Dari desa terpencil terisolir yang hanya bisa dijangkau dengan angkutan udara, dia sudah dua minggu terakhir berada di Nunukan untuk menyelesaikan urusannya di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD)Kabupaten Nunukan.
“BPMPD kurang memberikan sosialisasi terkait pengajuan dan pengelolaan dana desa kepada aparat desa yang berada di Kecamatan Krayan,” katanya, Rabu (21/10/2015).
Dia mengatakan, jika saja BPMPD Kabupaten Nunukanmemberikan sosialisasi, tentu dia tidak perlu repot-repot berlama-lama di ibukota Kabupaten Nunukan.
“Selama ini informasi ke Krayan, terutama ke desa-desanya masih sangat kurang,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat di desanya berbeda dengan masyarakat yang berada di kota. Dengan perangkat desa yang kebanyakan hanya tamatan sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, kata dia, tentu daya tangkap terharap persoalan ini juga sangat kurang.
“Makanya saya datang ke sini biar dibimbing mereka. Sambil mengerjakan. Karena kurang angka seribu rupiah saja, harus diulang kembali", katanya.
Berbeda dengan ADD, DD baru tahun ini dikucurkan pemerintah pusat untuk desa-desa. Dengan dana yang mencapai Rp 300 juta, pihaknya kewalahan untuk membuat laporan pertanggungjawaban.
“Apalagi dengan pengetahuan seadanya. Walaupun ini baru pertama, untuk sementara ini siap saja. Ya mudah-mudahan siap. Namanya uang pemerintah harus dipertanggung jawabkan", katanya.
Dana itu, kata dia digunakan untuk pembangunan kantor desa dan jalan desa. “Katanya kalau pembangunan jalan itu ada dana dari APBN, tapi nyatanya sampai sekarang belum ada realisasinya. Makanya nanti kita akan bangun jalan desa, kantor desa. Setelah itu mungkin tahun depan baru disektor pertanian dan lain-lain", katanya. (*)
Terima kasih atas komentar Anda. Sampaikan pendapat, ide dan gagasan Anda dengan baik dan sopan. Setiap komentar yang berisikan Porno, SARA dan Judi akan di SPAM!
Terima Kasih atas Perhatiannya.
EmoticonEmoticon