Ayo Bangun Desa - Salah satu wujud perhatian khusus pemerintah untuk pembangunan dan pemerataan di desa-desa di seluruh Indonesia adalah melalui alokasi Dana Desa (DD) yang setiap tahunnya naik hampir dua kali lipat.
Menjawab keraguan atas program DD, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pun menyebut bahwa DD tahun 2016 telah berhasil membangun sepanjang 66.884 Kilometer jalan desa, PAUD sebanyak 11.296 unit, dan Posyandu sebanyak 7.524 unit.
Demikian disampaikan Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo saat menghadiri pertemuan dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Gedung Wantimpres, Jakarta, Senin (10/4/2017).
Selanjutnya, DD tahun 2016 juga telah berhasil membangun jembatan sepanjang 511,9 Kilometer, pasar desa 1.819 unit, penahan tanah 38.184 unit, tambatan perahu 1.373 unit, air bersih 16.295 unit, sumur 14.034 unit, embung 686 unit, drainase 65.998 unit, irigasi 12.296 unit, Polindes 3.133 unit, dan MCK 37.368 unit.
"Sekarang laporan dana desa yang masuk baru 91 persen, lagi-lagi karena konektifitas. Dari jumlah ini (hasil dana desa) masih bisa bertambah lagi karena laporan belum 100 persen. Mudah-mudahan dengan adanya konektifitas laporan dan data bisa tepat waktu," ujar Menteri Eko.
Namun demikian, Ia mengakui bahwa tingginya jumlah DD memang berisiko terhadap adanya kasus korupsi. Oleh karena itu, pihaknya telah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi penggunaan DD.
"Laporan yang masuk ke Satgas (Satuan Tugas) dana desa sekitar 200. Setelah dimasukkan ke KPK, tidak sampai 50 yang jadi perkara," ungkap Menteri Eko.
Selain KPK, Ia juga menyebutkan bahwa DD diawasi oleh berbagai pemangku kepentingan di bidang penegakan hukum, Satgas, Kementerian Keuangan, BPKP, NGO, dan masyarakat, sehingga penggunaannya akan benar-benar terpantau. "Karena masalah transparansi ini penting," tegas Menteri Eko.
Berdasarkan data Kemendes PDTT, untuk alokasi DD tahun 2017 sendiri sebesar Rp60 triliun yang akan disalurkan kepada 74.910 desa, dengan perkiraan masing-masing mendapatkan dana sebesar Rp800,4 juta.
Bila pada tahun 2016 DD difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, Kemendes PDTT menyebut DD tahun 2017 akan difokuskan untuk peningkatan pendapatan desa melalui empat program prioritas, yakni Produk Unggulan Desa (Prudes) dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), BUMDes, embung desa, dan sarana olahraga desa (Raga Desa).
Untuk tahun 2016 sendiri, DD yang disalurkan adalah sebesar Rp46,98 triliun, naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp20,76 triliun. DD tersebut disalurkan untuk 74.754 desa di Indonesia, dengan perkiraan setiap desa menerima dana sebesar Rp643,6 juta.
Menjawab keraguan atas program DD, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pun menyebut bahwa DD tahun 2016 telah berhasil membangun sepanjang 66.884 Kilometer jalan desa, PAUD sebanyak 11.296 unit, dan Posyandu sebanyak 7.524 unit.
Demikian disampaikan Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo saat menghadiri pertemuan dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Gedung Wantimpres, Jakarta, Senin (10/4/2017).
Selanjutnya, DD tahun 2016 juga telah berhasil membangun jembatan sepanjang 511,9 Kilometer, pasar desa 1.819 unit, penahan tanah 38.184 unit, tambatan perahu 1.373 unit, air bersih 16.295 unit, sumur 14.034 unit, embung 686 unit, drainase 65.998 unit, irigasi 12.296 unit, Polindes 3.133 unit, dan MCK 37.368 unit.
"Sekarang laporan dana desa yang masuk baru 91 persen, lagi-lagi karena konektifitas. Dari jumlah ini (hasil dana desa) masih bisa bertambah lagi karena laporan belum 100 persen. Mudah-mudahan dengan adanya konektifitas laporan dan data bisa tepat waktu," ujar Menteri Eko.
Namun demikian, Ia mengakui bahwa tingginya jumlah DD memang berisiko terhadap adanya kasus korupsi. Oleh karena itu, pihaknya telah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi penggunaan DD.
"Laporan yang masuk ke Satgas (Satuan Tugas) dana desa sekitar 200. Setelah dimasukkan ke KPK, tidak sampai 50 yang jadi perkara," ungkap Menteri Eko.
Selain KPK, Ia juga menyebutkan bahwa DD diawasi oleh berbagai pemangku kepentingan di bidang penegakan hukum, Satgas, Kementerian Keuangan, BPKP, NGO, dan masyarakat, sehingga penggunaannya akan benar-benar terpantau. "Karena masalah transparansi ini penting," tegas Menteri Eko.
Berdasarkan data Kemendes PDTT, untuk alokasi DD tahun 2017 sendiri sebesar Rp60 triliun yang akan disalurkan kepada 74.910 desa, dengan perkiraan masing-masing mendapatkan dana sebesar Rp800,4 juta.
Bila pada tahun 2016 DD difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, Kemendes PDTT menyebut DD tahun 2017 akan difokuskan untuk peningkatan pendapatan desa melalui empat program prioritas, yakni Produk Unggulan Desa (Prudes) dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), BUMDes, embung desa, dan sarana olahraga desa (Raga Desa).
Jpp.go.id
Terima kasih atas komentar Anda. Sampaikan pendapat, ide dan gagasan Anda dengan baik dan sopan. Setiap komentar yang berisikan Porno, SARA dan Judi akan di SPAM!
Terima Kasih atas Perhatiannya.
EmoticonEmoticon