26 Mei 2015

Keuchik Aceh Utara Belum Terima Honor

GampongRT - Sebanyak 852 keuchik (kepala desa) di Aceh Utara mengaku belum menerima gaji atau honor selama empat bulan terakhir, terhitung Januari-April 2015.
Ilustrasi. Uang

Belum dibayarnya honor keuchik itu, menurut informasi, karena Pemkab se­tempat harus menunggu cairnya dana dari Anggaran Pendapatan dan Be­lanja Negara (APBN). Padahal, honor keuchik di kabupaten tersebut senilai Rp800ribu/bulan. 

Ketua Asosiasi Geuchik Aceh Utara (Asgara), Muksalmina kepada Ana­lisa, Senin (18/5) mengatakan, ber­dasarkan pengakuan Pemkab Aceh Utara kepada pihaknya, honor keuchik be­lum dibayar karena pemkab setem­pat menunggu pencairan dana desa dari APBN. Seharusnya, honor keu­chik bisa dibayar dengan meng­gu­nakan anggaran daerah (APBD). 

“Baru tahun ini menunggak. Tahun sebelumnya tidak terjadi. Paling lama tiga bulan atau dua bulan sudah lang­sung dibayar.

Ini sudah empat bulan dan mema­suki memasuki bulan ke lima tapi be­lum juga dibayar. Yang kami per­tanyakan kenapa harus me­nunggu APBN, kenapa tidak meng­gu­nakan APBD,” ungkapnya.

Menurutnya, pembayaran honor keu­chik, aparatur desa dan tuha peut gam­pong itu seharusnya bisa melalui alo­kasi dana gampong (ADG) pos ka­bu­paten. “Kami berharap kepada Pemkab Aceh Utara segera mencairkan honor keuchik. Beban keuchik di desa tidak ringan,” katanya. (Baca: Langgar Pengelolaan Dana Desa, Pemeritah Daerah Bisa Kena Sanksi)

Dikatakannya, jika Pemkab ber­ala­san belum bisa dicairkan karena ada perangkat desa yang diganti sehingga ha­rus memperbaiki administrasi, itu bu­kan alasan.

“Karena, dalam mekanismenya, pen­­cairan honor keuchik tidak dilaku­kan secara sekaligus. Mana desa yang su­dah beres dananya langsung dicair­kan. Jangan membuat-buat alasan,” te­gas­nya.

Di sisi lain, Asgara berharap kepada Pemkab dan DPRK Aceh Utara segera merevisi Qanun Aceh Utara No 4/2014 tentang Gampong dengan me­ngikuti mekanisme Undang-Undang (UU) No 6/2014 tentang Desa sehingga sel­uruh kewenangan gampong skala lokal dapat dilaksanakan.

Dia mengajak kepada seluruh kom­ponen masyarakat Aceh Utara untuk mengawal bersama im­ple­men­tasi dana dan otonomi gampong sesuai re­gulasi demi tercapainya masyarakat se­jahtera.

Menanggapi hal tersebut, Kabag Humas Sekdakab Aceh Utara, Amir Ham­zah saat dihubungi Analisa me­ngakui honor keuchik di Aceh Utara empat bulan belum dibayar dan masih dalam proses administrasi. (Baca: Bupati/Walikota Yang Lambat Salurkan Dana Desa Akan Ditegur)

“Masih dalam proses administrasi. Kita harus melengkapi surat keputu­san (SK). Memang, triwulan pertama ho­nor keuchik selalu terlambat karena se­mua harus dikoreksi karena ada per­gantian perangkat desa. Yang jelas, ho­nor mereka dibayar,” ujarnya.

Mengenai bahwa honor itu harus me­­nunggu cairnya APBN, Amir Ham­zah mengaku tidak mengetahui per­soa­­lan tersebut. Dia juga mem­ban­tah bahwa tertunggaknya honor keu­chik baru terjadi tahun ini. Setiap tri­wula pertama tahun anggaran, pem­ba­ya­ran honor selalu tertunggak.

“Saya belum menerima informasi bah­wa soal honor keuchik harus me­nunggu dari APBN. Kita cuma bisa meng­harapkan keuchik bersabar ka­rena tidak mungkin honor mereka tidak dibayar,” tegasnya. 

Sumber: Analisa

Artikel Terkait

Media Informasi dan Edukasi Berdesa


EmoticonEmoticon