24 Agustus 2015

Mensos Minta Kades Ikut Data Warga Miskin

GampongRT - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meminta kepala desa untuk ikut membantu upaya pemerintah memvalidasi data warga miskin yang berhak menerima bantuan.

"Rupanya masih banyak yang belum tervalidasi. Kami minta supaya kades (kepala desa) memantau warga dalam posisi 25 persen terbawah status sosialnya, mereka berhak dapatkan kartu," katanya saat meninjau warga miskin penerima program keluarga harapan (PKH) di Desa Mantilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu.

Ia mengatakan, warga yang menerima dana PKH adalah warga miskin yang juga berhak mendapatkan kartu Indonesia sehat (KIP) maupun kartu Indonesia pintar (KIP).

Ilustrasi: Pak Tua dan Harapan Masa Depan

Untuk KIP diperuntukkan bagi keluarga yang mempunyai anak masih usia sekolah usia 6-21 tahun. Untuk anak di sekolah dasar (SD) mendapatkan bantuan Rp450 ribu sekali setahun, di sekolah menengah pertama (SMP) mendapatkan Rp750 ribu sekali setahun, dan anak usia sekolah menengah atas (SMA) atau yang sederajat mendapatkan Rp1 juta sekali setahun.

Selain memantau tentang KIS serta KIP, Mensos juga memantau langsung kondisi beras untuk warga miskin (raskin) yang juga diterima warga miskin penerima PKH. (Baca: Prioritaskan Dana Desa Untuk Pemenuhan Layanan Sosial Dasar)


Dari hasil pantauan, ternyata belum semua warga miskin penerima PKH ternyata sudah mendapatkan KIS, KIP, serta raskin yang bagus. Hal itu terbukti saat dialog langsung dengan warga penerima. Untuk itu, ia meminta, kepala desa segera bertindak, guna melakukan verifikasi warga miskin yang belum mendapatkan kartu. (*)

Sumber: antarajatim.com

Artikel Terkait

Media Informasi dan Edukasi Berdesa


EmoticonEmoticon