Dalam pasal 72 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa dana desa merupakan salah satu dari beberapa sumber pendapatan desa. Sumber pendapatan desa lainnya dapat berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADes) seperti pendapatan dari hasil usaha, hasil aset, swadaya masyarakat, gotong royong, dan lain-lain; ADD (Alokasi Dana Desa) yang bersasal dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Untuk itu, pemerintah desa harusnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat desa asalkan sumber pendanaan tersebut digunakan untuk belanja program-program pembangunan desa yang tepat.
Berkaitan dengan belanja desa, dalam Pasal 74 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah dan pusat. Belanja pembangunan desa tersebut tidak terbatas pada kebutuhan primer dan pelayanan dasar saja, tetapi juga untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.
Dengan demikian belanja desa dapat membiayai kegiatan-kegiatan sepanjang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Jumlah dana desa yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara rata-rata satu desa pada tahun 2015 memperoleh dana desa sebesar Rp300 juta.
Tahun 2016, dana desa akan meningkat menjadi Rp700 juta perdesa. Ditambah dengan ADD, pemerintah desa akan memperoleh pendapatan hingga Rp1 miliar hingga Rp1,2 miliar. Jika pemanfaatan dana sebesar ini tidak optimal, maka tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat desa sangat mungkin tidak terwujud. Apalagi jika sumber dana yang besar tersebut diselewengkan.
Untuk mencairkan dana desa, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Pertama, daerah (kabupaten/kota) harus mampu memenuhi 2 (dua) syarat yaitu: (1) Pemerintah kabupaten/kota telah membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD kabupaten/kota yang telah dievaluasi dan disahkan oleh Gubernur yang di dalamnya memuat pos anggaran dana desa yang berasal dari APBN; (2) Peraturan Bupati/Walikota tentang rincian dana desa untuk setiap desa di kabupaten/kota yang bersangkutan.
Kedua, setelah dana desa masuk ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah), dana desa akan dapat dicairkan ke Rekening Kas Desa (RKD) jika desa telah menyiapkan peraturan desa tentang APBDes (Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa). Mekanisme pencairan yang cukup banyak dan panjang, mengakibatkan tidak semua desa dapat mencairkan dana desanya tahun ini. Penyaluran dana desa menjadi terkendala di sejumlah daerah, akibat pemda terlambat membuat perda yang disyaratkan.
Selain itu, dana desa yang telah tersimpan di kas daerah terkendala pencairannya ke rekening desa akibat penyediaan dokumen pendukung oleh pemerintah desa. Ketidaksiapan dalam penyiapan dokumen ini bersumber dari ketidakmampuan aparatur desa untuk menyusun dokumen yang disyaratkan.
Kekhawatiran ini sepertinya terjadi. Hingga Oktober 2015, Kementerian Desa menginformasikan bahwa 80,0 persen dana desa (Rp16,09 triliun) telah masuk ke RKUD. Namun, pencairan ke RKD baru mencapai 53,05 persen (Rp8,53 triliun) saja.
Kalaupun dana desa telah cair ke RKD, masalah lain yang berpotensi untuk mencuat adalah kesalahan dalam menyusun anggaran dan penyelewengannya. Persoalannya bukan semata lemahnya SDM dalam mengelola peruntukan dana desa, melainkan juga ketidaksiapan mental aparat desa.
Untuk menghadapi mentalitas koruptif aparat desa, perlu diberikan sejumlah program pembangunan kapasitas seperti pelatihan aparatur dan juga pengawasan yang mempersempit ruang bagi tindak penyalahgunaan dengan memperkuat pendampingan dan pengawalan pengelolaan dana desa secara sistemik.
Untuk menjamin transparansi penggunaan dana desa, pemerintah dapat melakukan sejumlah strategi. Pertama, memberdayakan kembali tenaga pendamping yang pernah mendukung program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Tenaga pendamping PNPM terbukti berhasil dalam mengawasi penggunaan dana pembangunan perdesaan, dengan menekan kebocoran dana hingga 0,1 persen.
Berdasarkan catatan Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI), PNPM telah memberi manfaat bagi 13,3 juta Rumah Tangga Miskin (RTM), menyerap 11 juta tenaga kerja, dengan tingkat partisipasi masyarakat desa mencapai 60 persen dan 48 persen diantaranya perempuan. PNPM juga telah meningkatkan modal sosial berupa gotong-royong dan swadaya masyarakat, serta mendorong efisiensi pelaksanaan kegiatan swakelola oleh kelompok masyarakat.
Kedua, program pembangunan desa yang diajukan merupakan hasil musyawarah desa yang kemudian wajib diumumkan secara transparan menggunaan papan pengumuman yang diletakkan di depan kantor kepala desa.
Dengan begitu, masyarakat terlibat secara langsung mengawasi penggunaan dana desa. Sebagai indikator keberhasilan, aparatur desa juga harus mengumumkan capaian perubahan kesejahteraan rakyat desa setelah dilaksanakannya program-program yang menggunakan dana desa.
Sebagai penutup, dengan anggaran desa yang terus meningkat, pemerintah desa diharapkan dapat mengembangkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakatnya. Cita-cita tersebut akan lebih cepat terwujud, jika didukung oleh integritas, kreasi dan inovasi aparatur desa dalam menjalankan ‘roda’ pemerintahan desa. Dengan demikian, dana desa akan cepat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dan akhirnya meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa.
Oleh Wahyu Ario Pratomo, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU, Ekonom Regional Kementerian Keuangan RI Wilayah Sumatera Utara. (Sumber: Media Keuangan Kemenkeu)
Foto ilustrasi GRT
Terima kasih atas komentar Anda. Sampaikan pendapat, ide dan gagasan Anda dengan baik dan sopan. Setiap komentar yang berisikan Porno, SARA dan Judi akan di SPAM!
Terima Kasih atas Perhatiannya.
EmoticonEmoticon