Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Hery Dosinaen mengatakan pelatihan yang dilakukan dalam rangka pengendalian program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD).
“Kita semua anak negeri siap untuk melaksanakan tugas dan tangung jawab yang diembankan. Khusus untuk tenaga pendamping, saya harap bisa bekerja masksimal dalam menjalankan tugas mengawal serta mengelola dana desa,” kata Hery.
Menurut Hery, penyegaran yang diikuti pendamping desa merupakan satu sistem untuk mendukung program pemerintah, yakni siap untuk mendampingi aparatur di daerah.
“Beberapa tahun terakhir tenaga pendamping meendapat tantangan yang luar biasa di lapangan, tetapi kami selalu optimis para pendamping ini dapat bekerja dengan baik,” ucapnya.
Menanggapi itu, Hery berharap BPMK provinsi maupun kabupaten dan kota bisa saling koordinasi, sehingga program di lapangan dapat berjalan dengan baik.
“Gubernur pada prinsipnya siap utnuk mengintervensi pemerintah daerah untuk bagaimana melihat penyelenggaraan pemerintahan hingga ke tingkat kampung,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Papua Donatus Mote mengaku, sebelum pelatihan penyegaran digelar pihaknya memberhentikan 12 orang tenaga pendamping karena tidak bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
Selain itu lanjutnya, sebanyak 38 orang dari Kabupaten Asmat tidak hadir karena masih melaksanakan tugas.
“Untuk teman-teman dari Timika, karena persoalan cuaca belum bisa bergabung, sehingga pada kegiatan ini hanya 922 orang yang hadir,” kata Mote.
“Kita semua anak negeri siap untuk melaksanakan tugas dan tangung jawab yang diembankan. Khusus untuk tenaga pendamping, saya harap bisa bekerja masksimal dalam menjalankan tugas mengawal serta mengelola dana desa,” kata Hery.
Menurut Hery, penyegaran yang diikuti pendamping desa merupakan satu sistem untuk mendukung program pemerintah, yakni siap untuk mendampingi aparatur di daerah.
“Beberapa tahun terakhir tenaga pendamping meendapat tantangan yang luar biasa di lapangan, tetapi kami selalu optimis para pendamping ini dapat bekerja dengan baik,” ucapnya.
Menanggapi itu, Hery berharap BPMK provinsi maupun kabupaten dan kota bisa saling koordinasi, sehingga program di lapangan dapat berjalan dengan baik.
“Gubernur pada prinsipnya siap utnuk mengintervensi pemerintah daerah untuk bagaimana melihat penyelenggaraan pemerintahan hingga ke tingkat kampung,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Papua Donatus Mote mengaku, sebelum pelatihan penyegaran digelar pihaknya memberhentikan 12 orang tenaga pendamping karena tidak bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
Selain itu lanjutnya, sebanyak 38 orang dari Kabupaten Asmat tidak hadir karena masih melaksanakan tugas.
“Untuk teman-teman dari Timika, karena persoalan cuaca belum bisa bergabung, sehingga pada kegiatan ini hanya 922 orang yang hadir,” kata Mote.
Terima kasih atas komentar Anda. Sampaikan pendapat, ide dan gagasan Anda dengan baik dan sopan. Setiap komentar yang berisikan Porno, SARA dan Judi akan di SPAM!
Terima Kasih atas Perhatiannya.
EmoticonEmoticon