INFO DESA - Pemerintah Kabupaten Nunukan meminta kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) untuk membantu percepatan pembangunan pedesaan yang hingga saat ini masih dikategorikan sebagai wilayah tertinggal.
"Kita minta arahan karena banyak desa-desa di wilayah kami yang masih tertinggal. Kita butuh dukungan karena wilayah kita memiliki potensi tapi belum bisa dikembangkan. Apalagi, banyak desa yang masih belum memahami pemanfaatan dana desa yang tepat untuk kemajuan desa-desa di Nunukan," kata Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid saat menemui Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo di Kantor Kemendes PDTT, di Jakarta pada Senin (20/2).
Diakuinya bahwa program dana desa yang dialokasikan langsung ke desa-desa telah sangat membantu pembangunan di desa seperti untuk pembangunan infrastruktur. Namun, anggaran dana desa yang diberikan tersebut masih belum bisa dimaksimalkan pembangunannya mengingat biaya kebutuhan bahan baku yang cukup tinggi dan adanya lokasi desa yang dinilai masih sulit terjangkau akses transportasi.
"Anggaran Kabupaten sangat kecil untuk pembangunan desa. Namun, dengan adanya anggaran dana desa yang cukup besar ini sudah sangat membantu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) khususnya diwilayah pedesaan. Apalagi tahun ini, ada peningkatan anggaran dana desa. Daerah kita mendapat anggaran sebesar Rp 170 milyar untuk dibagikan ke 232 desa. Dengan anggaran sebesar itu, kita berharap ada bantuan program lainnya yang diprioritaskan untuk desa-desa di kabupaten Nunukan," tambahnya.
Sementara itu, Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo menyampaikan agar penggunaan dana desa difokuskan untuk didorong pada program prioritas yakni produk unggulan desa, BUMDes, embung dan sarana olahraga. Untuk produk unggulan desa, Eko meminta desa-desa di Nunukan fokus terhadap satu produk unggulan.
"Kalau desa fokus, nanti untuk bibitnya akan dikasih gratis. Kalau skala besar, kita akan bantu membawa perusahaan untuk pasca panennya ke Nunukan. Jadi, setiap desa itu harus fokus. Bukan hanya program produk unggulan desa saja, setiap desa juga harus membentuk BUMDes untuk menambah pendapatan desa," tegasnya.
Lebih lanjut, Eko menyampaikan, untuk wilayah desa di Nunukan yang mengalami kekurangan penampungan air untuk pertanian di dorong untuk pembangunan embung yang juga bisa dimanfaatkan untuk sektor perikanan maupun pariwisata.
"Kalau APBDes sudah terlanjut dibuat, bikin Perbup (Peraturan Bupati) saja. nanti di Perbup bisa dibuat APBDes perubahan. Karena untuk pembangunan embung memang dialokasikan sebesar Rp 200 hingga 500 juta yang berasal dari dana desa. Kalau ada embung, yang biasanya satu kali panen dalam setahun bisa menjadi tiga kali panen dalam setahun," katanya.
Eko menambahkan, bahwa Nunukan yang merupakan wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan dengan negara Malaysia telah menjadi program pemerintah pusat untuk diberikan perhatian penuh. Jadi, Kemendes PDTT akan berupaya mengkoordinasikan dengan Kementerian lainnya dalam hal pembangunan desa di wilayah Kabupaten Nunukan.
"Perbatasan telah menjadi perhatian presiden. Kami akan selalu dukung apa yang menjadi permasalahan di wilayah perbatasan. Kita berharap, dengan adanya koordinasi dari Pemkab Nunukan, pembangunan desa di wilayah perbatasan akan tercapai," tutupnya.[]
Sumber: Kemendes
Terima kasih atas komentar Anda. Sampaikan pendapat, ide dan gagasan Anda dengan baik dan sopan. Setiap komentar yang berisikan Porno, SARA dan Judi akan di SPAM!
Terima Kasih atas Perhatiannya.
EmoticonEmoticon