INFODES - Puluhan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kulonprogo masih berjuang menghadapi sejumlah persoalan kredit macet.
Kasubag Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kulonprogo, Pratiwi Ngasaratun mengungkapkan, kredit macet menjadi persoalan yang dialami oleh banyak BUMDes mengingat mayoritas BUMDes di Kulonprogo memiliki unit usaha jasa keuangan.
Kegiatan simpan pinjam menjadi salah satu kegiatan yang banyak dilakukan. Sementara itu, kegiatan penagihan menemui kendala, alasannya budaya masyarakat dan topografi permukiman yang berbukit.
Untuk menyiasatinya, jajarannya bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa untuk melakukan penagihan. Tahapan yang ditempuh, mencatat nama dan alamat debitur.
Apabila mereka merupakan Pegawai Negeri Sipil, maka Pemkab diminta untuk menagihkan. Begitu juga ketika debitur merupakan aparat Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian.
"Kalau misalnya alasan budaya yang dimiliki masyarakat, itu yang masih kami gali terus solusinya.
Salah satunya dengan mengambil praktik terbaik dari sejumlah BUMDes yang memiliki persoalan serupa namun berhasil mengatasinya, lalu ditiru penerapannya," ungkapnya, Minggu (30/7/2017).
Pratiwi menambahkan, persoalan kredit macet berpotensi membuat BUMDes sakit. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi BUMDes tahap satu, dari dua tahap evaluasi kesehatan.
Total dari 87 BUMDes, baru sekitar 57 BUMDes dinyatakan sehat. Kesehatan BUMDes tersebut dinilai mulai dari permodalan, rentabilitas, earning ratio dan sejumlah indikator lain. BUMDes di masa sekarang, dapat mencegah sejumlah persoalan krusial akibat kredit macet, imbuh dia.
Dengan cara membangun sejumlah unit usaha yang riil, disesuaikan dengan potensi yang ada di masing-masing desa. Sehingga, kalaupun terjadi persoalan kredit macet pada unit usaha keuangan, tidak akan mengganggu unit usaha lainnya, BUMDes menjadi tetap sehat.
Dalam hal ini, BUMDes serupa layaknya sebuah perusahaan induk yang membawahi sejumlah unit usaha.
"Tapi harus diawali dengan analisis kelayakan usaha, di tahap ini kami melakukan sejumlah pembinaan dan memberikan dorongan. Kami juga memberikan semacam workshop untuk peningkatan kapasitas pengelola BUMDes dan Kepala Desa, serta bimbingan teknis," ungkapnya.
Kepala Desa Salamrejo, Dani Pristiawan mengungkapkan, BUMDes di desanya saat ini bukan hanya bergerak dalam unit usaha keuangan. Melainkan juga penjualan perabot rumah tangga, voucher listrik dan lainnya.
Ke depan, ia dan masyarakat akan menggali lebih jauh potensi yang dimiliki oleh desa, Untuk kemudian mendirikan sejumlah unit usaha, dengan keterlibatan warga setempat. Alasannya, unit usaha yang dimiliki BUMDes dapat menjadi motor penggerak perekonomian warga.(Sumber: Bisnis.com)
Kegiatan simpan pinjam menjadi salah satu kegiatan yang banyak dilakukan. Sementara itu, kegiatan penagihan menemui kendala, alasannya budaya masyarakat dan topografi permukiman yang berbukit.
Untuk menyiasatinya, jajarannya bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa untuk melakukan penagihan. Tahapan yang ditempuh, mencatat nama dan alamat debitur.
Apabila mereka merupakan Pegawai Negeri Sipil, maka Pemkab diminta untuk menagihkan. Begitu juga ketika debitur merupakan aparat Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian.
"Kalau misalnya alasan budaya yang dimiliki masyarakat, itu yang masih kami gali terus solusinya.
Salah satunya dengan mengambil praktik terbaik dari sejumlah BUMDes yang memiliki persoalan serupa namun berhasil mengatasinya, lalu ditiru penerapannya," ungkapnya, Minggu (30/7/2017).
Pratiwi menambahkan, persoalan kredit macet berpotensi membuat BUMDes sakit. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi BUMDes tahap satu, dari dua tahap evaluasi kesehatan.
Total dari 87 BUMDes, baru sekitar 57 BUMDes dinyatakan sehat. Kesehatan BUMDes tersebut dinilai mulai dari permodalan, rentabilitas, earning ratio dan sejumlah indikator lain. BUMDes di masa sekarang, dapat mencegah sejumlah persoalan krusial akibat kredit macet, imbuh dia.
Dengan cara membangun sejumlah unit usaha yang riil, disesuaikan dengan potensi yang ada di masing-masing desa. Sehingga, kalaupun terjadi persoalan kredit macet pada unit usaha keuangan, tidak akan mengganggu unit usaha lainnya, BUMDes menjadi tetap sehat.
Dalam hal ini, BUMDes serupa layaknya sebuah perusahaan induk yang membawahi sejumlah unit usaha.
"Tapi harus diawali dengan analisis kelayakan usaha, di tahap ini kami melakukan sejumlah pembinaan dan memberikan dorongan. Kami juga memberikan semacam workshop untuk peningkatan kapasitas pengelola BUMDes dan Kepala Desa, serta bimbingan teknis," ungkapnya.
Kepala Desa Salamrejo, Dani Pristiawan mengungkapkan, BUMDes di desanya saat ini bukan hanya bergerak dalam unit usaha keuangan. Melainkan juga penjualan perabot rumah tangga, voucher listrik dan lainnya.
Ke depan, ia dan masyarakat akan menggali lebih jauh potensi yang dimiliki oleh desa, Untuk kemudian mendirikan sejumlah unit usaha, dengan keterlibatan warga setempat. Alasannya, unit usaha yang dimiliki BUMDes dapat menjadi motor penggerak perekonomian warga.(Sumber: Bisnis.com)
Terima kasih atas komentar Anda. Sampaikan pendapat, ide dan gagasan Anda dengan baik dan sopan. Setiap komentar yang berisikan Porno, SARA dan Judi akan di SPAM!
Terima Kasih atas Perhatiannya.
EmoticonEmoticon