Masa Depan Indonesia Ada di Laut

Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra. Menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai.

Lirik lagu di atas adalah lirik lagu anak-anak. Namun, kalau dikaji lebih mendalam, justru lagu tersebut mengingatkan bangsa ini bahwa masa depan Indonesia ada di laut. Laut telah memberikan segala manfaatnya untuk manusia.

Gulungan ombak yang indah, pesisir pantai yang panjang dan landai, serta pesona alam bawah laut yang menawan adalah potensi besar untuk pariwisata. Makhluk laut, seperti ikan, udang, cumi-cumi, menjadi sumber protein utama yang bisa dikonsumsi dengan nikmat. Tak jarang pula kita menda-patkan perhiasan dan sumber daya mineral di dalamnya.

Laut menjadi paru-paru dunia dan sebagian besar oksigen dihasilkan darinya, yang berfungsi mengontrol iklim di bumi karena mampu menyerap sebagian besar karbon dari atmosfer. Laut juga menjadi tempat berlayar kapal-kapal yang membawa hasil bumi menjadi penghubung antarpulau dan sarana transportasi yang cukup efektif dan murah. Semua itu diperoleh dengan cuma-cuma tanpa harus menanam, menebar bibit, bersusah payah untuk membangunnya, dan tanpa merekayasa alam.

Tetapi, kita luput memberikan perhatian serius untuk menjaga dan melestarikan sumber kekayaan yang luar biasa tersebut. Ketika pemerintah Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla mulai melirik pembangunan ke arah laut, betapa terkejut mengetahui kondisi sesungguhnya.

Ternyata kita belum sepenuhnya berdaulat atas laut ketika hampir setiap saat ditemukan kapal-kapal asing pencuri ikan keluyuran, hilir mudik di lautan Indonesia. Ketika didengungkan laut sebagai halaman terdepan, bangsa ini kembali terperangah karena selama ini laut hanya dijadikan tempat pembuangan akhir yang biasa ada di belakang rumah.

Lihat saja bagaimana rusaknya lingkungan laut. Hampir sepanjang permukiman nelayan yang berhadapan langsung dengan laut sampah berserakan, paluh-paluh tertutup, mangrove tercerabut. Bagaimana mungkin laut bisa menjadi perhatian serius ketika di bidang keilmuan pun ternyata masih jauh tertinggal.

Hampir tidak ada program studi yang berbicara khusus tentang kelautan di sejumlah universitas ternama di Medan. Kini slogan pemerintah dalam menjadikan laut sebagai poros maritim dunia masih perlu diuji. Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah memberikan banyak terobosan. TNI Angkatan Laut (AL) pun sudah bersemangat menangkap dan memusnahkan kapal-kapal asing perusak kedaulatan negara yang selama ini mencuri kekayaan laut Indonesia.

Lalu bagaimana dengan kebijakan pemerintah daerah? Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumut Zonny Waldi optimistis ketika ditanya program apa saja yang sedang disiapkan untuk menjaga dan melindungi sumber daya laut serta memberdayakan manusia yang menggantungkan hidupnya dari laut.

Perbaikan terumbu karang, pembuatan rumah-rumah ikan telah dilakukan di dua titik, yaitu perairan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Batubara. Tentu itu saja tidak cukup, mengingat kerusakan laut yang sudah cukup besar mengikis habis rumah-rumah ikan. Minimal setiap kabu-paten/ kota yang memiliki wilayah pesisir pantai harus dibuatkan rumah-rumah ikan baru yang permanen dengan blok-blok yang kuat.

Agar tidak bisa lagi dihantam dan dirusak kapal motor yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan. “Sekarang kalau kita mancing di lokasi yang sudah dibangun rumah-rumah ikan itu, pasti banyak dapat. Karena itu, kita butuh rumah-rumah ikan ada di setiap kabupaten/kota yang punya pantai,” kata Zonny.

Namun, program tersebut tentu membutuhkan banyak biaya. Sementara kondisi dan kenyataannya tak bisa dipungkiri jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut sedang mengalami masalah keuangan pada 2015 sehingga harus ada rasionalisasi anggaran di bebe-rapa item program. “Untuk rumah ikan yang sederhana saja butuh anggaran sekitar Rp300 juta. Tapi maunya kita bikin yang besar langsung di jermal-jermal yang tidak lagi dipakai. Karena itu butuh anggaranyangcukupbesar,” ujarnya.

Dalam paparan di Komisi B DPRD Sumut sebelumnya, total anggaran Dinas Perikanan dan Kelautan Sumut tahun ini hanya sebesar Rp60,11 miliar, terdiri dari belanja tidak langsung senilai Rp14,85 miliar dan belanja langsung sebesar Rp45,25 miliar. Tentu jauh dari cukup jika ingin menjaga sumber daya laut di pesisir pantai Sumut yang memiliki panjang 1.300 km.

Selain menjaga sumber daya laut, perlu juga pemberdayaan nelayan yang saat ini umumnya masih belum sejahtera. Program pengembangan usaha bina desa yang sudah berjalan perlu diterapkan di banyak desa perkampungan nelayan. Sejauh ini program tersebut sudah berhasil di Desa Kuala Putri, Serdangbedagai. Ada 40 nelayan yang diberdayakan untuk memutus mata rantai kemiskinan.

Mereka diajak bersama-sama menentukan sendiri pengembangan usaha, mulai pengadaan kapal hingga pengelolaan hasilnya. “Kini mereka sudah mandiri dan lebih sejahtera. Apalagi, sudah diangkat satu orang dari mereka untuk menjadi toke,” ungkap Zonny. Program perlindungan nelayan juga menjadi salah satu contoh keberhasilan yang telah digagas Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Sebab, Sumut menjadi pelopor dalam mengasuransi nelayan dan dijadikan contoh program nasional. Hingga 2014, sudah ada 3.432 nelayan yang telah diasuransikan. Namun, dari sisi lingkungan, harus diakui bahwa keru-sakan laut telah terjadi. Selain alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, hutan mangrove di Sumut juga sudah sangat memprihatinkan. Sebagian besar sudah mengalami alih fungsi lahanmenjadiperkebunansawit dan tambak ikan.

“Kami belum bisa berbuat banyak karena mangrove ini wilayah-nya dinas kehutanan,” se-bu-t-nya. Aktivis lingkungan Dony Saputra mengatakan, ketika laut tidak bisa dijaga dengan baik, akan sangat mengancam keberlangsungan hidup manusia. Selain terancam kekurangan pangan yang mengandung protein tinggi, dunia juga terancam perubahan iklim yang drastis.

Gerakan bersama melindungi laut harus dilakukan sejak sekarang. Saat pemerintah sudah mulai menatap laut menjadi bagian teras depan negara, siapa saja bisa turun tangan dalam melindungi laut, baik dilakukan secara berkelompok maupun perorangan. Salah satu hal sederhana yang bisa dilakukan masyarakat adalah menghentikan sampah masuk ke sungaisungai yang bermuara ke laut. Karena sampah adalah salah satu masalah terbesar lautan.

“Jika laut kita jadikan halaman belakang rumah, tentu akan menjadi tempat pembuangan akhir. Sampah-sampah dan kotoran kita alirkan ke parit, dari situ menuju sungai dan dari sungai menuju lautan sebagai tempat pembuangan akhir. Ini yang harus diubah,” kata Direktur Yayasan Leuser Lestari itu. Membiasakan hidup dengan mengonsumsi makanan organik salah satu cara mengurangi timbunan sampah mengalir ke laut.

Setidaknya sampah hasil rumah tangga sudah terurai sebelum masuk ke lautan. Menjaga ekosistem laut tidak bisa lepas dengan pemberdayaan masyarakat pesisir. Permukiman nelayan yang tidak baik akibat kondisi kesejahteraan yang jauh tertinggal akan memberikan tekanan terhadap ekosistem laut.

“Ketika masyarakat pesisir yang seharusnya punya peran paling depan untuk menjaga keles-tarian laut belum juga ter-se-ja-hterakan, tanpa sadar mereka akan cenderung merusak alam untuk sekedar bertahan hidup,” kata staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Sumatera Utara (USU), itu.

Senin (8/6), dunia akan merayakan Hari Laut Inter-na-sional. Masih banyak tugas dan pekerjaan yang harus dilakukan untuk menjaga laut agar tetap memberikan manfaat bagi manusia. Indonesia masih butuh banyak armada laut untuk menjaga kedaulatan negara da-ri ancaman illegal fishing . Du-nia pendidikan, khususnya perguruan tinggi, sudah seharusnya memberikan perhatian dan pengabdiannya untuk menjaga kelestarian lautan.

M rinaldi khair/koran-sindo.com/risehtunong.blogspot.com