26 Januari 2017

Fungsi dan Tugas BPD Menurut Permendagri Nomor 110

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) semakin dikuatkan sebagai lembaga permusyawaratan di tingkat Desa. Penguatan BPD merupakan amanah dari UU Desa


Secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Pemilihan anggota BPD dilakukan secara demokratis, yakni dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan calon anggota BPD.

Dalam Permendagri No.110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut.

Tugas Badan Permusyawaratan Desa: 
  • Menggali aspirasi masyarakat;
  • Menampung aspirasi masyarakat;
  • Mengelola aspirasi masyarakat;
  • Menyalurkan aspirasi masyarakat;
  • Menyelenggarakan musyawarah BPD;
  • Menyelenggarakan musyawarah Desa;
  • Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
  • Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
  • Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  • Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
  • Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  • Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut, termuat dalam Bagian Kedua Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD .

Artikel Berdesa Lainnya

10 komentar

Untuk apa BPD???di bentuk,,klw cm untuk tameng,,dan untuk besar KB anggaran..Krn di desa pun 0,, saya tau fungsi,, di desa kami,, aparatur desa nya,,nol

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD memiliki fungsi dan tugas besar di desa. BPD adalah wakil dari warga desa yang bertugas menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Istilah lain bagi BPD, badan legislatif di level desa......terima kasih

Bolehkah anggota BPD sebelumx mencalonkn diri lagi tampa harus izin atau cuti,,,

Apakah seorang anggota bpk atau bpd wajib tau secara detail mengenai dana desa...secara trasfaran dan menjalankan proyek desa

Sebenarnya klu bpd berfunsi dengan baik pemerintahan desa juga maju tetapi prakteknya tidak seperti yang di harapkan masih bayak anggota bpd yang belum faham tugas dan fungsinya rata rata hanya taat pada atasan walaupun tidak bijak

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kalau di kabupaten Pringsewu Lampung dengan nama Badan Hippun Pemekonan (BHP). Belum bisa bersinergi dengan Pemerintah Pekon/Desa dikarenakan Sumber Daya Manusianya yang masih lemah dikedua Lembaga Pemerintahan Desa tersebut dikarenakan kurangnya bimbingan teknis secara berkelanjutan.

Jika BPD yang menahan pelaksanaan pembangunan jalan di desa apakah melanggar undang undang atau tidak

apakah masih d perlukan BPD yg masih aktiv, oleh panitia
dlm pembentukan bpd yg baru ??


EmoticonEmoticon