3 Feb 2017

Empat Bank Jadi Pemegang Saham Holding BUMDes

Badan Usaha Milik Desa - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Sandjojo, mengatakan, terdapat 4 bank BUMN yang akan menjadi holding Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Sandjojo mengatakan 4 bank BUMN yang akan menjadi holding Badan Usaha Milik Desa BUMDes). Keempatnya adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Mandiri.
Foto: Kemendesa PDTT
Keempatnya adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Mandiri.

Hal tersebut disampaikan saat menjadi narasumber dalam kegiatan Konsolidasi Kementerian/Lembaga dalam rangka penguatan program pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa, pusat, dan daerah di Jakarta, Kamis (2/2).

“Kita akan bentuk holding yang namanya mitra BUMDes. Keuntungan akan dibagi yakni 51 persen ke mitra BUMDes, dan 49 persen ke BUMDes. Kenapa mitra BUMDes lebih besar, karena negara harus kontrol,” terangnya.


Menteri Eko juga menegaskan, BUMDes yang telah mampu mandiri dan maju diwajibkan membuat koperasi. Hal ini bertujuan agar BUMDes tidak hanya bermanfaat untuk membangun desa, namun juga memberikan dampak positif bagi masyarakatnya selaku anggota koperasi. BUMDes dan Koperasi adalah dua hal berbeda yang harus benar-benar dipahami.

“Kalau BUMDes keuntungannya untuk kepentingan desa seperti membangun jalan, sekolah, kegiatan sosial, dan lain-lain. Kalau koperasi keuntungannya untuk anggota. Karena anggota koperasi pasti akan marah kalau keuntungannya digunakan untuk membangun sekolah dan jalan. Tapi koperasi dan BUMDes bisa bersinergi. Kita sudah ada MoU dengan Menteri Koperasi dan UKM bahwa pasca BUMDes harus ada koperasi,” terangnya.

Di sisi lain, Menteri Eko juga mensosialisasikan empat program prioritas Kemendes PDTT di tahun 2017 ini. Program tersebut adalah Produk Unggulan Desa (Prudes) dengan konsep Satu Desa Satu Produk, BUMDes, Embung Desa, dan sarana olahraga. Tentunya, program-program tersebut juga didukung oleh program dana desa.

Terkait program Prudes, lanjut Menteri Eko, kebijakan itu dilatarbelakangi oleh tingginya jumlah desa yang hidup di bidang pertanian yakni sebanyak 82 persen. Menurutnya, desa-desa ini akan maju jika produk pertanian diproduksi dalam skala besar dan terintegerasi.

Baca: Langkah Menyusun Kelayakan Usaha bagi BUMDes

“Namun masih banyak desa yang belum tersentuh saluran irigasi, jadi hanya bisa panen rata-rata 1,4 kali setahun. Padahal kalau ada air bisa panen sampai 3 kali dalam setahun, sehingga terjadi produksi hingga 2 kali lipat. Oleh sebab itu, sebanyak Rp20 triliun dari dana desa akan dialokasikan untuk membuat embung,” ujarnya.

Selanjutnya program BUMDes, menurutnya, adalah upaya agar desa mampu mandiri tanpa subsidi dari pemerintah. Pasalnya, dana desa yang diberikan sejak tahun 2015 hanya bersifat stimulus agar desa lebih maju dan mandiri. Sedangkan program membangun sarana olahraga di desa bertujuan untuk meningkatkan rasa kebersamaan masyarakat desa.[Kemendesa PDTT)

Artikel Terkait