GampongRT - Desa-desa di Indonesia masih banyak yang belum menerima dana desa, padahal penyaluran dari Pemerintah Pusat ke Kabupatan/Kota sudah 100 persen. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengingatkan kepala daerah untuk segera mendistribusikan dana desa tersebut.
"Kalau dana dari pusat sudah 100 persen sampai ke kabupaten kota. Sekarang dari kabupaten kota ke desa-desa, problemnya ada di kabupaten kota," ujar Marwan sesaat sebelum bertemu Prersiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2015).
Marwan mengatakan, berbagai kendala ditemukan terkait lambatnya pendistribusian dana itu ke desa-desa. Salah satunya seperti masalah administrasi. (Baca: Pemerintah Telah Terlambat Merekrut Pendamping Desa)
"Ada yang tim verifikasinya terlalu berbelit-belit, seingga tidak bisa segera disalurkan," katanya.
"Kalau dana dari pusat sudah 100 persen sampai ke kabupaten kota. Sekarang dari kabupaten kota ke desa-desa, problemnya ada di kabupaten kota," ujar Marwan sesaat sebelum bertemu Prersiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2015).
Marwan mengatakan, berbagai kendala ditemukan terkait lambatnya pendistribusian dana itu ke desa-desa. Salah satunya seperti masalah administrasi. (Baca: Pemerintah Telah Terlambat Merekrut Pendamping Desa)
"Ada yang tim verifikasinya terlalu berbelit-belit, seingga tidak bisa segera disalurkan," katanya.
Termasuk adanya dugaan kesengajaan penyaluran dana desa untuk kepentingan Pilkada. Marwan mengatakan jika terbukti pihaknya akan menindak tegas.
"Dana desa itu jangan dimain-mainkan untuk pilkada, karena itu untuk kesejahteraan desa. Ada yang sengaja menyandera dana itu untuk pilkada. Itu ditemukan merata di daerah yang mau pilkada," kata Marwan.
"Jika terbukti, nanti kita sanksi, bisa kita delay untuk anggaran desa berikutnya, kalau mereka tidak serius untuk mencairkan," tambah Marwan.
"Dana desa itu jangan dimain-mainkan untuk pilkada, karena itu untuk kesejahteraan desa. Ada yang sengaja menyandera dana itu untuk pilkada. Itu ditemukan merata di daerah yang mau pilkada," kata Marwan.
"Jika terbukti, nanti kita sanksi, bisa kita delay untuk anggaran desa berikutnya, kalau mereka tidak serius untuk mencairkan," tambah Marwan.
Sumber: detik.com
Terima kasih atas komentar Anda. Sampaikan pendapat, ide dan gagasan Anda dengan baik dan sopan. Setiap komentar yang berisikan Porno, SARA dan Judi akan di SPAM!
Terima Kasih atas Perhatiannya.
EmoticonEmoticon