek Bank Indonesia (BI), Jakarta, seperti dilansir tribunnews.com, Senin (29/6/2015).

Marwan Jafar menjelaskan, tujuan dari kerjasama ini sangat dibutuhkan masyarakat. (Baca: Universitas Brawijaya Ingin Dosennya Dilibatkan Jadi Pendamping Desa Binaan)

Itu menyepakati kerjasama peningkatan literasi dan akses keuangan, penataan kelembagaan badan kredit desa (BKD), pengembangan lembaga keuangan mikro, dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bagi masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi koordinasi teknis peningkatan literasi keuangan dan akses keuangan dan perlindungan konsumen dalam berbagai kegiatan edukasi dan literasi keuangan di desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.

Selain itu kerjasama ini juga terkait koordinasi teknis dalam rangka penataan kelembagaan BKD dan pengembagan LKM, serta koordinasi teknis bantuan fasilitas dan pelatihan dalam melakukan sosialisasi dan edukasi tentang layanan dan produk lembaga jasa keuangan di desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.

"Semua tujuan dalam MoU ini selaras denga tujuan pembentukan kemendes, yakni untuk memajukan desa," jelas Marwan.

Marwan menambahkan, sudah hampir setahun pengaturan desa diangkat dalam regulasi berupa UU tentang Desa.

Kemendes dan semua lembaga punya tanggung jawab besar dalam memenuhi kebutuhan dasar bagi semua masyarakat desa dan menyediakn sarana prasarana bagi desa, serta mendorong pemanfaatan potensi lokal desa.

"Kita akan mempercepat pembangunan desa mandiri dan desa pengembangan kawasan perdesaan," imbuh Marwan.

Dalam penandatanganan MoU itu, hadir juga Menkominfo Rudiantara. Marwan pun menegaskan MoU dengan kemenkominfo yang ditandatangani pada April 2015 di hotel Bidakara akan ditindaklanjuti oleh para eselon satu yang belum lama ini sudah dilantik.

"Kerjasama dengan Kemenkominfo terkait sistem pengembangan informasi desa yang ditandatangani di depan gibernur dan walikota bulan April lalu. Saya sudah perintahkan jajaran eselon satu segera tindaklanjuti semua kerjasama dengan lembaga lain. Baik denga kementerian/ lembaga, BUMN, Ormas, kalangan LSM, Pesantren dan semuanya," ujar Marwan.

Menteri Desa mengatakan, beban Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi sangat berat, yakni harus menginplementasikan UU Desa dan UU tentang Transmigrasi, serta pp 70 tentang percepatan pembangunan daerah tertinggal.

"Dari 74.000 lebih desa, ada 49.090 desa kategori tertinggal, dan ada juga sangat tertinggal. Kemudian 122 daerah tertinggal, serta 144 kawasan transmigrasi. Ini semua butuh sentihan kita bersama, agar kesejahteraan masyarakat desa bisa segera terealisasi," tegas Marwan.

Ketua Dewan Komisioner Muliaman D Haddad mengatakan, tingkat kesejahteraan masyarakat bisa diupayakan demgan mendektkan layanan keuangan pada masyarakat.

Kedekatan itu akan tercipta dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat pada layanan keuangan yang ada. Juga meminimalisasi kemungkinan kerugiannya. 

"Maka itulah perlu layanan bersama antara semua, terutama dengan kementerian desa. Kerjasa ini sangat penting dan harus segera ditindaklanjuti," ujar Muliaman.

Menkominfo Rudiantara sendiri menilai ini inplementasi kerjasama dengan Kemendes selalu dilihat dari sisi masyarakat. Apa yang dibutuhkan masyarakat dan apa yang bisa diberikan kominfo.

Banyak pelayanan yang menggu masyarakat dan termasuk layanan perbankan yang menggangu masyarakat harus dihapus dan operator selullar siminta hentikan ini. "Kita akan bangun program melayani masyarakat yang semakin melek teknologi," ujarnya.

Jumlah relawan kita untuk desa mencapai 6000 pada tahun ini, dan pada tahun 2019 kita target 74.000 relawan tentang pelanyanan teknologi informasi. "Ini akan jadi ujung tombak untuk melayani masyarakat," ujar Rudi.[]