Desa sekarang diberi kesempatan, hak dan kewenangan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa sebagai pilar ekonomi desa yang memiliki dua fungsi yakni sebagai lembaga sosial dan bisnis. Perpaduan dua fungsi ini telah menempatkan BUM Desa sebagai salah satu badan usaha yang unik di Indonesia, dibandingkan dengan usaha-usaha lainnya.
BUM Desa sebagai lembaga sosial dalam menjalankan segala kegiatannya tidak berorentasi pada mencari laba atau keuntungan. BUMDes berfungsi sebagai suluh pemberdayaan ekonomi dan penolong bagi seluruh masyarakat desa.
Berbeda dengan BUMDes sebagai lembaga komersial. Fokus utama adalah mencari dan menciptakan pendapatan dari berbagai usaha/bisnis yang dijalankannya. Oleh karenanya, untuk menghindari kegagalan usaha maka BUMDes harus dikelola dengan manajemen yang profesional dan akuntabel.
Didalam Undang-undang Nomor 6/2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Pembentukan BUMDes diinisiasi oleh pemerintah desa berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi desa. Pengelolaanya dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa.
Langka persiapan pendirian Badan Usaha Milik Desa sebenarnya sangat mudah sekali dan yang sulit adalah saat desa menyusun rencana kelayakan usaha dan pengembangan unit-unit usaha BUMDes.
Secara kelembagaan permasalah internal yang masih dihadapi dalam pengelolaan dan pengembangan BUM Desa seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDA), manajemen yang belum efektif, lemahnya pengalaman pengurus, pengelolaan keuangan BUMDes dan lain-lain sebagainya.
Menyerahkan masalah-masalah itu kepada desa tentu tidaklah bijak. Oleh karenanya, dukungan penuh dari berbagai stakeholder mesti hadir dalam rangka memperkuat BUMDes sebagai pilar ekonomi masa depan desa.
Berbeda dengan BUMDes sebagai lembaga komersial. Fokus utama adalah mencari dan menciptakan pendapatan dari berbagai usaha/bisnis yang dijalankannya. Oleh karenanya, untuk menghindari kegagalan usaha maka BUMDes harus dikelola dengan manajemen yang profesional dan akuntabel.
Didalam Undang-undang Nomor 6/2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Pembentukan BUMDes diinisiasi oleh pemerintah desa berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi desa. Pengelolaanya dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa.
Langka persiapan pendirian Badan Usaha Milik Desa sebenarnya sangat mudah sekali dan yang sulit adalah saat desa menyusun rencana kelayakan usaha dan pengembangan unit-unit usaha BUMDes.
Secara kelembagaan permasalah internal yang masih dihadapi dalam pengelolaan dan pengembangan BUM Desa seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDA), manajemen yang belum efektif, lemahnya pengalaman pengurus, pengelolaan keuangan BUMDes dan lain-lain sebagainya.
Menyerahkan masalah-masalah itu kepada desa tentu tidaklah bijak. Oleh karenanya, dukungan penuh dari berbagai stakeholder mesti hadir dalam rangka memperkuat BUMDes sebagai pilar ekonomi masa depan desa.
Terima kasih atas komentar Anda. Sampaikan pendapat, ide dan gagasan Anda dengan baik dan sopan. Setiap komentar yang berisikan Porno, SARA dan Judi akan di SPAM!
Terima Kasih atas Perhatiannya.
EmoticonEmoticon