Di antaranya masih banyak terjadi kasus "salah kamar". Misalnya, seorang pelamar melamar menjadi pendampin untuk wilayah kecamatan, ternyata muncul sebagai pendamping lokal desa (PLD).
Bahkan, ada nama pendaftar yang identitasnya muncul di daerah lain. Yang terparah, ada sejumlah nama yang sejak awal tidak mendaftar, namun anehnya muncul dalam pengumuman yang lolos. (Baca: Siapa Pendamping Desa yang Sesungguhnya).
"Yang tidak pernah daftar namun lolos itu diduga sebagai titipan partai politik," ujar salah satu pendaftar yang enggan disebut namanya.
Pendamping alokasi dana desa secara struktur terbagi atas tiga wilayah. Yakni, pendamping lokal desa (PLD) dengan satu pendamping untuk tiga desa, pendamping wilayah kecamatan yang diistilahkan pendamping desa (PD), dan tenaga ahli untuk penanggung jawab wilayah Kabupaten.
Seleksi pendamping tingkat desa dan kecamatan dilakukan oleh panitia penerimaan barang dan jasa daerah tingkat dua. Sedangkan selebihnya adalah provinsi yang berkoordinasi dengan pusat.
Honor yang besar yakni di tingkat desa setara dengan UMK daerah, tingkat kecamatan Rp3,8 juta dan tingkat Kabupaten sekira Rp9 juta. Hal itu membuat posisi pendamping menjadi rebutan.
Informasi yang dihimpun, perebutan posisi pendamping itu terjadi antara kelompok eks PNPM, Bapemas atau BPM dan parpol. Ferdiana, salah seorang pendamping dana desa 2015 mengatakan bahwa keruwetan rekrutmen pendamping dana desa 2016 tidak hanya terjadi di Tulungagung saja. Keruwetan menurutnya berlangsung merata.
Kabag Humas Pemkab Tulungagung Sudarmaji membenarkan amburadulnya rekrutmen pendamping alokasi dana desa 2016. Ia mengakui tidak sedikit pelamar yang tertukar tempat.
"Karena itu institusi terkait, yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat telah menyurati provinsi untuk meminta pembenahan, "ujarnya. (Baca: Selain Tugas Utama, Inilah 13 Fungsi Pendamping Desa).
Kabag Humas Pemkab Tulungagung Sudarmaji membenarkan amburadulnya rekrutmen pendamping alokasi dana desa 2016. Ia mengakui tidak sedikit pelamar yang tertukar tempat.
"Karena itu institusi terkait, yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat telah menyurati provinsi untuk meminta pembenahan, "ujarnya. (Baca: Selain Tugas Utama, Inilah 13 Fungsi Pendamping Desa).
Foto ilustrasi GRT
Terima kasih atas komentar Anda. Sampaikan pendapat, ide dan gagasan Anda dengan baik dan sopan. Setiap komentar yang berisikan Porno, SARA dan Judi akan di SPAM!
Terima Kasih atas Perhatiannya.
EmoticonEmoticon