Asas rekognisi berarti pengakuan terhadap hak asal-usul desa. Sementara, asas subsidiaritas bermakna bahwa negara mengakui kewenangan-kewenangan desa dalam mengelola dirinya sendiri.
Sejak di implementasikan UU Desa, alokasi anggaran untuk desa memang menjadi kewajiban negara. Negara harus menyediakan dana supaya desa bisa kuat, mandiri, dan maju.
Dalam pasal 72 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Dana Desa bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
Banyak pihak berharap, Dana Desa tahun 2016 yang dikuncurkan ke tiap-tiap desa di seluruh Nusantara, bisa bermanfaat langsung kepada masyarakat di desa. "Tidak untuk dinikmati oleh sebagai orang saja".
Dana Desa harus bisa menjamin untuk membangkitkan semua kekuatan di desa, termasuk dibidang ekonomi dan lain-lain. Terutama ekonomi masyarakat yang termarjinalkan. Mereka sering sekali disisihkan bahkan terabaikan dalam setiap proses pembangunan.
Jangan sampai kita menutup mata. Bahwa di negara kita tercinta ini, masih banyak diskriminasi yang dilakukan baik oleh pemerintah dan masyarakat kepada kaum difabel. Mereka masih dianggap sebagai masyarakat kelas dua yang hak dan kewajibannya kurang terpenuhi. Padahal, mereka juga manusia dan saudara kita sebangsa dan setanah air.
Masyarakat desa yang sejahtera, pemerintahan desa yang kuat dan kwalitas hidup masyarakat yang layak adalah harapan tertinggi. Kemajuan desa merupakan input bermanfaat bagi desa juga bagi daerahnya. Oleh karena itu, semua kita layak bergegas, bangun desa dan kawal pembangunannya.
Agar pada akhirnya, cita-cita desa kuat, mandiri, maju dan sejahtera bukan sekedar mimpi. Mari kita wujudkan seluruh mimpi-mimpi itu.
Terima kasih atas komentar Anda. Sampaikan pendapat, ide dan gagasan Anda dengan baik dan sopan. Setiap komentar yang berisikan Porno, SARA dan Judi akan di SPAM!
Terima Kasih atas Perhatiannya.
EmoticonEmoticon