Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo terus mengalami penurunan. Namun, BPS mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai disparitas yang tinggi antara kemiskinan di perdesaan dan perkotaan.
Perbesar Dana Desa
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menjelaskan, tingginya disparitas jumlah penduduk miskin di perdesaan dan perkotaan tak lepas dari kesenjangan ekonomi.
Belum optimal
Kepala Kajian Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Teguh Dartanto menilai, Dana Desa mulai memperlihatkan efektivitas untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di perdesaan. Namun, penurunan jumlah penduduk miskin di desa yang tidak lebih cepat dibandingkan kota.
 |
| Rumah Warga Miskin/Foto: Komunitas ABD |
"Ini persoalan besar yang kita dihadapi," ujar Kepala BPS Suhariyanto di Jakarta, Selasa (3/1).
Dalam rilis terbaru BPS, jumlah penduduk miskin per September 2016 mencapai 27,76 juta orang (10,70 persen). Jumlah ini menurun 250 ribu orang dibandingkan Maret 2016 yang tercatat 28,01 juta orang (10,86 persen).
Penurunan jumlah penduduk miskin terus terjadi sejak Presiden Joko Widodo dilantik 20 Oktober 2014. Berturut-turut jumlahnya tercatat 28,59 juta orang (11,22 persen) pada Maret 2015 dan 28,51 juta orang (11,13 persen) per September 2015.
Menurut Suhariyanto, disparitas jumlah penduduk miskin di perdesaan dan perkotaan patut dicermati. Berdasarkan data September 2016, jumlah penduduk miskin di perdesaan 17,28 juta orang (13,96 persen), sedangkan di perkotaan 10,49 juta orang (7,73 persen).
Posisi ini tidak banyak berubah dibandingkan September 2015. Ketika itu, jumlah penduduk miskin di perdesaan 17,89 juta orang (14,09 persen), sedangkan di perkotaan 10,62 juta orang (8,22 persen).
Sementara data Maret 2016, memperlihatkan fakta identik. Jumlah penduduk miskin di perdesaan 17,67 juta orang (14,11 persen), sedangkan di perkotaan 10,34 juta orang (7,79 persen).
"Ini tidak berubah. Masih banyak penduduk di desa yang miskin dan disparitas dengan perkotaan juga tinggi. Ini menjadi tantangan kita ke depan," kata Suhariyanto.
Dia menuturkan, disparitas jumlah penduduk miskin memang harus segera ditangani dengan baik oleh pemerintah. Sebab, jika dibiarkan, disparitas ini bisa semakin tinggi.
"Untuk itu, perlu kebijakan khusus untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di pedesaan dari waktu ke waktu," ujar Suhariyanto.
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menjelaskan, tingginya disparitas jumlah penduduk miskin di perdesaan dan perkotaan tak lepas dari kesenjangan ekonomi.
"Memang faktanya gap antara kota dan desa, gapnya secara ekonomi masih sangat besar," kata Eko.
Menurut dia, Kementerian Desa dan PDTT terus berupaya mengurangi tingkat kemiskinan di perdesaan, dengan cara membangun Indonesia dari pinggiran sebagaimana Nawa Cita Jokowi-JK. Salah satunya, via program Dana Desa yang dimulai sejak 2015.
Eko mengatakan, dana tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur dasar yang padat karya. Ia pun mengklaim, Dana Desa mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi desa.
Rata-rata pertumbuhan ekonomi desa pada 2015, yakni sekitar 12 persen atau di atas pertumbuhan ekonomi nasional (5,0 persen). Angka tersebut meningkat dibandingkan 2014 yang tercatat 4.8 persen.
Bahkan, menurut Eko, Kementerian Desa dan PDTT menemukan sejumlah fakta di lapangan, seperti beberapa desa di Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng), pertumbuhan ekonomi mencapai 60 persen. Sebab, basis awalnya rendah.
"Terbukti juga pertumbuhan ekonomi desa jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Kalau ini dipertahankan, desa akan pelan-pelan mengejar ketertinggalannya walaupun tidak akan menjadi sama dengan kota," kata Eko.
Berdasarkan sejumlah pertimbangan, dia menjelaskan, pemerintah menaikkan alokasi Dana Desa pada 2016 menjadi Rp 46,96 triliun. Dari nominal tersebut, Dana Desa mampu membangun jalan sepanjang 50.378 km, drainase sepanjang 49,558 km, dan jembatan sepanjang 412,199 km.
Selain itu, masyarakat juga menggunakan Dana Desa untuk membangun sejumlah sarana dan prasarana desa, seperti, 12.614 MCK, 628 embung, dan 1.557 pasar.
Pada tahun ini, alokasi Dana Desa kembali meningkat hingga mencapai Rp 60 triliun.
Eko mengatakan, Kementerian Desa dan PDTT tidak memasang target khusus dalam mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. Ini karena pemerintah akan fokus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Kendati demikian, Eko meyakini, target peningkatan status desa yang diamanatkan oleh RPJM sampai 2019 akan jauh terlampaui.
"Kami mengadakan sensus di 6.000 desa dan hasilnya sangat baik. Nanti akan kita umumkan," ujarnya.
Kepala Kajian Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Teguh Dartanto menilai, Dana Desa mulai memperlihatkan efektivitas untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di perdesaan. Namun, penurunan jumlah penduduk miskin di desa yang tidak lebih cepat dibandingkan kota.
"Efektivitas Dana Desa belum optimal karena ini program baru jadi masih mencari bentuk," ujar Teguh.
Oleh karena itu, dia mengharapkan, pada tahun ini efektivitas dana desa dapat ditingkatkan. Sebab, program tersebut merupakan salah satu solusi nyata untuk menurunkan tingkat kemiskinan di perdesaan.
Apalagi, menurut Teguh, di sejumlah desa, Dana Desa masih digunakan untuk anggaran rutin aparat desa. Sementara untuk anggaran infrastruktur yang memiliki dampak berganda (multiplier effect), alokasinya masih minim.
Teguh membenarkan pemerintah memiliki sejumlah program jaminan sosial untuk mencegah bertambahnya penduduk miskin, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Namun ke depan, pemerintah harus menginisiasi program-program yang tidak hanya bertujuan mengentaskan masyarakat miskin, tetapi juga menciptakan lapangan kerja.
"Dengan begitu, pendapatan akan meningkat sehingga beban hidup berkurang," kata Teguh yang juga menjabat sebagai ketua Program Studi Ilmu Ekonomi FEB UI ini.
Terkait jumlah penduduk miskin di perkotaan, dia menilai, pertambahan per September 2016 tak lepas dari pemutusan hubungan kerja (PHK) pada sektor formal. Akibatnya, para penganggur beralih ke sektor informal.
Peralihan itu bukan tanpa konsekuensi. Sebab, pendapatan yang menurun berdampak pada peningkatan kemiskinan.[]
Diolah dari sumber republika.
Terima kasih atas komentar Anda. Sampaikan pendapat, ide dan gagasan Anda dengan baik dan sopan. Setiap komentar yang berisikan Porno, SARA dan Judi akan di SPAM!
Terima Kasih atas Perhatiannya.
EmoticonEmoticon