GampongRT - Seperti dilansir dari berita metrotvnews.com, mendesak sinergisitas pendamping dan aparat dalam mengelola Dana Desa di lapangan.
Anggota Komisi II DPR Ahmad Riza Patria menilai, pemerintah telah terlambat merekrut pendamping desa. Sehingga tidak heran, perangkat desa gagap dalam menggunakan anggarannya. Riza ingin perangkat desa memiliki buku saku untuk menunjang pemahaman penggunaan secara teknis dana desa tersebut.
Ketua Umum Perhimpunan Perangkat Pemerintah Desa Indonesia Wilayah Jawa Timur Mujito mengakui adanya kendala dalam mencairkan dana desa lantaran pendampingannya kurang sigap. Mujianto ingin pendamping ada dan siap bekerja sebelum dana cair. (Baca: Ujian Tes Pendamping Desa Segera Dilaksanakan)
"Kami berharap pendampingnya sudah dipersiapkan sedini mungkin sebelum dana desa cair," kata Mujito dalam Bincang Pagi Metro TV, Jakarta, Minggu (6/9/2015).
Pendampingan itu diharapkan untuk menambah keyakinan bagi perangkat desa selaku eksekutor dalam mengelola dana tersebut, sebelum dana itu benar-benar dipegang. Selain itu, untuk mengatasi kemungkinan desa yang membelanjakan suatu barang secara bersamaan.
"Hari ini jadi kendala, karena dana desa cair bersamaan dan dari pemerintah desa belum ada persiapan maksimal, akhirnya untuk pengadaan barang. Contoh, tahun ini paling banyak (dana untuk) perbaikan jalan. Dan pengadaan paving (block-nya) terkendala. Semua memulai pembangunannya dan paving tidak tercukupi," terang Mujito.
Anggota Komisi II DPR Ahmad Riza Patria menilai, pemerintah telah terlambat merekrut pendamping desa. Sehingga tidak heran, perangkat desa gagap dalam menggunakan anggarannya. Riza ingin perangkat desa memiliki buku saku untuk menunjang pemahaman penggunaan secara teknis dana desa tersebut.
Direktur Evaluasi Desa Kementerian Dalam Negeri Eko Prasetyanto mengatakan sebagian besar pendamping untuk 74.754 desa sudah siap bekerja. Pendamping itu terdiri dari unsur pemerintah di berbagai level pemerintahan dan juga berasal dari unsur masyarakat itu sendiri.
"Pendampingan dari pemerintah sudah siap. Sekarang tinggal membangun sinergi dengan pendamping dari masyarakat dan harus dipercepat sinergi ini," tukas Eko.
Pendampingan itu diharapkan untuk menambah keyakinan bagi perangkat desa selaku eksekutor dalam mengelola dana tersebut, sebelum dana itu benar-benar dipegang. Selain itu, untuk mengatasi kemungkinan desa yang membelanjakan suatu barang secara bersamaan.
"Hari ini jadi kendala, karena dana desa cair bersamaan dan dari pemerintah desa belum ada persiapan maksimal, akhirnya untuk pengadaan barang. Contoh, tahun ini paling banyak (dana untuk) perbaikan jalan. Dan pengadaan paving (block-nya) terkendala. Semua memulai pembangunannya dan paving tidak tercukupi," terang Mujito.
Anggota Komisi II DPR Ahmad Riza Patria menilai, pemerintah telah terlambat merekrut pendamping desa. Sehingga tidak heran, perangkat desa gagap dalam menggunakan anggarannya. Riza ingin perangkat desa memiliki buku saku untuk menunjang pemahaman penggunaan secara teknis dana desa tersebut.
Direktur Evaluasi Desa Kementerian Dalam Negeri Eko Prasetyanto mengatakan sebagian besar pendamping untuk 74.754 desa sudah siap bekerja. Pendamping itu terdiri dari unsur pemerintah di berbagai level pemerintahan dan juga berasal dari unsur masyarakat itu sendiri.
"Pendampingan dari pemerintah sudah siap. Sekarang tinggal membangun sinergi dengan pendamping dari masyarakat dan harus dipercepat sinergi ini," tukas Eko.
Terima kasih atas komentar Anda. Sampaikan pendapat, ide dan gagasan Anda dengan baik dan sopan. Setiap komentar yang berisikan Porno, SARA dan Judi akan di SPAM!
Terima Kasih atas Perhatiannya.
EmoticonEmoticon