Pembagian Kemiskinan di Pedesaan

Ketimpangan pedesaan menurun drastis selama Maret-September 2015 (Kompas, 5/2). Rekor jatuhnya indeks gini dari 0,33 menjadi 0,27 seakan mengembalikan masa konvergensi pertengahan 1980-an hingga awal 1990-an. Sayang, pemerataan kali ini lebih terbaca sebagai pembagian kemiskinan.

Kala menyambut Pembangunan Semesta Berencana, Bung Karno menyodorkan gotong royong warga desa sebagai penangkal dampak negatif pembangunan. Dalam pidato Rencana Pembangunan Lima Tahun I, Soeharto juga mengandalkan swadaya desa guna menambal ketimpangan ekonomi perkotaan.

Peran sebagai bantalan ketimpangan ditunjukkan oleh konsistensi posisi indeks gini pedesaan di bawah perkotaan sejak 1980. Bantalan kebersamaan di pedesaan kian tegas saat krisis menjelang perkotaan, seperti penerimaan desa terhadap warga kota yang dipecat dan gagal usaha selama krisis 1997-1998.

Pemerataan kue pembangunan terbaca ketika penurunan indeks gini setara dengan penurunan persentase atau jumlah orang miskin. Contohnya, indeks gini pedesaan jatuh dari 0,34 pada 1978 menjadi 0,29 pada 1981, atau menurun 5 persen. Ini setara dengan anjloknya kemiskinan dari 33,4 persen ke 26,5 persen, atau menurun 7 persen.

Artinya, warga miskin terentaskan seraya memanfaatkan pembangunan bersama-sama warga yang lebih kaya. Pemerataan dipicu oleh lebih banyak lapisan bawah yang mengalami kenaikan mobilitas sosial.

Sayang, saat ketimpangan pedesaan menurun pada Maret-September 2015, kemiskinan tak beranjak sama sekali. Sementara indeks gini meluncur hingga 6 persen, kemiskinan hanya bergeser 0,12 persen. Lebih tegas lagi, jumlah orang miskin cuma berkurang 50.000 jiwa, kapasitas menggapai garis kemiskinan hanya naik 0,15 persen, dan ketimpangan di antara orang miskin sekadar turun 0,04 persen.

Sumber ketimpangan

Saat proporsi orang miskin tetap, keadaan yang kian merata hanya mungkin dibaca sebagai penurunan pengeluaran atau pendapatan golongan yang lebih tinggi. Pemerataan disumbang oleh lebih banyak lapisan atas desa yang mengalami penurunan mobilitas sosial.

Clifford Geertz membaca pemerataan atas sejumput remah pembangunan sebagai pembagian kemiskinan. Wujudnya selama Maret-September 2015 ditunjukkan tersendatnya dana desa. Saat itu, kemarau panjang menyulitkan bertani, sedangkan proyek pertanian belum berjalan. Komoditas perkebunan terbakar atau jatuh nilainya. Tenaga kerja konstruksi dari desa belum terserap proyek infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi masih digerakkan konsumsi rumah tangga, tapi tak sampai menumbuhkan kesemarakan sektor informal sebagaimana awal krisis moneter.

Angka pemerataan pedesaan bisa saja berbalik, Maret 2016, karena satu semester sebelumya dana desa mulai mewujud proyek pembangunan. Proyek pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten pun semarak pada September-Desember 2015.

Alih-alih berteka-teki atas penyebabnya, lebih tepat pemerintah bergerak menyusun dekomposisi sumber ketimpangan langsung dari data rutin yang digunakan selama ini, yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional edisi Maret dan September. Analisis lebih lanjut dapat menyedot informasi statistika yang lebih presisi sekaligus dinamis tentang faktor penyebab, besaran, dan kisaran wilayah ketimpangan.

Becermin dari alur dekomposisi Armida Alisjahbana dan kawan-kawan (2003), meski hanya menyumbang 8 persen ketimpangan nasional, kesenjangan desa-kota menjadi satu-satunya gerbang pembuka bagi berjenis-jenis ketimpangan lainnya! Artinya, selisih kedua kawasan yang meningkat dari 9 persen jadi 20 persen pada Maret-September 2015 menjadi lonceng peringatan peluang merebaknya ketimpangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan budaya.

Sumber ketimpangan utama ialah perbedaan gaji eksekutif dan buruh (43 persen), terutama di perkotaan. Perlu dicatat, di pedesaan kerja pertanian hanya mencipta 7 persen ketimpangan sosial-ekonomi, sedangkan penghasilan dari luar pertanian menyumbang 19 persen.

Beda kepemilikan aset produksi antar-wargalah yang menyulut 45 persen ketimpangan di pedesaan. Kerap tak disadari, sejak 1985 laju peningkatan produksi padi berbasis lahan senantiasa diikuti laju penurunan nilai tukar atau kesejahteraan petani. Perbandingan Sensus Pertanian 2003-2013 mengabarkan, 5 juta rumah tangga petani gurem terpaksa keluar dari pertanian, digantikan 298.803 tuan tanah pemilik lahan di atas 30 hektar.

Tiga kebijakan

Tiga poros kebijakan pedesaan mendesak dijalankan. Pertama, fokus penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan aset produksi rumah tangga. Boleh saja kartu miskin serta jaminan kesehatan mengawali program. Selanjutnya, harus dicanangkan program peningkatan aset, seperti modal kerja khusus sektor informal, beragam wujud reforma agraria, dukungan kepastian asupan, hingga pasar hortikultura dari lahan sempit.

Kedua, pengarusutamaan risiko ketimpangan sosial-ekonomi dalam perumusan kebijakan. Di antaranya, 62,39 persen dana desa yang tersalur dominan di Jawa dan Sumatera pada 2015 dikoreksi melalui penghitungan ulang berbasis luas desa agar beralih dominan ke desa-desa di timur Indonesia.

Ketiga, mempersyaratkan investasi pembangunan desa sekaligus menguatkan ikatan sosial dan budaya setempat. Adat dan norma lokal Bali menjadi teladan pengontrol teguh modernisasi desa sehari-hari.[]

Oleh Ivanovich Agusta, Sosiolog Pedesaan IPB Bogor
Sumber: Kompas