9 Desember 2016

Pembangunan Desa Jangan Abaikan Infrastruktur Sosial

Ayo Bangun Desa -Penggunaan Dana Desa diminta memperhatikan pembangunan infrastruktur sosial. Minimnya infrastruktur sosial tidak hanya terjadi di daerah-daerah perbatasan, tertinggal dan transmigrasi, namun juga di daerah yang pembangunan infrastrukturnya sudah relatif maju.


Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo meminta agar penggunaan desa tidak mengabaikan pembangunan infrastruktur sosial "Membangun infrastruktur desa itu penting, tapi infrastruktur sosial juga sangat penting," kata Tjahjo saat hadir dalam peluncuran buku Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang berjudul "Menuju Desa Mandiri" dan "Jelajah Desa Nusantara", di Jakarta, Kemarin.

Mendagri menyebutkan, infrastruktur sosial yang mendesak untuk dibangun di desa antara lain infrastruktur air bersih, Mandi Cuci Kakus (MCK) dan sebagainya. Ia mengungkapkan, minimnya infrastruktur sosial tidak hanya terjadi di daerah-daerah perbatasan, tertinggal dan transmigrasi, namun juga di daerah yang pembangunan infrastrukturnya sudah relatif maju.

"Di sejumlah desa di Jawa masih terjadi, bahkan di sejumlah kelurahan di pinggir bandara Soekarno Hatta persoalan infrastruktur sosial juga masih nampak," jelasnya.

Mendagri mengatakan, dalam membangun desa Kemendagri bersama Kementerian Desa PDTT memiliki garis tugas yang jelas. Dimana kementeriannya akan fokus dalam melakukan efisiensi tata kelola pembangunan desa, dan tidak ikut campur dalam persoalan penggunaan dana desa. "Mendagri fokus tata kelola desa bagaimana agar efisien," jelasnya.

Saat ini Kemendagri tengah fokus memberi bimbingan agar perangkat desa memahami manajemen desa efektif dan efisien, agar aparat desa dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa yang jumlahnya begitu besar. "Sekarang sudah 83 persen aparat desa menerima bimbingan, masih akan terus berjalan," sebutnya.

Tjahjo berharap, seluruh pemangku kepentingan agar mendorong terwujudnya pembangunan desa yang seutuhnya. "Sebab yang terjadi selama ini kita itu membangun di desa, bukan membangun desa. Sama seperti Papua, dan desa-desa di daerah lainnya, 90 persen yang membangun bukan warganya, tapi pihak luar daerahnya," tegas Tjahjo.


Ia juga berharap agar pembangunan desa memperhatikan kearifan lokal. "Membangun desa itu tidak boleh mencabut akar kearifan lokal daerah itu," tandasnya.

Optimalkan Peran BUMDes

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo menyatakan komitmennya agar dana desa dapat menjadi stimulus pembangunan desa, baik lewat pembangunan infrasturktur fisik maupun sosial.

Ia menyebutkan, saat ini ada sekitar 20.000 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun hanya sekitar 4.000 BUMDes yang masuk kategori mandiri. 

"Baru sekitar 4.000 BUMDes yang keuntungannya sudah di atas 100 juta rupiah. Selebihnya baru sekadar papan nama, baru merintis, untuk itu perlu dilakukan pembinaan," sebutnya.

Dengan kemandirian BUMDes tersebut, Eko meyakini akan berkontribusi siginifikan dalam pembangunan desa secara komprehensif, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. "Maka BUMDes ini perlu didorong agar lebih maju," tutup Eko.[dbs)

Artikel Terkait