Cerita Miris di Tengah Seleksi Pendamping Dana Desa

GampongRT - Pendamping dana desa punya tugas mulia mengawal realisasi dana desa supaya tepat sasaran. Sayang, banyak cerita miris soal proses seleksi yang dinilai kurang transparan dan berkeadilan.

Melalui pesan elektronik, sejumlah pembaca detikcom berbagi keluh kesah seputar seleksi pendamping dana desa yang menyedihkan itu. Salah satu yang berbagi pengalaman adalah Weslizar Samosir, salah seorang pembaca detikcom yang mengikuti proses seleksi ini pada tahun 2015 silam, di Medan.

"Sebelumnya saya dari tahun 2010 sampai tahun 2014 bekerja di PNPM-PISEW Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dengan dana bantuan yang saya kawal Rp 1,5 miliar tiap tahunnya di kecamatan penempatan saya ketika itu. Program tersebut telah habis di awal tahun 2015 sehingga saya pun mengganggur dan teman-teman mantan fasilitator menganggur," kata Weslizar dalam pesan elektronik kepada detikcom, Kamis (17/3/2016).

Weslizar kemudian menceritakan kekecewaannya saat mengikuti proses rekrutmen Pendamping Desa di Provinsi Sumatera yang diadakan oleh Satker P3MD Provinsi Sumatera Utara kisaran bulan November 2015.

"Bulan Agustus 2015 buka perekrutan Pendamping Desa di Provinsi Sumatera Utara dan saya pun melamar karena kualifikasi yang dibutuhkan sudah ada pada diri saya baik pengalaman di pemberdayaan maupun kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan yaitu minimal, D3 Teknik Sipil," kata Weslizar.

Dia kemudian mengikuti proses seleksi dua tahap yakni ujian tertulis dan wawancara. Seminggu kemudian hasil tes diumumkan. Dia sudah percaya diri bakal lolos, namun apa daya hasilnya berbeda.

"Serasa dengan pede-nya saya berpikir pasti diterima, rupanya dengan berulang kali saya baca pengumumannya ternyata nama saya tidak ada. Okelah saya dengan lapang dada menerima orang-orang yang lulus karena kualifikasi yang lebih dari saya yang dipersyaratkan di lamaran," katanya.

Namun rasa legowo itu berubah jadi kekecewan saat dia menyadari banyak orang-orang tidak berpengalaman dalam pemberdayaan masyarakat lolos seleksi. Apalagi dibarengi dengan isu miring lain yang semakin membuat peserta seleksi yang punya pengalaman kecewa.

"Dan yang lebih membuat saya miris ada dugaan mereka yang diterima tersebut saya dengar memberi uang sebagai syarat supaya mereka diterima sekitar Rp 3-5 juta apabila mereka tidak ada hubungan relasi dengan suatu partai tertentu. Saya sangat yakin dengan cerita tersebut karena bukan dua tiga orang yang berkeluh kesah dengan orang-orang yagg diterima tersebut," keluhnya.

"Saya juga sangat yakin jika diadakan audit perekrutan baik dari kelulusan administrasi, sampai hasil penilaian tes tertulis dan wawancara maka akan jelas terlihat kecurangan yang dilakukan oleh Satker dalam perekrutan Pendamping Desa di Provinsi Sumatera Utara," imbuhnya.

Menteri Desa Marwan Jafar sudah menggelar konferensi pers resmi terkait hal ini. Marwan membantah semua isu miring soal transparansi, politisasi, kolusi, dan lainnya soal seleksi pendamping dana desa. Marwan menegaskan semua proses seleksi transparan dan berkeadilan. Semoga saja keluh-kesah semacam ini dijadikan evaluasi bagi Menteri Desa dalam kelanjutan seleksi pendamping dana desa ke depan.

Sumber: detik